Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Apakah Penerima Surat Tilang Otomatis Jadi Tersangka?
Ditanyakan oleh fikri s
Jawaban Oleh Miko Susanto Ginting - 05/06/2015
Apa Dasar Hukum Pajak Reklame dan Retribusi Daerah?
Ditanyakan oleh ionika25
Jawaban Oleh Giri Ahmad Taufik - 20/09/2011
Prosedur Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat
Ditanyakan oleh pusaka7711
Jawaban Oleh Rizky Argama - 16/05/2011
Harta Pailit
Ditanyakan oleh bingbang_2000
Jawaban Oleh Imam Nasima - 14/12/2010
curatele (pengampuan) dan kepailitan
Ditanyakan oleh haulaluthfia
Jawaban Oleh Imam Nasima - 24/11/2008
Pendirian Yayasan
Ditanyakan oleh yudi
Jawaban Oleh Eryanto Nugroho - 15/08/2003
Perjanjian Jasa Pengacara terhadap Klien
Ditanyakan oleh Elny
Jawaban Oleh Hadi Herdiansyah - 28/03/2003
Membentuk Yayasan
Ditanyakan oleh ais
Jawaban Oleh Eryanto Nugroho - 02/10/2002
Status Harta Suatu Yayasan yang Bubar
Ditanyakan oleh agung prasetyo
Jawaban Oleh Eryanto Nugroho - 18/03/2002
Undang-Undang Yayasan dan Lembaga Pendidikan
Ditanyakan oleh yudhi
Jawaban Oleh Eryanto Nugroho - 20/02/2002
Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia
Ditanyakan oleh IKA
Jawaban Oleh Herni Sri Purbayanti - 17/09/2001