Masuk
Daftar
Ikuti kami:
en.hukumonline.com
Tentang Kami
Produk dan Jasa
Awal
Berita
Profesi
Bisnis
Pidana
Perdata
Internasional
Tata Negara
Ketenagakerjaan
Pusat Data
Klinik
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Buruh & Tenaga Kerja
Hukum Keluarga dan Waris
Hukum Perusahaan
Ilmu Hukum
Bisnis & Investasi
Hak Kekayaan Intelektual
Perlindungan Konsumen
Kenegaraan
Hak Asasi Manusia
Telekomunikasi & Teknologi
Talks
Upcoming events
FAQ
Berita Terbaru
Promosi Salim sebagai Kajati Kaltim Dipertanyakan
[22/02/12]
IAPI Keberatan Sanksi Pidana Bagi Akuntan Publik
[22/02/12]
Putusan PK Joko Tjandra Diwarnai Dissenting
[22/02/12]
Angelina dan Rosa Akan Dikonfrontasi
[22/02/12]
RUU Ratifikasi MLA Dengan Hong Kong Disetujui
[22/02/12]
Uji Kepatutan Calon Anggota BPK Dimulai
[22/02/12]
Anggota DPR Usulkan Penambahan Petugas LP Kerobokan
[22/02/12]
Sekjen DPR Dicecar Soal Rangkap Jabatan
[22/02/12]
John Kei akan Ajukan Praperadilan
[22/02/12]
Menpora Bantah Nazaruddin Tunjukkan Sertifikat Hambalang
[22/02/12]
Root
Peraturan
Undang-Undang (UU)
2009
PUSAT DATA
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Title
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Sub Title
KEPABEANAN
Jenis Peraturan
uu
Tahun
1995
Nomor
10
Date
1995-12-30 00:00:00
Tanggal berlaku
1996-04-01 00:00:00
Pengumuman
lembaran-negara
Nomor Pengumuman
75
Tahun Pengumuman
1995
Jenis Tambahan Pengumuman
tambahan-lembaran-negara
Nomor Tambahan Pengumuman
3612
Keywords
bea, pajak
Document Amount
1
Status
1
DOKUMEN
Undang Undang No.10 Tahun 1995
259kB
LOKASI
Bea Masuk, Cukai & Pajak Ekspor
Kepabeanan
1995
PERATURAN PELAKSANA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108A/KMK.01/1999 Tahun 1999
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/1997 Tahun 1997
KAWASAN PABEAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN ATAU PENYSUTAN VOLUME ATAU BERAT
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 136/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PETI ATAU KEMASAN LAIN YANG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG CONTOH
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 142/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYANDANG CACAT LAINNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BAHAN TERAPI MANUSIA, PENGELOMPOKAN DARAH DAN BAHAN PENJENISAN JARINGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KMK.05/1997 Tahun 1997
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 1.510.000 LEMBAR KARUNG OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/KMK.01/1997 Tahun 1997
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BAJA BUKAN PADUAN DICANAI PANAS, TIDAK DIPALUT, TIDAK DISEPUH ATAU TIDAK DILAPISI, DALAM BENTUK GULUNGAN ATAU BUKAN GULUNGAN (HOT ROLLED COIL/PLATE)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR DAN IMPOR BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.05/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.01/1996 TENTANG PENERAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 502/KMK.01/1998
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.04/1999 Tahun 1999
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PENGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATACARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/1999 Tahun 1999
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.05/1999 Tahun 1999
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR I SECTION DAN H SECTION
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.01/1997 Tahun 1997
KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 41/KMK.04/1999 Tahun 1999
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.04/1999 Tahun 1999
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 Tahun 1997
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/KEP/12/2002 Tahun 2002
TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tahun 2002
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 Tahun 2003
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/KEP/1/1998 Tahun 1998
LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/KEP/5/2001 Tahun 2001
IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/KEP/11/2002 Tahun 2002
STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002
TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 Tahun 1999
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK/2003 Tahun 2003
PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.01/1999 Tahun 1999
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.01/1999 Tahun 1999
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/1999 Tahun 1999
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN DARI GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN DIEKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 292/KMK.01/1998
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352/KMK.01/1999 Tahun 1999
PEMBERIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.01/1999 Tahun 1999
KERINGANAN TARIF BEA MASUK TERHADAP IMPOR BREAKFAST CEREALS HASIL PRODUKSI KELLOG (THAILAND) LIMITED DALAM RANGKA PROYEK ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 Tahun 1999
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.04/1999 Tahun 1999
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.05/1997 Tahun 1997
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.05/1997 Tahun 1997
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.01/1999 Tahun 1999
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (STKB), DAN UNTUK INDUSTRI TERMINAL OLEH PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI / INDUSTRI JASA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.01/1999 Tahun 1999
PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 580/MPP/KEP/10/1999 Tahun 1999
PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 641/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 364/MPP/KEP/8/1999 Tahun 1999
TATA NIAGA IMPOR GULA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 550/MPP/KEP/10/1999 Tahun 1999
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 Tahun 2001
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 137/MPP/KEP/6/1996 Tahun 1996
PROSEDUR IMPOR LIMBAH
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.01/2003 Tahun 2003
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.04/2001 Tahun 2001
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUKAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.05/2000 Tahun 2000
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.01/2000 Tahun 2000
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 Tahun 2000
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 Tahun 2000
KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.05/2000 Tahun 2000
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 278/MPP/KEP/7/2000 Tahun 2000
IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL BUKAN BARU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.04/2003 Tahun 2003
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 417/MPP/KEP/6/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 458/MPP/KEP/7/2003 Tahun 2003
KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.01/2001 Tahun 2001
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG DAN BAGIAN/KOMPONEN UNTUK PERAKITAN MESIN DAN MOTOR BERPUTAR
Keputusan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2001 Tahun 2001
TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.01/2002 Tahun 2002
PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.04/2002 Tahun 2002
REGISTRASI IMPORTIR
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/KEP/3/2002 Tahun 2002
NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 642/MPP/KEP/9/2002 Tahun 2002
PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 732/MPP/KEP/10/2002 Tahun 2002
TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 751/MPP/KEP/11/2002 Tahun 2002
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 756/MPP/KEP/11/2002 Tahun 2002
IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
Keputusan Bersama Mentamben, Menkeu dan Menperindag Nomor 1122.K/92/M.PE/1997, 321/KMK.01/1997, 251/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
TATACARA DAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-44/BC/2000 Tahun 2000
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 Tahun 1996
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.01/1999 Tahun 1999
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.01/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 Tahun 1997
PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
PENGADILAN PAJAK
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 229/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996
PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996
BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.01/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 232/KMK.04/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA BARU ANGGOTA ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 Tahun 2003
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 Tahun 2003
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.01/2002 Tahun 2002
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR KERTAS TETRA (TETRA PAPERS) PADA BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/KEP/4/2003 Tahun 2003
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003
LARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 711/MPP/KEP/12/2003 Tahun 2003
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/KEP/12/2003 Tahun 2003
IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/KEP/1/2004 Tahun 2004
KETENTUAN IMPOR BERAS
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2002 Tahun 2002
HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU JENIS SIGARET PUTIH MESIN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 Tahun 2003
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 Tahun 2004
TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 19/A/2004 dan Nomor 23/BC/2004 Tahun 2004
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/2004 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 355/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004
PENGATURAN EKSPOR ROTAN
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 134/MPP/Kep/6/1996 Tahun 1996
KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996
PEMBUATAN MOBIL NASIONAL
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KMK.01/2004 Tahun 2004
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-22/BC/2001 Tahun 2001
KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP 77/BC/2001 Tahun 2001
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004
PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tahun 2004
PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tahun 2004
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 643/MPP/KEP/9/2002 Tahun 2002
TATA NIAGA IMPOR GULA
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004
KETENTUAN IMPOR GARAM
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004
KETENTUAN IMPOR GULA
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 455/MPP/KEP/7/2004 Tahun 2004
PENGECUALIAN ATAS KETENTUAN IMPOR GARAM UNTUK INDUSTRI DAN PEMBERIAN KUASA PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR GARAM
Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.02771 Tahun 2002
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-202/BC/2003 Tahun 2003
PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN EKSPOR DAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-38/BC/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-202/BC/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI EKSPOR DAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004
KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004
KETENTUAN IMPOR PREKURSOR
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 61/SK/2004 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor SK.350/MENHUT-VI/2004 dan 598/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004
LARANGAN EKSPOR BANTALAN REL KERETA API DARI KAYU DAN KAYU GERGAJIAN
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/KEP/XII/2004 Tahun 2004
KETENTUAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 Tahun 2004
TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/2004 Tahun 2004
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT PINDAD (PERSERO)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393/KMK.03/2004 Tahun 2004
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-02/BC/2005 Tahun 2005
ASURANSI YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
peraturan-direktur-jenderal-bea-dan-cukai-nomor-kep01bc2005-tahun-2005
TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-09/BC/2005 Tahun 2005
PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN PERSONALISASI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 Tahun 2005
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996
SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tahun 2005
KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 Tahun 1998
KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2005 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK PUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-112/BC/2004 Tahun 2004
DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2005 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 Tahun 2005
JALUR PRIORITAS
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tahun 2000
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.01/2004 Tahun 2004
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001 Tahun 2001
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATALAKSANA IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN POS, DAN KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 441/KMK.05/1999 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 Tahun 2005
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 Tahun 2005
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 Tahun 2005
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 Tahun 2005
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tahun 2005
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 Tahun 2004
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK TAHUN 2005-2010 UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK, DAN BESI-BAJA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATALAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/7/2005 Tahun 2005
KETENTUAN IMPOR BEBERAPA PRODUK UNTUK KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, KAWASAN INDUSTRI DI PULAU BINTAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KARIMUN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005 Tahun 2005
PROGRAM PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005
PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1996
PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT INDONESIA
