Kamis, 31 Mei 2018
Pertanyaan :
Apakah Pekerja yang Diberhentikan Dalam Masa Percobaan Diberikan Kompensasi?
Saya bekerja pada bagian personalia di sebuah perusahaan, saya mempunyai karyawan baru dengan status PKWT (percobaan). Karyawan tersebut tidak perform seperti yang diharapkan, jadi perusahaan mau memutuskan hubungan kerja, dia bekerja sudah 2 bulan dengan kontrak 3 bulan, apakah karyawan berhak meminta gajinya yang masih 1 bulan lagi? Terima kasih.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Perjanjian kerja yang dapat memuat masa percobaan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Perjanjian kerja dengan masa percobaan (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Anda harus melihat kembali apakah perjanjian kerja tersebut adalah kontrak/PKWT atau PKWTT dengan mencantumkan masa percobaan.
 
Apabila PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar gaji 1 (satu) bulan sisa kontrak karyawan tersebut, dengan catatan berakhirnya hubungan kerja salah satunya bukan karena ada keadaan yang diperjanjikan di PKWT yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  Sedangkan apabila PKWTT dengan masa percobaan, maka perusahaan Anda tidak perlu membayar kompensasi atau gaji dari 1 (satu) bulan yang tersisa.
 
Namun, apabila perjanjian kerjanya adalah PKWT tetapi juga mencantumkan masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak berlaku, sehingga perusahaan Anda tetap harus membayar ganti rugi sebesar gaji 1 (satu) bulan sisa kontrak karyawan tersebut.
 
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Perjanjian Kerja
Kami ingin menegaskan bahwa perjanjian kerja dengan masa percobaan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah 2 (dua) hal yang berbeda.
 
Perjanjian kerja menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) ada 2 (dua) macam, yaitu:
  1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.[1]
  2. PKWT yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[2] PKWT didasarkan atas:[3]
  1. jangka waktu;
  2. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
 
PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan.[4]
 
Ketentuan Masa Percobaan
Perbedaan jenis perjanjian kerja ini akan berdampak pada ada atau tidaknya masa percobaan.
 
Perlu dicatat bahwa masa percobaan hanya dapat diberlakukan bagi pekerja dengan PKWTT dan tidak dapat diberlakukan dalam PKWT. Apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak berlaku.[5]
 
Mengenai lamanya masa percobaan, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU 13/2003, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Hal ini diatur juga dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (“Kepmenakertrans 150/2000”) yang menyebutkan bahwa masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ini hanya boleh diadakan dalam satu kali masa kerja. Selain itu, pengusaha yang menerima pekerja yang sebelumnya telah mengikuti magang atau job training di perusahaannya atau di perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha yang bersangkutan tidak boleh mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja.[6]
 
Perlu diperhatikan bahwa syarat adanya masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.[7]
 
Anda menyebutkan bahwa karyawan baru tersebut berstatus PKWT (percobaan). Dari uraian di atas jelas bahwa terhadap karyawan dengan PKWT tidak bisa diadakan masa percobaan.
 
Karena kurang jelasnya uraian pertanyaan Anda, maka kami akan menjelaskan dari 3 (tiga) kondisi, yaitu:
  1. Jika karyawan tersebut dalam masa percobaan, yang mana berarti karyawan tersebut adalah karyawan dengan PKWTT;
  2. Jika karyawan tersebut tidak dalam masa percobaan tetapi karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT;
  3. Jika karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWT yang memuat masa percobaan.
 
Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Percobaan
Dalam hal karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWTT yang sedang dalam masa percobaan, maka tidak ada kompensasi bagi karyawan yang diberhentikan dalam masa percobaan.
 
