Selasa, 10 Juli 2018
Pertanyaan :
Bisakah Menteri Berusia Muda Diangkat oleh Presiden?
Berita heboh dari Malaysia mengangkat Menteri yang berusia 25 tahun. Apakah Indonesia juga bisa mengangkat Menteri berusia muda? Bagaimana syarat menjadi Menteri di Indonesia?
Jawaban :
Intisari:
 
 
Menteri itu diangkat oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
  1. warga negara Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
  4. sehat jasmani dan rohani;
  5. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
  6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini.
 
Merujuk pada persyaratan menjadi seorang Menteri maka tidak ada syarat mengenai batasan umur. Itu artinya bisa saja Presiden mengangkat Menteri yang masih muda sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas dan kepribadian baik. Selain itu, Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian dan pengalaman kepemimpinan yang harus dimiliki seorang Menteri, serta sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Menteri Sebagai Pembantu Presiden
Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) mengatur mengenai kementerian negara, yang berbunyi:
 
  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
 
Lebih lanjut mengenai menteri negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (“UU 39/2008”). Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.[1]
 
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.[2] Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[3]
 
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas:[4]
  1. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.[5]
  2. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.[6]
  3. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.[7]
 
Persyaratan Menjadi Menteri di Indonesia
Sebagaimana yang telah dijelaskan, Menteri itu diangkat oleh Presiden. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:[8]
  1. warga negara Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
  4. sehat jasmani dan rohani;
  5. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
  6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini.[9]
 
Pengaturan persyaratan pengangkatan menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam memilih seorang Menteri, sebaliknya menekankan bahwa seorang Menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian dan pengalaman kepemimpinan kepemimpinan yang harus dimiliki seorang Menteri, serta sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden.[10]
 
Menjawab pertanyaan Anda, jika merujuk pada persyaratan menjadi seorang Menteri maka tidak ada syarat mengenai batasan umur. Itu artinya bisa saja Presiden mengangkat Menteri yang masih muda sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas serta kepribadian baik. Selain itu, Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian danpengalaman kepemimpinan yang harus dimiliki seorang Menteri serta sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden.
 
Hal senada juga disampaikan dalam artikel Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri yang kami akses melalui laman media Tempo.co, Presiden Joko Widodo menjelaskan bagaimana proses pemilihan menteri Kabinet Kerja berlangsung. Menurutnya, dari 34 menteri yang diumumkan di Istana Negara, diputuskan setelah melalui proses seleksi ketat dan hati-hati. Di antaranya termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (“PPATK”). Proses penetapan menteri ia lakukan dengan cermat dan hati-hati karena ingin mendapatkan orang-orang yang terpilih dan bersih. Sehingga perlu konsultasikan pada KPK dan PPATK karena ingin tepat dan akurat. Jokowi mengatakan menteri-menteri tersebut dipilih karena memiliki operasional, kepemimpinan, dan manajerial yang baik.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri, diakses pada Selasa, 10 Juli 2018, pukul 11.31 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 2 UU 39/2008
[2] Pasal 1 angka 1 UU 39/2008
[3] Pasal 2 dan Pasal 3 UU 39/2008
[4] Pasal 4 UU 39/2008
[5] Pasal 4 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) UU 39/2008
[6] Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008
[7] Pasal 4 ayat (2) huruf c. jo. Pasal 5 ayat (3) UU 39/2008
[8] Pasal 22 UU 39/2008
[9] Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf f UU 39/2008
[10] Penjelasan umum UU 39/2008


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).