• Root
• Peraturan
• Undang-Undang (UU)
• 2009

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Title

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Sub Title

KEPABEANAN

Jenis Peraturan

uu

Tahun

1995

Nomor

10

Date

1995-12-30 00:00:00

Tanggal berlaku

1996-04-01 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

75

Tahun Pengumuman

1995

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

3612

Keywords

bea, pajak

Document Amount

1

Status

1

DOKUMEN

•   Undang Undang No.10 Tahun 1995  259kB

LOKASI

• Bea Masuk, Cukai & Pajak Ekspor
• Kepabeanan
• 1995

PERATURAN PELAKSANA

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108A/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/1997 Tahun 1997
  KAWASAN PABEAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN ATAU PENYSUTAN VOLUME ATAU BERAT
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 136/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PETI ATAU KEMASAN LAIN YANG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG CONTOH
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 142/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYANDANG CACAT LAINNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BAHAN TERAPI MANUSIA, PENGELOMPOKAN DARAH DAN BAHAN PENJENISAN JARINGAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KMK.05/1997 Tahun 1997
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 1.510.000 LEMBAR KARUNG OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BAJA BUKAN PADUAN DICANAI PANAS, TIDAK DIPALUT, TIDAK DISEPUH ATAU TIDAK DILAPISI, DALAM BENTUK GULUNGAN ATAU BUKAN GULUNGAN (HOT ROLLED COIL/PLATE)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR DAN IMPOR BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.01/1996 TENTANG PENERAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 502/KMK.01/1998
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.04/1999 Tahun 1999
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PENGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATACARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR I SECTION DAN H SECTION
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.01/1997 Tahun 1997
  KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 41/KMK.04/1999 Tahun 1999
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.04/1999 Tahun 1999
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
• Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/KEP/12/2002 Tahun 2002
  TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tahun 2002
  TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 Tahun 2003
  ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/KEP/1/1998 Tahun 1998
  LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/KEP/5/2001 Tahun 2001
  IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/KEP/11/2002 Tahun 2002
  STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
• Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002
  TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 Tahun 1999
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK/2003 Tahun 2003
  PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN DARI GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN DIEKSPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 292/KMK.01/1998
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PEMBERIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.01/1999 Tahun 1999
  KERINGANAN TARIF BEA MASUK TERHADAP IMPOR BREAKFAST CEREALS HASIL PRODUKSI KELLOG (THAILAND) LIMITED DALAM RANGKA PROYEK ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.04/1999 Tahun 1999
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.05/1997 Tahun 1997
  TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (STKB), DAN UNTUK INDUSTRI TERMINAL OLEH PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI / INDUSTRI JASA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 580/MPP/KEP/10/1999 Tahun 1999
  PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 641/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 364/MPP/KEP/8/1999 Tahun 1999
  TATA NIAGA IMPOR GULA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 550/MPP/KEP/10/1999 Tahun 1999
  ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996
  TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 137/MPP/KEP/6/1996 Tahun 1996
  PROSEDUR IMPOR LIMBAH
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.04/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUKAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.05/2000 Tahun 2000
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.01/2000 Tahun 2000
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 Tahun 2000
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 Tahun 2000
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.05/2000 Tahun 2000
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 278/MPP/KEP/7/2000 Tahun 2000
  IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL BUKAN BARU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.04/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 417/MPP/KEP/6/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 458/MPP/KEP/7/2003 Tahun 2003
  KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.01/2001 Tahun 2001
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG DAN BAGIAN/KOMPONEN UNTUK PERAKITAN MESIN DAN MOTOR BERPUTAR
• Keputusan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2001 Tahun 2001
  TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.01/2002 Tahun 2002
  PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.04/2002 Tahun 2002
  REGISTRASI IMPORTIR
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/KEP/3/2002 Tahun 2002
  NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 642/MPP/KEP/9/2002 Tahun 2002
  PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 732/MPP/KEP/10/2002 Tahun 2002
  TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 751/MPP/KEP/11/2002 Tahun 2002
  KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 756/MPP/KEP/11/2002 Tahun 2002
  IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
• Keputusan Bersama Mentamben, Menkeu dan Menperindag Nomor 1122.K/92/M.PE/1997, 321/KMK.01/1997, 251/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
  TATACARA DAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-44/BC/2000 Tahun 2000
  TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
  BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
  PENGADILAN PAJAK
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 229/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
  KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996
  PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996
  PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996
  BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996
  PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
  PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 232/KMK.04/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA BARU ANGGOTA ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.01/2002 Tahun 2002
  PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR KERTAS TETRA (TETRA PAPERS) PADA BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/KEP/4/2003 Tahun 2003
  VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003
  LARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 711/MPP/KEP/12/2003 Tahun 2003
  KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/KEP/12/2003 Tahun 2003
  IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/KEP/1/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN IMPOR BERAS
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2002 Tahun 2002
  HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU JENIS SIGARET PUTIH MESIN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 Tahun 2004
  TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 19/A/2004 dan Nomor 23/BC/2004 Tahun 2004
  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/2004 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002
  PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 355/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004
  PENGATURAN EKSPOR ROTAN
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 134/MPP/Kep/6/1996 Tahun 1996
  KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996
  PEMBUATAN MOBIL NASIONAL
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KMK.01/2004 Tahun 2004
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-22/BC/2001 Tahun 2001
  KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP 77/BC/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004
  PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tahun 2004
  PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tahun 2004
  PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003
  TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 643/MPP/KEP/9/2002 Tahun 2002
  TATA NIAGA IMPOR GULA
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN IMPOR GARAM
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN IMPOR GULA
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 455/MPP/KEP/7/2004 Tahun 2004
  PENGECUALIAN ATAS KETENTUAN IMPOR GARAM UNTUK INDUSTRI DAN PEMBERIAN KUASA PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR GARAM
• Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.02771 Tahun 2002
  PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-202/BC/2003 Tahun 2003
  PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN EKSPOR DAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-38/BC/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-202/BC/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI EKSPOR DAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN IMPOR PREKURSOR
• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 61/SK/2004 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
  KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
• Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor SK.350/MENHUT-VI/2004 dan 598/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004
  LARANGAN EKSPOR BANTALAN REL KERETA API DARI KAYU DAN KAYU GERGAJIAN
• Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/KEP/XII/2004 Tahun 2004
  KETENTUAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 Tahun 2004
  TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT PINDAD (PERSERO)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393/KMK.03/2004 Tahun 2004
  PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-02/BC/2005 Tahun 2005
  ASURANSI YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• peraturan-direktur-jenderal-bea-dan-cukai-nomor-kep01bc2005-tahun-2005
  TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-09/BC/2005 Tahun 2005
  PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN PERSONALISASI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 Tahun 2005
  PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
• Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996
  SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2005 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK PUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-112/BC/2004 Tahun 2004
  DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2005 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 Tahun 2005
  JALUR PRIORITAS
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tahun 2000
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.01/2004 Tahun 2004
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATALAKSANA IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN POS, DAN KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 441/KMK.05/1999 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 Tahun 2005
  TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 Tahun 2005
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 Tahun 2005
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 Tahun 2005
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 Tahun 2004
  PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK TAHUN 2005-2010 UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK, DAN BESI-BAJA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATALAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/7/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN IMPOR BEBERAPA PRODUK UNTUK KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, KAWASAN INDUSTRI DI PULAU BINTAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KARIMUN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PROGRAM PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005
  PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1996
  PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT INDONESIA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2005 Tahun 2005
  TATACARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.04/2005 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 Tahun 2000
  TOKO BEBAS BEA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 Tahun 2006
  KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/KMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDER
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 /PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS. 1101.00.10.00)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 14/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 61/Mpp/Kep/2/2004 Tahun 2004
  Perdagangan Gula Antar Pulau
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL
• Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/9/2005 Tahun 2005
  Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/Pmk.010/2005 Tahun 2005
  Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PATI JAGUNG DAN PATI UBI KAYU
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Pmk.04/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 /PMK.010/2005 Tahun 2005
  KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-18/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 16/BC/2005 TENTANG TATACARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-05/BC/2005 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-113/BC/2004 Tahun 2004
  PENYEDIAAN DAN TATAKERJA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP- 81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-25/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-27/BC/2004 Tahun 2004
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 Tahun 2005
  PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
• Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006
  PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 23/BC/2005 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.010/2005 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT.....
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DARI MALAYSIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2005 Tahun 2005
  DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2005 Tahun 2005
  PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN IMPOR GARAM
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006
  KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006
  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 Tahun 2006
  STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.04/2003 Tahun 2003
  PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.03/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 440/MPP/KEP/9/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN EKSPOR ROTAN BULAT
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441/MPP/KEP/9/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-37/BC/2000 Tahun 2000
  TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.014/2000 Tahun 2000
  NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MEI 2000
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.01/2002 Tahun 2002
  TATALAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PEBEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-06/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11/BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 Tahun 1997
  TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2006 Tahun 2006
  TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-ASEAN AGREEMENT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PENURUNAN TARIF BEA MASUK BEBERAPA PRODUK PERTANIAN TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK TERTENTU
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 187/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN EKSPOR ROTAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 186/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
• Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006
  PENEMPATAN TENAGA PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 Tahun 2006
  TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/5/2006 Tahun 2006
  PELIMPAHAN WEWENANG PENGUSULAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) PRODUK HASIL INDUSTRI
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 185/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-02/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-19/BC/1999 Tahun 1999
  PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)
• Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-22/M.EKON/03/2006 Tahun 2006
  TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN PERALATAN PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2006 Tahun 2006
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PELAT UNTUK INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/8/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 Tahun 2006
  JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tahun 2006
  KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.02/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-05/BC/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 Tahun 2006
  TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-04/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006 Tahun 2006
  NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 14/BC/2006 Tahun 2006
  PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006 Tahun 2006
  KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, ...
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2006 Tahun 2006
  PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 Tahun 2003
  TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2005
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI FILIPINA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2006 Tahun 2006
  PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/BC/2006 Tahun 2006
  DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-127/BC/2006 Tahun 2006
  PENAMBAHAN PAGU PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
  STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-08/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG TERKENA PUNGUTAN EKSPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 Tahun 2006
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCKDOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-24/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2006 Tahun 2006
  KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-11/BC/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-21/BC/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) ...
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2006
  TATACARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 Tahun 2007
  KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/BC/2007 Tahun 2007
  LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-24/BC/2007 Tahun 2007
  MITRA UTAMA
• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
  KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007
  KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007
  KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 427/MPP/KEP/10/2000 Tahun 2000
  KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 Tahun 2007
  NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN NTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/2002 Tahun 2002
  UANG HARIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN FISIK DAN PENGAWASAN STUFFING BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-02/BC/2002 Tahun 2002
  TATA CARA PENGAWASAN ATAS PEMBUATAN, PENIMBUNAN DAN PENGELUARAN MINUMAN GREEN SANDS NON ALKOHOL PADA PABRIK PT. MULTI BINTANG INDONESIA DI TANGERANG
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-04/BC/2002 Tahun 2002
  KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-43/BC/2002 Tahun 2002
  PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2002
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-44/BC/2001 Tahun 2001
  PEMBLOKIRAN DOKUMEN PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1) ATAS MEREK HASIL TEMBAKAU YANG PITA CUKAINYA PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-45/BC/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-60/BC/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-89/BC/2000 Tahun 2000
  POLIS ASURANSI (INSURANCE CERTIFICATE) YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007
  PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 Tahun 2007
  REGISTRASI IMPORTIR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 Tahun 2007
  AUDIT KEPABEANAN
• Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN ...
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2006 Tahun 2006
  PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RSKP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-13/BC/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-14/BC/2006 Tahun 2006
  PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-14/BC/1999 Tahun 1999
  PAST RECORD IMPORTIR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-20/BC/2001 Tahun 2001
  PENYEDIAAN DAN TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-25/BC/1997 Tahun 1997
  KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-28/BC/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-37/BC/1997 Tahun 1997
  PEMERIKSAAN BARANG, BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN DAN SURAT ATAU DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN BARANG
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-61/BC/2003 Tahun 2003
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-69/BC/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-99/BC/2003 Tahun 2003
  OPTIMALISASI PEMERIKSAAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN HI-CO SCAN X-RAY SYSTEM
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-145/BC/2003 Tahun 2003
  PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2003
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 147/BC/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-178/BC/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 Tahun 2007
  IMPOR SEMENTARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 122/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PEMBAYARAN BUNGA ATAS PENGEMBALIAN UANG/JAMINAN TUNAI KEPADA PEMILIK/PENGGUNA JASA YANG MELEWATI JANGKA WAKTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM (POS TARIF 1101.00.000)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK KATODA TEMBAGA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BATANG DAN BATANG KECIL, DICANAI PANAS DALAM GULUNGAN BERPUTARAN TIDAK TERATUR DARI BAJA BUKAN PADUAN (WIRE ROD)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPORTASI BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 383/KMK.04/2001 Tahun 2001
  KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.01/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 MEI 2003 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.04/2002 Tahun 2002
  KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 530/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HEWAN TERNAK POTONG, DAGING, DAN SISA DAGING
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 Tahun 2007
  EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2007 Tahun 2007
  TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007
  STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PLATFORM PENGEBORAN ATAS PRODUKSI TERAPUNG ATAU DIBAWAH AIR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-06/BC/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 Tahun 2007
  PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-65/BC/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR ...
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS/LPG DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR I SECTION DAN H SECTION
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 41/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KMK.04/1999 Tahun 1999
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.017/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR WIRELESS MODEM DAN PESAWAT RADIO PANGGIL
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108a/KMK.01/1999 Tahun 1999
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG CONTOH
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.05/1996 Tahun 1996
  BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.04/2002 Tahun 2002
  PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 159/MPP/Kep/4/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 23/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.05/2001 Tahun 2001
  PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.01/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDEN ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.04/1998 Tahun 1998
  PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/2001 Tahun 2001
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TETAP TERHADAP PRODUK IMPOR SORBITOL CAIR (D-GLUCITOL) DARI UNI EROPA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.05/1996 Tahun 1996
  BUKU CATATAN PABEAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 Tahun 1996
  PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, ...
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/1998 Tahun 1998
  PENYEMPURNAAN FORMULIR PEMBERITAHUAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT (BC 2.2) DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 101/KMK.05/1997 TANGGAL 10 MARET 1997
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK PIPA BAJA YANG DILAS (WELDED PIPE)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM UANG (BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN UANG GANJARAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEMBERIKAN JASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BAHAN AKTIF ANTI FOAMING (TRIMIN DF-500) DAN ANTI CAKING (MONTALINE SPCV.S3) UNTUK PEMBUATAN PUPUK SP.36
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/2000 Tahun 2000
  KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KMK.014/1996 Tahun 1996
  NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER 1996
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 Tahun 1996
  NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 701/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2000 Tahun 2000
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 03/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-10/BC/2005 Tahun 2005
  PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS SECARA SENTRAL DARI DIREKTUR UTAMA PERTAMINA
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-19/BC/1998 Tahun 1998
  PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2008 Tahun 2008
  IMPOR ATAU EKSPOR TENAGA LISTRIK, BARANG CAIR, ATAU GAS MELALUI TRANSMISI ATAU SALURAN PIPA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-02/BC/2008 Tahun 2008
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-30/BC/1999 Tahun 1999
  KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU UNTUK TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-34/BC/1996 Tahun 1996
  PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DI BIDANG CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-79/BC/2002 Tahun 2002
  KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998 Tahun 1998
  TATACARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA, DAN PRODUK TURUNANNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KMK.04/2004 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.01/1996 Tahun 1996
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1012/KMK.00/1994 TENTANG PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/KMK.01/1995
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 Tahun 1996
  GUDANG BERIKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 399/KMK.01/1996 TENTANG GUDANG BERIKAT
• Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008
  PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMEILHARAN PESAWAT TERBANG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2002 Tahun 2002
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.01/1996 Tahun 1996
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 623/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-16/BC/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2006 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 08/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-09/BC/2001 Tahun 2001
  PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2001 Tahun 2001
  WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-34/BC/1997 Tahun 1997
  SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-38/BC/1997 Tahun 1997
  PEMERIKSAAN BADAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-41/BC/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-71/BC/1998 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-44/BC/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-48/BC/1998 Tahun 1998
  PEMBERIAN PERPANJANGAN PENUNDAAN PELUNASAN UTANG CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK SKM GOLONGAN KECIL
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-56/BC/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN PASAL 5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-68/BC/1997 TANGGAL 5 AGUSTUS 1997 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 63/BC/2003 Tahun 2003
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PERIHAL PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DAN DENDA ADMINISTRASI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-66/BC/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-69/BC/1997 Tahun 1997
  PENGATURAN KEMBALI KETENTUAN JAMINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-23/BC/1997 TANGGAL 21 MARET 1997 JO. NOMOR KEP-59/BC/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-77/BC/2005 Tahun 2005
  WEBSITE DAN EMAIL RESMI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 Tahun 1997
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-103/BC/2003 Tahun 2003
  PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-144/BC/2003 Tahun 2003
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIK KEPABEANAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN PRINSIP UNTUK DAPAT MENERIMA PEKERJAAN SUB KONTRA DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2008 Tahun 2008
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MERUMUSKAN DATA BASE HARGA I
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
  PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 492/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE GRANULE UNTUK INDUSTRI FARMASI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tahun 2001
  PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
  VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/1996 Tahun 1996
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tahun 2003
  TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI BAGI INDUSTRI YANG MEMANFAATKAN FASILITAS KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN BEA MASUK
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/KMK.01/2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.010/2004 Tahun 2004
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 356/KMK.01/2004 TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) ...
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2005 Tahun 2005
  KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS. 1101.00.10.00)
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-83/BC/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-47/BC/1999
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 Tahun 2003
  PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PENUNDAAN KENAIKAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2005 TENTANG PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-05/BC/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAl NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN Dl BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 23/BC/2005 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.010/2005 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ...
• Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-10/BC/1997 Tahun 1997
  PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-24/BC/1997 Tahun 1997
  PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-35/BC/2000 Tahun 2000
  PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKUTAN LANJUT KARGO UDARA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-48/BC/1999 Tahun 1999
  PERPANJANGAN MASA PEREDARAN HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI PITA CUKAI DARI TAHUN ANGGARAN 1998/1999
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-51/BC/2002 Tahun 2002
  PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE HARGA TAHUN 2002/2003
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-55/BC/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PEMINDAHAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1998 Tahun 1998
  PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR OBAT-OBATAN YANG DIBIAYAI DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMERIKSAAN JABATAN ATAS BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.011/2007 TANGGAL 3 APRIL 2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
  PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-03/BC/2008 Tahun 2008
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS ...
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008 Tahun 2008
  MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tahun 2006
  MODUL PENERIMAAN NEGARA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Perhubungan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2006, Dan KM.19 Tahun 2006
  PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN IMPOR MILIK PEMERINTAH OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.04/2006
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2005 Tahun 2005
  PERPANJANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008
  SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) TERHADAP BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARDS)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KETEMPAT PENIMBUN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-31/BC/2007 Tahun 2007
  PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-05/BC/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2007 TENTANG TATA LAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-91/BC/2007 Tahun 2007
  PENUNJUKAN PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA MITRA UTAMA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 Tahun 2007
  IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUKU ILMU PENGETAHUAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2007 Tahun 2007
  BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-28/BC/2007 Tahun 2007
  STANDAR AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-32/BC/2007 Tahun 2007
  DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PEMBERITAHUAN PABEAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 Tahun 2000
  TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 Tahun 2007
  TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2002 Tahun 2002
  SUSUNAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002 Tahun 2002
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 Tahun 2001
  PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-11/BC/2002 Tahun 2002
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-77/BC/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1999 Tahun 1999
  PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-35/BC/1997 Tahun 1997
  TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-39/BC/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 346/KMK.01./1999 TANGGAL 24 JUNI 1999
• Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 Tahun 2008
  TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2008 Tahun 2008
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN /ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.011/2008 Tahun 2008
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2008 Tahun 2008
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS JAM TANGAN DAN PERHIASAN YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
• Peraturan Bersama Inspektur Jenderal Dan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/IJ/2007, P-04/BC/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 10/IJ/2003 DAN NOMOR 08/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-31/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2008 TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tahun 2008
  TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG...
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tahun 2008
  TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-33/BC/2008 Tahun 2008
  DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009
  EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA IJ-EPA (INDONESIA JAPAN-ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.04/2001 Tahun 2001
  KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.04/2001 Tahun 2001
  PEMBEBASAN BEA MASUK, PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DAN CUKAI ATAS PEMASUKAN BARANG PENUMPANG DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1998 Tahun 1998
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.04/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479/KMK.05/1998 Tahun 1998
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR AMPICILIN TRIHYDRATE DAN AMOXYCILIN TRIHYDRATE
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009
  PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENS (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 Tahun 2008
  TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG...
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tahun2008
  PEMUNGUTAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.04/2008
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATA CARA PEMBULATAN JUMLAH BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 261/MPP/KEP/9/1996 Tahun 1996
  TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-30/BC/2002 Tahun 2002
  PELAYANAN, PELEKATAN, DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN BEBAS PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2002 DESAIN LAMA