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2005 Tahun 2005
TATACARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.04/2005 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 Tahun 2005
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 Tahun 2005
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 Tahun 2005
KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 Tahun 2000
TOKO BEBAS BEA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 Tahun 2006
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.04/2006 Tahun 2006
PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/KMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDER
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 /PMK.010/2005 Tahun 2005
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS. 1101.00.10.00)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 Tahun 2005
PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 14/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 61/Mpp/Kep/2/2004 Tahun 2004
Perdagangan Gula Antar Pulau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/9/2005 Tahun 2005
Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/Pmk.010/2005 Tahun 2005
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, Dan Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PATI JAGUNG DAN PATI UBI KAYU
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Pmk.04/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 /PMK.010/2005 Tahun 2005
KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-18/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 16/BC/2005 TENTANG TATACARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2006 Tahun 2006
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-05/BC/2005 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-113/BC/2004 Tahun 2004
PENYEDIAAN DAN TATAKERJA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP- 81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-25/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-27/BC/2004 Tahun 2004
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 Tahun 2005
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006
PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 23/BC/2005 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.010/2005 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT.....
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DARI MALAYSIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2005 Tahun 2005
DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tahun 2005
PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2005 Tahun 2005
PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 Tahun 2005
KETENTUAN IMPOR GARAM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 Tahun 2006
STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.04/2003 Tahun 2003
PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.03/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 440/MPP/KEP/9/1998 Tahun 1998
KETENTUAN EKSPOR ROTAN BULAT
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441/MPP/KEP/9/1998 Tahun 1998
KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-37/BC/2000 Tahun 2000
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.014/2000 Tahun 2000
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MEI 2000
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.01/2002 Tahun 2002
TATALAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PEBEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-06/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11/BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 Tahun 1997
TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2006 Tahun 2006
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-ASEAN AGREEMENT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005 Tahun 2005
PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KMK.01/1998 Tahun 1998
PENURUNAN TARIF BEA MASUK BEBERAPA PRODUK PERTANIAN TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.01/1998 Tahun 1998
PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK TERTENTU
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 187/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
KETENTUAN EKSPOR ROTAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.05/1999 Tahun 1999
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 186/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006
PENEMPATAN TENAGA PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 Tahun 2006
TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/5/2006 Tahun 2006
PELIMPAHAN WEWENANG PENGUSULAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) PRODUK HASIL INDUSTRI
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 185/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-02/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-19/BC/1999 Tahun 1999
PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-22/M.EKON/03/2006 Tahun 2006
TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN PERALATAN PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2006 Tahun 2006
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PELAT UNTUK INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/8/2006 Tahun 2006
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 Tahun 2006
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tahun 2006
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.02/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-05/BC/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 Tahun 2006
TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-04/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006 Tahun 2006
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 Tahun 2006
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.04/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 14/BC/2006 Tahun 2006
PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006 Tahun 2006
KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, ...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2006 Tahun 2006
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2006 Tahun 2006
PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2006 Tahun 2006
PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2006 Tahun 2006
PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 Tahun 2003
TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2006 Tahun 2006
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI FILIPINA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2006 Tahun 2006
PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/BC/2006 Tahun 2006
DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-127/BC/2006 Tahun 2006
PENAMBAHAN PAGU PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-08/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG TERKENA PUNGUTAN EKSPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 Tahun 2006
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCKDOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2006 Tahun 2006
PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-24/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2006 Tahun 2006
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-11/BC/2007 Tahun 2007
TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2007 Tahun 2007
TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2007 Tahun 2007
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2007 Tahun 2007
TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-21/BC/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) ...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2006
TATACARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 Tahun 2007
KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/BC/2007 Tahun 2007
LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-24/BC/2007 Tahun 2007
MITRA UTAMA
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 427/MPP/KEP/10/2000 Tahun 2000
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007
KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 Tahun 2007
NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN NTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007 Tahun 2007
KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/2002 Tahun 2002
UANG HARIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN FISIK DAN PENGAWASAN STUFFING BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-02/BC/2002 Tahun 2002
TATA CARA PENGAWASAN ATAS PEMBUATAN, PENIMBUNAN DAN PENGELUARAN MINUMAN GREEN SANDS NON ALKOHOL PADA PABRIK PT. MULTI BINTANG INDONESIA DI TANGERANG
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-04/BC/2002 Tahun 2002
KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-43/BC/2002 Tahun 2002
PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2002
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-44/BC/2001 Tahun 2001
PEMBLOKIRAN DOKUMEN PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1) ATAS MEREK HASIL TEMBAKAU YANG PITA CUKAINYA PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-45/BC/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-60/BC/2001 Tahun 2001
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-89/BC/2000 Tahun 2000
POLIS ASURANSI (INSURANCE CERTIFICATE) YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 Tahun 2007
REGISTRASI IMPORTIR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 Tahun 2007
AUDIT KEPABEANAN
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN ...
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2006 Tahun 2006
PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RSKP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-13/BC/2007 Tahun 2007
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-14/BC/2006 Tahun 2006
PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-14/BC/1999 Tahun 1999
PAST RECORD IMPORTIR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-20/BC/2001 Tahun 2001
PENYEDIAAN DAN TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-25/BC/1997 Tahun 1997
KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-28/BC/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-37/BC/1997 Tahun 1997
PEMERIKSAAN BARANG, BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN DAN SURAT ATAU DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN BARANG
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-61/BC/2003 Tahun 2003
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-69/BC/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-99/BC/2003 Tahun 2003
OPTIMALISASI PEMERIKSAAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN HI-CO SCAN X-RAY SYSTEM
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-145/BC/2003 Tahun 2003
PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2003
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 147/BC/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-178/BC/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 Tahun 2007
IMPOR SEMENTARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 122/KMK.05/2000 Tahun 2000
PEMBAYARAN BUNGA ATAS PENGEMBALIAN UANG/JAMINAN TUNAI KEPADA PEMILIK/PENGGUNA JASA YANG MELEWATI JANGKA WAKTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM (POS TARIF 1101.00.000)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK KATODA TEMBAGA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/1998 Tahun 1998
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BATANG DAN BATANG KECIL, DICANAI PANAS DALAM GULUNGAN BERPUTARAN TIDAK TERATUR DARI BAJA BUKAN PADUAN (WIRE ROD)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.05/1996 Tahun 1996
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPORTASI BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.05/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 383/KMK.04/2001 Tahun 2001
KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.01/2003 Tahun 2003
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 MEI 2003 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.04/2002 Tahun 2002
KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 530/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HEWAN TERNAK POTONG, DAGING, DAN SISA DAGING
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.05/2000 Tahun 2000
PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 Tahun 2007
EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 Tahun 2006
PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2007 Tahun 2007
TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 Tahun 2006
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007
STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PLATFORM PENGEBORAN ATAS PRODUKSI TERAPUNG ATAU DIBAWAH AIR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.011/2007 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-06/BC/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 Tahun 2007
PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-65/BC/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR ...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS/LPG DAN TABUNG LPG 3 KILOGRAM
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.05/1999 Tahun 1999
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR I SECTION DAN H SECTION
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 41/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KMK.04/1999 Tahun 1999
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.017/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR WIRELESS MODEM DAN PESAWAT RADIO PANGGIL
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108a/KMK.01/1999 Tahun 1999
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG CONTOH
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.05/1996 Tahun 1996
BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.04/2002 Tahun 2002
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 159/MPP/Kep/4/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 23/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/1999 Tahun 1999
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.05/2001 Tahun 2001
PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 Tahun 2000
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.01/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 Tahun 2000
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDEN ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2000 Tahun 2000
PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.04/1998 Tahun 1998
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/2001 Tahun 2001
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TETAP TERHADAP PRODUK IMPOR SORBITOL CAIR (D-GLUCITOL) DARI UNI EROPA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.05/1996 Tahun 1996
BUKU CATATAN PABEAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 Tahun 1996
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, ...
