Loading...
Masuk Daftar
Tentang Kami|Produk dan Jasa
Awal | Berita | Peraturan | Klinik | Hukumpedia | English Version!
Pencarian
  » Pencarian Lanjutan » Bantuan
Navigation
Pusat Data

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Title
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Sub Title
KETENAGAKERJAAN
Jenis Peraturan
uu
Tahun
2003
Nomor
13
Date
25 March 2003
Tanggal berlaku
25 March 2003
Pengumuman
lembaran-negara
Nomor Pengumuman
39
Tahun Pengumuman
2003
Jenis Tambahan Pengumuman
tambahan-lembaran-negara
Nomor Tambahan Pengumuman
4279
Keywords
buruh, tenaga kerja
Document Amount
2
Dokumen
Undang-Undang No.13 Tahun 2003
543kB
Undang-Undang No.13 Tahun 2003
352kB
Lokasi
Buruh & Tenaga Kerja
2003
Peraturan Pelaksana
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 407.Kp.02.14.2003 Tahun 2003
PENJELASAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-223/MEN/2003 Tahun 2003
JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003
KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-225/MEN/2003 Tahun 2003
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2003 Tahun 2003
TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-227/MEN/2003 Tahun 2003
TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-228/MEN/2003 Tahun 2003
TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-229/MEN/2003 Tahun 2003
TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-230/MEN/2003 Tahun 2003
GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003
TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003
AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003
JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003 Tahun 2003
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DAERAH TERTENTU
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003
JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-255/MEN/2003 Tahun 2003
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18.KP.04.29.2004 Tahun 2004
UANG PENGGANTIAN PERUMAHAN SERTA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor B.48/DPHI/VII/2003 Tahun 2003
PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 162 AYAT 1
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 Tahun 2004
TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-51/MEN/IV/2004 Tahun 2004
ISTIRAHAT PANJANG PADA PERUSAHAAN TERTENTU
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004 Tahun 2004
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-49/MEN/IV/2004 Tahun 2004
KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-67/MEN/IV/2004 Tahun 2004
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-68/MEN/IV/2004 Tahun 2004
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-69/MEN/V/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 227/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004
WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-101/MEN/VI/2004 Tahun 2004
TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.112/MEN/VII/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.226/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.96A/MEN/VI/2004 Tahun 2004
PEDOMAN PENYIAPAN DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
DEWAN PENGUPAHAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 Tahun 2003
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2515 Tahun 2004
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2005 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.187/MEN/X/2004 Tahun 2004
IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 Tahun 2004
SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.261/MEN/X/2004 Tahun 2004
PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA
No-Title
No-Title
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 Tahun 2004
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/XII/2004 Tahun 2004
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2322 Tahun 2004
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROPINSI (UMSP) SEKTOR PEKERJA BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2004 DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2003
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/319/TK.T/2003 Tahun 2003
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1018-BANGSOS/2003 Tahun 2003
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/I/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-282/MEN/XII/2004 Tahun 2004
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-06/MEN/IV/2005 Tahun 2005
PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tahun 2005
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005
KAWASAN DILARANG MEROKOK
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/VI/2005 Tahun 2005
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2005 Tahun 2005
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM PADA DAERAH OPERASI TERTENTU
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2005
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENCATATAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005
LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 Tahun 2005
KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 Tahun 2005
UANG PENGGANTIAN PERUMAHAN SERTA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2005 Tahun 2005
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 Tahun 2004
PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SARANA KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2444 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2006 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-21/MEN/III/2004 Tahun 2004
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI PEMANDU NYANYI/KARAOKE
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP. 261/MEN/XI/2004 Tahun 2004
PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-80/MEN/V/2004 Tahun 2004
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.KEP.387 - HUK/2005 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN TAHUN 2006
Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 451 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 766/XI/2005 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2006
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 561/2624.K Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006
No-Title
No-Title
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1392-BANGSOS/2005 Tahun 2005
UPAH MINIMUM KABUPATEN BEKASI DAN KOTA BEKASI TAHUN 2006
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/286/KPTS/013/2005 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2006
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 170 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BATAM TAHUN 2006
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/III/2006 Tahun 2006
PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-08/MEN/III/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP- 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-69/MEN/III/V/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.227/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2093 Tahun 2005
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2006 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-187/MEN IX/2004 Tahun 2004
IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP-18/BNSP/IV/2006 Tahun 2006
BATAS WAKTU SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006
RETRIBUSI DAERAH
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 384/KPTS/M/2004 Tahun 2004
PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BENDUNGAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 Tahun 2006
PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2006
PEDOMAN PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-22/MEN/V/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP-226/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/IV/2006 Tahun 2006
TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1734 Tahun 2006
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2007 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-280/MEN/VII/2006 Tahun 2006
PENETAPAN KONSORSIUM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA YANG DIKETUAI OLEH PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DENGAN ANGGOTA PT. ASURANSI JIWA ASKRIDA, PT. ASURANSI TRIPAKARTA, PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP, PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967, ...
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-220/MEN/2003 Tahun 2003
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LOGAM DAN MESIN INDONESIA