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2001 Tahun 2001
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPORT TEPUNG GANDUM
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
  VERIFIKASI PENGANGKUTAN ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 Tahun 2008
  PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 Tahun 2008
  PENUNJUKAN PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
• Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008, Dan PB.02/MEN/2008 Tahun 2008
  LARANGAN SEMENTARA IMPORT UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-03/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 106/MPP/Kep/2/1998 Tahun 1998
  TATA NIAGA IMPOR BAHAN BERBAHAYA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 133/MPP/Kep/6/1996 Tahun 1996
  BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 Tahun 2001
  PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 Tahun 1999
  INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 Tahun 1999
  PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 32/MPP/KEP/1/2003 Tahun 2003
  KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
• Keputusan Menteri Peridustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 Tahun 1998
  PEMBATASAN EKSPOR BARANG BARANG TERTENTU YANG MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 7/MPP/KEP/1/2000 Tahun 2000
  TATA CARA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 98/MPP/KEP/2/1998 Tahun 1998
  IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL LAINNYA DALAM KEADAAN BUKAN BARU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-04/BC/2008 Tahun 2008
  PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN TARIF BEA MASUK DAN PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2007 Tahun 2007
  PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (STKB) DAN PRODUK TERMINAL UNTUK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 Tahun 2007
  PEMBEBASAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009
  EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2007 Tahun 2007
  PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2007 Tahun 2007
  TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAlKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, ...
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-34/BC/2007 Tahun 2007
  TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/2001 Tahun 2001
  PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-02/BC/1997 Tahun 1997
  BENTUK DAN ISI BUKTI PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA YANG DIBAYAR MELALUI BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Republik Indonesia Nomor KEP-06/BC/1996 Tahun 1996
  TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-06/BC/2004 Tahun 2004
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 Tahun 2003
  PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-08/BC/1997 Tahun 1997
  PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENEGAHAN SARANA PENGANGKUT DAN BARANG DI ATASNYA SERTA PENGHENTIAN PEMBONGKARAN DAN PENEGAHAN BARANG
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-09/BC/1997 Tahun 1997
  TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-14/BC/1997 Tahun 1997
  BENTUK DAN TATACARA PENGISIAN DEKLARASI NILAI PABEAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 Tahun 2001
  PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2005 Tahun 2005
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-22/BC/1997 Tahun 1997
  TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF ATAS BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-22/BC/1999 Tahun 1999
  WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-33/BC/1997 Tahun 1997
  STANDAR AUDITING DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-40/BC/1997 Tahun 1997
  TATA CARA PENYEGELAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-43/BC/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN DARI GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN DIEKSPOR
• Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008
  PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DIBIDANG KEPABEANAN)
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-45/BC/2000 Tahun 2000
  TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-47/BC/2000 Tahun 2000
  TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-61/BC/2000 Tahun 2000
  TATACARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBERITAHUAN KEDATANGAN BARANG IMPOR DAN PEMBERITAHUAN KEBERANGKATAN BARANG EKSPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-97/BC/1997 Tahun 1997
  PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-141/BC/2003 Tahun 2003
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-187/BC/2003 Tahun 2003
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-67/BC/1999 TENTANG PEMBAGIAN DAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 Tahun 2003
  PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/1998 Tahun 1998
  PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 Tahun 2002
  TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-13/BC/2005 Tahun 2005
  PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-32/BC/2001 Tahun 2001
  PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR PREKURSOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 Tahun 2009
  PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 Tahun 1997
  PATROLI BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-64/BC/1997 Tahun 1997
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 Tahun 2008
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
  CUKAI
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/KEP/9/2002 Tahun 2002
  TATA NIAGA IMPOR GULA
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/1997 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KM. 01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 129/MPP/KEP/4/2000 Tahun 2000
  IMPOR MESIN DAN BARANG MODAL DALAM KEADAAN BUKAN BARU (BEKAS)
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 160/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/KP/III/78 TENTANG KETENTUAN MENGENAI KEGIATAN PERDAGANGAN TERBATAS BAGI PERUSAHAAN PRODUKSI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 297/KMK.01/1997 TGL. 4 JULI 1997 JO. NO. 545/KMK.01/1997 ...
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP 02/BC/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO: 546/KMK.01 /1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP 54/BC/1999 Tahun 1999
  TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-55/BC/1999 Tahun 1999
  TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN MODAL ASING (PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
• Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996
  KAWASAN INDUSTRI
• Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996
  KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
• Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002
  TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
• Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009
  TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
  LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-206/BC/2003 Tahun 2003
  ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KERJA PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 Tahun 2000
  ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PELUNASAN CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TIDAK DIPUNGUT CUKAI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/1998 Tahun 1998
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/1996 TAHUN 1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.05/1996 Tahun 1996
  PENGEMBALIAN CUKAI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
  KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 474/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR SUKU CADANG KAPAL DAN ALAT-ALAT UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN SERTA KESELAMATAN MANUSIA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 712/KMK.05/1996 Tahun 2006
  PENAMBAHAN BUKU PERSEDIAAN DAN PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/KMK.05/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 TENTANG BUKU PERSEDIAAN DAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007
  ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 Tahun 2009
  PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2009 Tahun 2009
  PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2005 Tahun 2005
  PENURUNAN TARIF BEA MASUK CORDLESS HANDSET DENGAN NOMOR HS. 8517.11.00.00
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2006 Tahun 2006
  TATA CARA PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2007 Tahun 2007
  NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 Tahun 2005
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 06/BC/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2007 TENTANG TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2007 Tahun 2007
  PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-29/BC/2007 Tahun 2007
  NOTA HASIL INTELIJEN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-36/BC/2007 Tahun 2007
  TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-18/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-11/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
  PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-16/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-14/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2007 Tahun 2007
  PENETAPAN 6 (ENAM) SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK INDUSTRI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2002 Tahun 2002
  PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-98/BC/2003 Tahun 2003
  NOTA HASIL INTELIJEN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-171/BC/2003 Tahun 2003
  PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
• Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Dan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 10/IJ/2003 Dan 08/BC/2003 Tahun 2003
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-12/BC/2000 Tahun 2000
  TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
• Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-32/BC/1997 Tahun 1997
  PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-44/BC/2002 Tahun 2002
  PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-45/BC/2001 Tahun 2001
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PABEAN BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-47/BC/2001 Tahun 2001
  PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR DAN YANG DIGABUNG DENGAN BARANG LAIN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-86/BC/2002 Tahun 2002
  PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI BARANG
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/MK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
  TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tahun 2009
  PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2009 Tahun 2009
  BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 Tahun 2009
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Tahun 2009
  PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dengan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009, PB.02/MEN/2009 Tahun 2009
  LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN EKSPOR ROTAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
• Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/KPTS-II/1998 Tahun 1998
  TATA USAHA PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK DAN GAS BUMI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-34/BC/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) EKSPOR DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009
  STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PERLENGKAPAN KENDALI LAMPU SEBAGAI STANDAR WAJlB
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PEMUTUS SIRKIT ARUS SISA TANPA PROTEKSI ARUS LEBIH TERPADU UNTUK PEMAKAIAN RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA (RCCB) SEBAGAI STANDAR WAJIB
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.04/2007 TENTANG AUDIT KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-30/BC/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-31/BC/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-34/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.05/1997 Tahun 1997
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, TERMASUK SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN MILITER SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJlB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 Tahun 2009
  PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-38/BC/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-36/BC/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE
• Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998
  IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
  KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1998 Tahun 1998
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
  PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
  PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 Tahun 2009
  KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-50/BC/2009 Tahun 2009
  TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR OLEH PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tahun 2007
  KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
  KETENTUAN EKSPOR KOPI
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 547/MPP/KEP/7/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 231/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
  PROSEDUR IMPOR LIMBAH
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-44/BC/2009 Tahun 2009
  DAFTAR KODE STANDAR INTERNASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 92/BC/2009 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
  DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2848/KM.4/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI NEGARA THAILAND
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.011/2009 Tahun 2009
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tahun 2008
  TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010
  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DlTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
• Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-18/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-08/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-11/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-13/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-14/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 731/KM.4/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
  INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-30/BC/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 Tahun 2010
  INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 Tahun 2002
  PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
• Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 DAN PB.03/MEN/2009 Tahun 2009
  LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor KEP-80A/BC/1997, 208/DIRJEN/1997 Tahun 1997
  PENYELESAIAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR YANG DIKIRIM MELALUI POS
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/2/2003 Tahun 2003
  PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/KEP/2/2002, SKB.07/MEN/2002, 01/MENLH/2/2002 Tahun 2002
  PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-25/BC/2010 Tahun 2010
  PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010
  SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tahun 2010
  PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tahun 2010
  NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.05/2001 Tahun 2001
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOREK API GAS SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.05/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, SANKSI ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2010 Tahun 2010
  TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010
  IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tahun 2010
  KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tahun 2010
  PERLAKUAN KEPABEANAN TERHADAP AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2004
  TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 Tahun 2010
  BENTUK, WARNA, UKURAN SEGEL DAN TANDA PENGAMAN BEA DAN CUKAI DAN TATA CARA PENYEGELAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-28/BC/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-30/BC/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 Tahun 2005
  KETENTUAN EKSPOR ROTAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tahun 2010
  JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tahun 2010
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010
  KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
• Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2010; PB.01/MEN/2010 Tahun 2010
  LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2010 Tahun 2010
  PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-43/BC/2010 Tahun 2010
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/5/2009 Tahun 2009
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SEGARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 5 (LIMA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2011 Tahun 2011
  TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN ALOKASI JENIS DAN JUMLAH MINUMAN BERALKOHOL YANG PENJUALANNYA DIKENAKAN PAJAK (DUTY PAID)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
  INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-33/BC/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2009 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-34/BC/2010 Tahun 2010
  PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3)
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-35/BC/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 Tahun 2010
  MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-39/BC/2010 Tahun 2010
  PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2010 Tahun 2010
  DATABASE NILAI PABEAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 Tahun 2011
  REGISTRASI KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 Tahun 2011
  TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-48/BC/2010 Tahun 2010
  PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 Tahun 2011
  PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-13/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2011 Tahun 2011
  TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2010 Tahun 2010
  TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/3/2011 Tahun 2011
  PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/KMK.05/1996 Tahun 1996
  TATACARA PENAGIHAN CUKAI DAN DENDA ADMINISTRASI
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 Tahun 1999
  PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB
• Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB.02/MEN/2010 Tahun 2010
  LARANGAN IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2006
  PELAKSANAAN PROTOKOL TAMBAHAN PADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2008
  PENYUSUNAN DAN FORMAT DEKLARASI DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL TAMBAHAN PADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN ALOKASI JENIS DAN JUMLAH MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR YANG PENJUALANNYA DIKENAKAN PAJAK (DUTY PAID)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 Tahun 2011
  PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BINDRAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 Tahun 2011
  PEMBERIAN BIAYA RANSUM BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
  TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
• Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2011 Tahun 2011
  PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tahun 2010
  TATALAKSANA PENGAWASAN
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-10/BC/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tahun 2011
  IMPOR SEMENTARA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011
  GUDANG BERIKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011
  KAWASAN BERIKAT
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.04/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLY PROPYLENE FILM, CAST POLY PROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.01/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tahun 2011
  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2011 Tahun 2011
  TATA CARA PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
  SPESIFIKASI TEKNIS PUPUK SUPER FOSFAT TUNGGAL SP-18
• Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 Tahun 2011
  PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 60/MPP/KEP/2/2004 Tahun 2004
  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 67/MPP/KEP/3/1996 Tahun 1996
  PEMBEBASAN TATA NIAGA IMPOR BUNGKIL KACANG KEDELAI
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-11/BC/2011 Tahun 2011
  PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERALIHAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEMUDAHAN IMPOR UNTUK TUJUAN EKSPOR (KITE) DARI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA KE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 182/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 2 (DUA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB DAN PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004 Tahun 2004
  PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011
  KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
  KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
• Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-51/BC/2011 Tahun 2011
  PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-43/BC/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
• Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2011
  PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA FILIPINA
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 278/MPP/KEP/6/1998 Tahun 1998
  KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 297/MPP/KEP/VII/2000 Tahun 2000
  PENANGANAN HAMBATAN PRODUK EKSPOR/IMPOR DI BIDANG TEKNIS STANDARDISASI
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/I/2012 Tahun 2012
  KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
• Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012
  PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tahun 2011
  PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 Tahun 2004
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 Tahun 2004
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 Tahun 2006
  PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) TAHUN 2006
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011
  PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011
  KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011
  PENGANGKUTAN ROTAN ANTAR PULAU
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 Tahun 2011
  AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 Tahun 2011
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 Tahun 2002
  TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

SEJARAH

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
  KEPABEANAN