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/1998 Tahun 1998
PENYEMPURNAAN FORMULIR PEMBERITAHUAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT (BC 2.2) DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 101/KMK.05/1997 TANGGAL 10 MARET 1997
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.05/2000 Tahun 2000
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK PIPA BAJA YANG DILAS (WELDED PIPE)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM UANG (BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN UANG GANJARAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEMBERIKAN JASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BAHAN AKTIF ANTI FOAMING (TRIMIN DF-500) DAN ANTI CAKING (MONTALINE SPCV.S3) UNTUK PEMBUATAN PUPUK SP.36
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/2000 Tahun 2000
KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KMK.014/1996 Tahun 1996
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER 1996
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 Tahun 1996
NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 701/KMK.05/1996 Tahun 1996
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2000 Tahun 2000
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 03/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-10/BC/2005 Tahun 2005
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS SECARA SENTRAL DARI DIREKTUR UTAMA PERTAMINA
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-19/BC/1998 Tahun 1998
PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2008 Tahun 2008
PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2008 Tahun 2008
IMPOR ATAU EKSPOR TENAGA LISTRIK, BARANG CAIR, ATAU GAS MELALUI TRANSMISI ATAU SALURAN PIPA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 Tahun 2008
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-02/BC/2008 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2001 Tahun 2001
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-30/BC/1999 Tahun 1999
KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU UNTUK TUJUAN EKSPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-34/BC/1996 Tahun 1996
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DI BIDANG CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-79/BC/2002 Tahun 2002
KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2007 Tahun 2007
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998 Tahun 1998
TATACARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA, DAN PRODUK TURUNANNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KMK.04/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.01/1996 Tahun 1996
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1012/KMK.00/1994 TENTANG PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/KMK.01/1995
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 Tahun 1996
GUDANG BERIKAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 399/KMK.01/1996 TENTANG GUDANG BERIKAT
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008
PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMEILHARAN PESAWAT TERBANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.01/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2002 Tahun 2002
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.05/1996 Tahun 1996
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.01/1996 Tahun 1996
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 623/KMK.05/1997 Tahun 1997
PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.010/2006 Tahun 2006
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-16/BC/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2006 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 08/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-09/BC/2001 Tahun 2001
PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2001 Tahun 2001
WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-34/BC/1997 Tahun 1997
SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-38/BC/1997 Tahun 1997
PEMERIKSAAN BADAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-41/BC/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-71/BC/1998 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-44/BC/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-48/BC/1998 Tahun 1998
PEMBERIAN PERPANJANGAN PENUNDAAN PELUNASAN UTANG CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK SKM GOLONGAN KECIL
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-56/BC/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN PASAL 5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-68/BC/1997 TANGGAL 5 AGUSTUS 1997 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 63/BC/2003 Tahun 2003
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PERIHAL PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DAN DENDA ADMINISTRASI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-66/BC/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-69/BC/1997 Tahun 1997
PENGATURAN KEMBALI KETENTUAN JAMINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-23/BC/1997 TANGGAL 21 MARET 1997 JO. NOMOR KEP-59/BC/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-77/BC/2005 Tahun 2005
WEBSITE DAN EMAIL RESMI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 Tahun 1997
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-103/BC/2003 Tahun 2003
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-144/BC/2003 Tahun 2003
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIK KEPABEANAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN PRINSIP UNTUK DAPAT MENERIMA PEKERJAAN SUB KONTRA DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2008 Tahun 2008
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MERUMUSKAN DATA BASE HARGA I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tahun 2008
TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 492/KMK.01/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE GRANULE UNTUK INDUSTRI FARMASI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tahun 2001
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.01/1996 Tahun 1996
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tahun 2003
TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 Tahun 2008
KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI BAGI INDUSTRI YANG MEMANFAATKAN FASILITAS KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN BEA MASUK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/KMK.01/2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.04/2008 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.010/2004 Tahun 2004
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 Tahun 2007
PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.010/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 356/KMK.01/2004 TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.04/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) ...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2005 Tahun 2005
KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS. 1101.00.10.00)
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-83/BC/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-47/BC/1999
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.01/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 Tahun 2003
PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2000 Tahun 2000
PENUNDAAN KENAIKAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/BC/2005 TENTANG PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-05/BC/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAl NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN Dl BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 23/BC/2005 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.010/2005 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ...
Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-10/BC/1997 Tahun 1997
PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-24/BC/1997 Tahun 1997
PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-35/BC/2000 Tahun 2000
PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PENGANGKUTAN LANJUT KARGO UDARA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-48/BC/1999 Tahun 1999
PERPANJANGAN MASA PEREDARAN HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI PITA CUKAI DARI TAHUN ANGGARAN 1998/1999
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-51/BC/2002 Tahun 2002
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE HARGA TAHUN 2002/2003
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-55/BC/1999 Tahun 1999
TATA CARA PEMINDAHAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1998 Tahun 1998
PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR OBAT-OBATAN YANG DIBIAYAI DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMERIKSAAN JABATAN ATAS BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.011/2007 TANGGAL 3 APRIL 2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2007 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-03/BC/2008 Tahun 2008
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS ...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008 Tahun 2008
MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tahun 2006
MODUL PENERIMAAN NEGARA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Perhubungan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2006, Dan KM.19 Tahun 2006
PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN IMPOR MILIK PEMERINTAH OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008 Tahun 2008
PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.04/2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2005 Tahun 2005
PERPANJANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008
SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) TERHADAP BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARDS)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2007 Tahun 2007
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KETEMPAT PENIMBUN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 Tahun 2007
PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-31/BC/2007 Tahun 2007
PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-05/BC/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2007 TENTANG TATA LAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-91/BC/2007 Tahun 2007
PENUNJUKAN PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA MITRA UTAMA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 Tahun 2007
IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUKU ILMU PENGETAHUAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2007 Tahun 2007
BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-28/BC/2007 Tahun 2007
STANDAR AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-32/BC/2007 Tahun 2007
DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tahun 2008
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tahun 2008
PEMBERITAHUAN PABEAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 Tahun 2000
TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 Tahun 2007
TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2002 Tahun 2002
SUSUNAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002 Tahun 2002
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 Tahun 2001
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tahun 2005
PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tahun 2005
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-11/BC/2002 Tahun 2002
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-77/BC/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1999 Tahun 1999
PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-35/BC/1997 Tahun 1997
TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2008 Tahun 2008
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008 Tahun 2008
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-39/BC/1999 Tahun 1999
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 346/KMK.01./1999 TANGGAL 24 JUNI 1999
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008 Tahun 2008
TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2008 Tahun 2008
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN /ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.011/2008 Tahun 2008
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2008 Tahun 2008
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS JAM TANGAN DAN PERHIASAN YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
Peraturan Bersama Inspektur Jenderal Dan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/IJ/2007, P-04/BC/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 10/IJ/2003 DAN NOMOR 08/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-31/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2008 TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tahun 2008
TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG...
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tahun 2008
TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-33/BC/2008 Tahun 2008
DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009
EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008
KETENTUAN EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA IJ-EPA (INDONESIA JAPAN-ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.04/2001 Tahun 2001
KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.05/1996 Tahun 1996
PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.04/2001 Tahun 2001
PEMBEBASAN BEA MASUK, PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DAN CUKAI ATAS PEMASUKAN BARANG PENUMPANG DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1998 Tahun 1998
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.04/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479/KMK.05/1998 Tahun 1998
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR AMPICILIN TRIHYDRATE DAN AMOXYCILIN TRIHYDRATE
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2007 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENS (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 Tahun 2008
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tahun2008
PEMUNGUTAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2008 Tahun 2008
PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.04/2008
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 Tahun 1996
PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATA CARA PEMBULATAN JUMLAH BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996 Tahun 1996
PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 261/MPP/KEP/9/1996 Tahun 1996
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-30/BC/2002 Tahun 2002
PELAYANAN, PELEKATAN, DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN BEBAS PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2002 DESAIN LAMA
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2001 Tahun 2001
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPORT TEPUNG GANDUM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
VERIFIKASI PENGANGKUTAN ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 Tahun 2008
PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 Tahun 2008
PENUNJUKAN PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008, Dan PB.02/MEN/2008 Tahun 2008
LARANGAN SEMENTARA IMPORT UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-03/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 106/MPP/Kep/2/1998 Tahun 1998
TATA NIAGA IMPOR BAHAN BERBAHAYA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 133/MPP/Kep/6/1996 Tahun 1996
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 Tahun 2001
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 Tahun 1999
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 Tahun 1999
PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 32/MPP/KEP/1/2003 Tahun 2003
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
Keputusan Menteri Peridustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 Tahun 1998
PEMBATASAN EKSPOR BARANG BARANG TERTENTU YANG MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 7/MPP/KEP/1/2000 Tahun 2000
TATA CARA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 98/MPP/KEP/2/1998 Tahun 1998
IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL LAINNYA DALAM KEADAAN BUKAN BARU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-04/BC/2008 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.05/1996 Tahun 1996
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK DAN PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2007 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (STKB) DAN PRODUK TERMINAL UNTUK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 Tahun 2007
PEMBEBASAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2008 Tahun 2008
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009
EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2007 Tahun 2007
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2007 Tahun 2007
TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAlKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, ...
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-34/BC/2007 Tahun 2007
TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/1999 Tahun 1999
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/2001 Tahun 2001
PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-02/BC/1997 Tahun 1997
BENTUK DAN ISI BUKTI PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA YANG DIBAYAR MELALUI BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Republik Indonesia Nomor KEP-06/BC/1996 Tahun 1996
TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-06/BC/2004 Tahun 2004
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 Tahun 2003
PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-08/BC/1997 Tahun 1997
PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENEGAHAN SARANA PENGANGKUT DAN BARANG DI ATASNYA SERTA PENGHENTIAN PEMBONGKARAN DAN PENEGAHAN BARANG
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-09/BC/1997 Tahun 1997
TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-14/BC/1997 Tahun 1997
BENTUK DAN TATACARA PENGISIAN DEKLARASI NILAI PABEAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 Tahun 2001
PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2005 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-22/BC/1997 Tahun 1997
TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF ATAS BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-22/BC/1999 Tahun 1999
WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-33/BC/1997 Tahun 1997
STANDAR AUDITING DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-40/BC/1997 Tahun 1997
TATA CARA PENYEGELAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-43/BC/1999 Tahun 1999
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN DARI GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN DIEKSPOR
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008
PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DIBIDANG KEPABEANAN)
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-45/BC/2000 Tahun 2000
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-47/BC/2000 Tahun 2000
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-61/BC/2000 Tahun 2000
TATACARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBERITAHUAN KEDATANGAN BARANG IMPOR DAN PEMBERITAHUAN KEBERANGKATAN BARANG EKSPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-97/BC/1997 Tahun 1997
PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-141/BC/2003 Tahun 2003
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-187/BC/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-67/BC/1999 TENTANG PEMBAGIAN DAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 Tahun 2003
PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/1998 Tahun 1998
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 Tahun 2002
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-13/BC/2005 Tahun 2005
PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-32/BC/2001 Tahun 2001
PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR PREKURSOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 Tahun 2009
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 Tahun 1997
PATROLI BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-64/BC/1997 Tahun 1997
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 Tahun 2008
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
CUKAI
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/KEP/9/2002 Tahun 2002
TATA NIAGA IMPOR GULA
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.05/1999 Tahun 1999
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/1997 Tahun 1997
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KM. 01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 129/MPP/KEP/4/2000 Tahun 2000
IMPOR MESIN DAN BARANG MODAL DALAM KEADAAN BUKAN BARU (BEKAS)
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 160/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/KP/III/78 TENTANG KETENTUAN MENGENAI KEGIATAN PERDAGANGAN TERBATAS BAGI PERUSAHAAN PRODUKSI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-01/BC/1999 Tahun 1999
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 297/KMK.01/1997 TGL. 4 JULI 1997 JO. NO. 545/KMK.01/1997 ...
