Senin, 21 Mei 2018
Pertanyaan :
Batas Kepemilikan Saham Asing Pada Perusahaan Fintech Lending
Sekarang banyak sekali bermunculan start-up berbasis fintech lending. Sebagai sebuah start-up pasti butuh modal dan tak jarang biasanya mendapatkan modal dari investor asing. Menurut hukum Indonesia, apakah diperbolehkan kepemilikan saham oleh investor asing pada start-up berbasis fintech lending sudah hampir mencapai 100 persen (akhirnya start-up menjadi milik asing)?
Jawaban :
Intisari:
 
 
Batas maksimum kepemilikan saham oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing untuk Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85%.
 
Dalam konteks pertanyaan Anda jika kepemilikan saham oleh asing mencapai 100% tentu hal tersebut tidak diperbolehkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Start-up berbasis Fintech Lending
Start-up adalah rintisan usaha bisnis yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerja sama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial wirausaha, berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu.[1]
 
Istilah fintech merupakan akronim dari financial technology yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“PBI 19/2017”) teknologi finansial diartikan sebagai berikut:
 
Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran
 
Lebih lanjut mengenai aturan modal fintech lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi ini dapat merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”).
 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[2]
 
Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d PBI 19/2017 bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (fintech) kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.
 
Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding).[3]
 
Sedangkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Penyelenggara”) dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.[4]
 
Bentuk Badan Usaha, Kepemilikan Saham Asing dan Modal
Bentuk Badan Usaha
Badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Penyelenggara”) berbentuk:[5]
  1. perseroan terbatas; atau
  2. koperasi
 
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:[6]
  1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
  2. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
 
Badan hukum asing antara lain naamloze vennootschap (NV), private limited (Pte. Ltd), atau sendirian berhad (Sdn. Bhd).[7]
 
Modal
Mengenai modal, Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran.[8]
 
Kemudian, Penyelenggara berbentuk perseroan dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.[9]
 
Kepemilikan Saham Asing
Sebelum berbicara mengenai kepemilikan saham asing, kami asumsikan perusahaan fintech lending yang Anda maksud berbentuk PT, yang mana dapat didirikan dan dimiliki oleh asing. Sedangkan untuk badan hukum koperasi, yang bisa menjadi anggota koperasi (pemilik dan pengguna jasa koperasi[10]) adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan tidak bisa dimiliki oleh orang asing, tapi hanya bisa dimiliki oleh orang Indonesia.[11]
 
Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing untuk Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).[12]
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, batas maksimum kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85% pada sebuah perusahaan fintech lending berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Dalam konteks pertanyaan Anda jika kepemilikan saham oleh asing mencapai 100% tentu hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan POJK 77/2016.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 

[2] Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016
[3] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d PBI 19/2017
[4] Pasal 2 ayat (1) POJK 77/2016
[5] Pasal 2 ayat (2) POJK 77/2016
[6] Pasal 3 ayat (1) POJK 77/2016
[7] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b POJK 77/2016
[8] Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK 77/2016
[9] Pasal 4 ayat (3) POJK 77/2016
[11] Pasal 18 ayat (1) UU Koperasi
[12] Pasal 3 ayat (2) POJK 77/2016


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.