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Dapatkah Menjadi Karyawan Tetap Tanpa Masa Percobaan, pada umumnya perusahaan menerapkan masa percobaan untuk melihat apakah kemampuan pekerja tersebut memenuhi standar perusahaan. Apabila pekerja tersebut tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan, maka apabila masa percobaan selesai dan perusahaan tidak mau mempekerjakan pekerja tersebut lebih lanjut, perusahaan berhak mengakhiri PKWTT pekerja tersebut. Dalam hal ini perusahaan tidak diwajibkan memberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
 
Apabila diputuskan dipertengahan masa percobaan seperti dalam pertanyaan Anda, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Juanda Pangaribuan, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa pekerja tidak berhak atas kompensasi karena pekerja belum bekerja pada bulan ketiga. Masa percobaan bukan kontrak kerja sehingga tidak mengenal sisa upah dari sisa masa percobaan yang belum dijalani. Dalam masa percobaan, para pihak dapat mengakhiri hubungan kerja.
 
Sehingga, apabila perjanjian kerja karyawan baru tersebut adalah PKWTT dengan masa percobaan maka perusahaan Anda tidak diwajibkan untuk membayar sisa gajinya selama 1 (satu) bulan.
 
Pemutusan Hubungan Kerja dalam PKWT
Berbeda dengan PKWTT, jika salah satu pihak dalam PKWT mengakhiri perjanjian sebelum waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut berakhir atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena:
  1. pekerja meninggal dunia,
  2. ada putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
  3. ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja,
maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[8]
 
Sehingga, apabila perjanjian kerja karyawan pada perusahaan Anda tersebut adalah PKWT dan perusahaan Anda mengakhiri perjanjian di bulan kedua padahal jangka waktu kontraknya adalah 3 (tiga) bulan, dan hubungan kerja berakhir bukan karena hal-hal di atas, maka perusahaan Anda diwajibkan membayar ganti rugi kepada karyawan tersebut sebesar sisa gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT, yaitu 1 (satu) bulan. Lebih lanjut, Anda dapat menyimak artikel terkait Haruskah Membayar Denda Jika Resign Sebelum Waktu Berakhir.
 
Pemutusan Hubungan Kerja dalam PKWT yang Memuat Masa Percobaan
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak berlaku. Sehingga, apabila perjanjian kerjanya adalah PKWT tetapi mencantumkan masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak berlaku, oleh karena itu seperti PKWT sebagaimana dijelaskan di atas, perusahaan Anda tetap harus membayar ganti rugi sebesar gaji 1 (satu) bulan sisa kontrak karyawan tersebut.
 
Kesimpulan
Jadi, dapat kita ketahui bahwa Perjanjian Kerja dengan Masa Percobaan (PKWTT) dan PKWT adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Anda harus melihat kembali apakah perjanjian tersebut adalah kontrak/PKWT atau PKWTT dengan mencantumkan masa percobaan.
 
Apabila PKWT, maka perusahaan Anda harus membayar ganti rugi sebesar gaji 1 (satu) bulan sisa kontrak karyawan tersebut, dengan catatan berakhirnya hubungan kerja salah satunya bukan karena ada keadaan yang diperjanjikan di PKWT yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Sedangkan apabila PKWTT dengan masa percobaan, maka perusahaan Anda tidak perlu membayar kompensasi atau gaji dari 1 (satu) bulan yang tersisa.
 
Namun, apabila perjanjian kerjanya adalah PKWT tetapi mencantumkan masa percobaan, maka ketentuan masa percobaan tersebut menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak berlaku, sehingga perusahaan Anda tetap harus membayar ganti rugi sebesar gaji 1 (satu) bulan sisa kontrak karyawan tersebut.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Kepmenakertransaker Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dan diubah kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-111/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pasal 35A Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.
 
 
 

[2] Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans 100/2004
[3] Pasal 56 ayat (2) UU 13/2003
[4] Pasal 13 Kepmenakertrans 100/2004
[5] Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU 13/2003
[6] Pasal 5 ayat (3) Kepmenakertrans 150/2000
[7] Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU 13/2003
[8] Pasal 62 jo. Pasal 61 ayat (1) UU 13/2003


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Made Wahyu Arthaluhur, S.H. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2018 dengan mengambil Program Kekhususan I (Hukum tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat)