Kamis, 09 Agustus 2018
Pertanyaan :
Arti Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil
Apakah arti dari anak pidana, anak negara dan anak sipil? Tolong jelaskan.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”), anak pidana, anak negara dan anak sipil merupakan jenis dari anak didik pemasyarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (“LAPAS”) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
  2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
  3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 
Perlu diketahui bahwa istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 
Selain itu, istilah lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) sudah tidak dikenal lagi. Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
 
Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS anak diserahkan kepada:
  1. orang tua/Wali;
  2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (“LPKS”)/keagamaan; atau
  3. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”).
 
Anak pidana, anak negara dan anak sipil sebagaimana yang Anda sebutkan merupakan jenis dari anak didik pemasyarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut:[1]
  1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (“LAPAS”) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
  2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
  3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 
Perlu diketahui bahwa istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[2]
 
Selain itu, istilah lembaga pemasyarakatan anak (Lapas Anak) sudah tidak dikenal lagi. Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.[3]
 
Hal yang serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”) LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, sementara terdapat LPKA yang merupakan lembaga atau tempat Anak[4] menjalani masa pidananya.
 
Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS anak diserahkan kepada:[5]
  1. orang tua/Wali;
  2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (“LPKS”)/keagamaan; atau
  3. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
 
LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.[6]
 
Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Anak
Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.[7]
 
Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan Anak yang memenuhi syarat:[8]
  1. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
  2. masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan bagi Anak;
  3. telah menjalani masa pembinaan bagi Anak paling singkat 3 (tiga) bulan;
  4. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
  5. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
  6. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
  7. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Anak yang bersangkutan.
 
Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) Hari atau 2 x 24 jam terhitung sejak Anak tiba di tempat kediaman. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.[9]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[1] Pasal 1 angka 8 UU 12/1995
[2] Pasal 1 angka 3 UU SPPA
[3] Pasal 1 angka 20 UU SPPA
[4] Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Permenkumham 3/2018)
[5] Pasal 103 ayat (1) UU SPPA
[6] Pasal 1 angka 22 UU SPPA
[7] Pasal 1 angka 5 Permenkumham 3/2018
[8] Pasal 69 Permenkumham 3/2018
[9] Pasal 77 Permenkumham 3/2018


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).