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 179 Tahun 2007
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMPS) TAHUN 2007 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-76/MEN/IV/2005 Tahun 2005
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SEKURITI INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2003 Tahun 2003
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI OTOMOTIF INDONESIA
Surat Edaran Departemen Pekerjaan Umum Nomor 02/SE/M/2007 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI UNTUK INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2007
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007
TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2006
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/III/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VII/2007 Tahun 2007
TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2007
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2008
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2008
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008
TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN PESAWAT, INSTALASI, MESIN, PERALATAN, BAHAN, BARANG DAN PRODUKSI TEKNIS LAINNYA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tahun 2008
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 Tahun 2008
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-15/MEN/IV/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER-07/MEN/III/2006 TENTANG PENYEDERHANAAN PROSEDUR MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-34/MEN/XI/2006 Tahun 2006
KETENTUAN PEMBERIAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) KEPADA PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PADA JABATAN DIREKSI ATAU KOMISARIS
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 Tahun 2008
TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
Peraturan Bersama Menperin, Menakertrans, Menteri ESDM, Mendagri, dan Meneg BUMN No. 47/M-IND/PER/7/2008, 23, PER.13/MEN/VII/2008, 35, PER-03/MBU/08 Tahun 2008
PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEKERJA/BURUH PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Tahun 2008
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
Peraturan Bersama Menakertrans, Mendagri, Menperin, dan Mendag Nomor PER.16/MEN/X/2008, 49, 922.1/M-IND/10/2008, 39/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008
PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2008
UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2009
Peraturan Bersama Menakertrans, Mendagri, Menperin, dan Mendag Nomor PER.21/MEN/XI/2008, 53/2008, 97/M-IND/11/2008, dan 48/M-DAG/PER/11/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: PER.16/MEN/X/2008, NOMOR: 49/2008, NOMOR: 922.1/M-IND/10/2008, NOMOR: 39/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG ...
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 Tahun 2006
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.268/MEN/XII/2008 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2009
Peraturan Bersama Meneg PP, Menakertrans, dan Menkes Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008
PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 Tahun 2008
KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK DATA DARI JENIS INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE AKSI DAERAH, PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/XII/2008 Tahun 2008
METODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tahun 2008
PEDOMAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2009
PEDOMAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA ANTARA BALAI LATIHAN KERJA DENGAN PIHAK KETIGA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2009
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2009
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2009
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.45/DJPPK/IX/2008 Tahun 2008
PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEKERJA PADA KETINGGIAN DENGAN MENGGUNAKAN AKSES TALI (ROPE ACCESS)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/II/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENYAJIAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 156 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 283 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1149K/34/MEM/2004 Tahun 2004
KEANGGOTAAN KOMISI AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2009 Tahun 2009
PELAKSANAAN PENYIAPAN CALON TKI UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PENGGUNAAN METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 26/MEN/XII/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-04/MEN/II/2009 Tahun 2009
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR KEP-27/MEN/2000 TENTANG PROGRAM SANTUNAN PEKERJA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/V/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 6 Tahun 2009
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALlSTRIKAN BIDANG JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK
Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2009
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALlSTRIKAN BIDANGINDUSTRI PEMANFAAT TENAGA USTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG PRODUKSI, SUB BIDANG KEPASTIAN DAN KENDAll MUTU, DAN SUB BIDANG PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN
Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 8 Tahun 2009
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATlH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRl PERALATAN TENAGA LlSTRlK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG MANUFAKTUR, DAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN JAMINAN MUTU
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1273.K/30/MEM/2002 TENTANG KOMISI AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 Tahun 2007
TATA CARA PENETAPAN STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tahun 2009
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 Tahun 2009
PEDOMAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tahun 2009
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 Tahun 2009
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.355/MEN/X/2009 Tahun 2009
TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT NASIONAL
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2009
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2010
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Bersama Mendagri, Menkumham, Mendag, Menakertrans, dan Kepala BKPM Nomor 69, M.HH-08.AH.01.01.2009, 60/M-DAG/PER/12/2009, PER.30/MEN/XII/2009, 10 Tahun 2009
PERCEPATAN PELAYANAN PERZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2009
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN RASIONALISASI/EFISIENSI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/I/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT NASIONAL
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2010 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2010 DI PROVINSI RIAU
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2009
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 347/KEP/HK/2009 Tahun 2009
UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.372/MEN/XI/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2010-2014
Sejarah
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-30/M.EKON/05/2006 Tahun 2006
TIM KAJIAN AKADEMIS INDEPENDEN TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 Tahun 2003
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
KETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998
PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Catatan: Perubahan Ps.199. Tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 diubah semula dari tanggal 1 Oktober 1998 menjadi tanggal 1 Oktober 2000.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997
KETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1963
PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961
WAJIB KERJA SARJANA
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958
PENEMPATAN TENAGA ASING
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954
PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NOMOR 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
No-Title
No-Title

Berita Terbaru
 

I Home I Tentang Kami I Kode Etik I Mitra Kami I
Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum,
namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
Akses dan penggunaan situs ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan © 2009
Close