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP 02/BC/1999 Tahun 1999
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO: 546/KMK.01 /1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP 54/BC/1999 Tahun 1999
TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-55/BC/1999 Tahun 1999
TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN MODAL ASING (PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996
KAWASAN INDUSTRI
Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002
TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-206/BC/2003 Tahun 2003
ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KERJA PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/1997 Tahun 1997
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 Tahun 2000
ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 Tahun 1996
PELUNASAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.05/1996 Tahun 1996
TIDAK DIPUNGUT CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/1998 Tahun 1998
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/1996 TAHUN 1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.05/1996 Tahun 1996
PENGEMBALIAN CUKAI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008
KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 474/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR SUKU CADANG KAPAL DAN ALAT-ALAT UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN SERTA KESELAMATAN MANUSIA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 712/KMK.05/1996 Tahun 2006
PENAMBAHAN BUKU PERSEDIAAN DAN PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/KMK.05/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 TENTANG BUKU PERSEDIAAN DAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 Tahun 2009
PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2009 Tahun 2009
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2005 Tahun 2005
PENURUNAN TARIF BEA MASUK CORDLESS HANDSET DENGAN NOMOR HS. 8517.11.00.00
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2006 Tahun 2006
TATA CARA PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2007 Tahun 2007
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 Tahun 2007
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 06/BC/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2007 TENTANG TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2007 Tahun 2007
PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-29/BC/2007 Tahun 2007
NOTA HASIL INTELIJEN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-36/BC/2007 Tahun 2007
TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-18/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-11/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-16/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-14/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-20/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-19/BC/2009 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2007 Tahun 2007
PENETAPAN 6 (ENAM) SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK INDUSTRI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2002 Tahun 2002
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-98/BC/2003 Tahun 2003
NOTA HASIL INTELIJEN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-171/BC/2003 Tahun 2003
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Dan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 10/IJ/2003 Dan 08/BC/2003 Tahun 2003
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-12/BC/2000 Tahun 2000
TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Keputusan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-32/BC/1997 Tahun 1997
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-44/BC/2002 Tahun 2002
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-45/BC/2001 Tahun 2001
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PABEAN BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-47/BC/2001 Tahun 2001
PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR DAN YANG DIGABUNG DENGAN BARANG LAIN
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-86/BC/2002 Tahun 2002
PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI BARANG
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/MK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tahun 2009
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2009 Tahun 2009
BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 Tahun 2009
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Tahun 2009
PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dengan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009, PB.02/MEN/2009 Tahun 2009
LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
KETENTUAN EKSPOR ROTAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/KPTS-II/1998 Tahun 1998
TATA USAHA PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-34/BC/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) EKSPOR DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tahun 2009
STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PERLENGKAPAN KENDALI LAMPU SEBAGAI STANDAR WAJlB
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PEMUTUS SIRKIT ARUS SISA TANPA PROTEKSI ARUS LEBIH TERPADU UNTUK PEMAKAIAN RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA (RCCB) SEBAGAI STANDAR WAJIB
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.04/2007 TENTANG AUDIT KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-30/BC/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-31/BC/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-34/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.05/1997 Tahun 1997
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, TERMASUK SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN MILITER SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJlB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/SR.130/5/2009 Tahun 2009
PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tahun 2009
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-38/BC/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-36/BC/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998
IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1998 Tahun 1998
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 Tahun 2009
KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.011/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-50/BC/2009 Tahun 2009
TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR OLEH PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tahun 2007
KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009
KETENTUAN EKSPOR KOPI
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 547/MPP/KEP/7/2002 Tahun 2002
PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 231/MPP/KEP/7/1997 Tahun 1997
PROSEDUR IMPOR LIMBAH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.011/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 Tahun 2010
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-44/BC/2009 Tahun 2009
DAFTAR KODE STANDAR INTERNASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 92/BC/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2848/KM.4/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.011/2009 Tahun 2009
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI NEGARA THAILAND
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.011/2009 Tahun 2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-20/BC/2008 Tahun 2008
TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DlTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2009 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-18/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-08/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-09/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-10/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-11/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-12/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-13/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-14/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 731/KM.4/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2010 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-30/BC/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 Tahun 2010
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Tahun 2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 Tahun 2002
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 DAN PB.03/MEN/2009 Tahun 2009
LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor KEP-80A/BC/1997, 208/DIRJEN/1997 Tahun 1997
PENYELESAIAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR YANG DIKIRIM MELALUI POS
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/2/2003 Tahun 2003
PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/KEP/2/2002, SKB.07/MEN/2002, 01/MENLH/2/2002 Tahun 2002
PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-25/BC/2010 Tahun 2010
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010
SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 Tahun 2010
TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2010 Tahun 2010
TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tahun 2010
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tahun 2010
NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.05/2001 Tahun 2001
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOREK API GAS SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.05/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, SANKSI ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2010 Tahun 2010
TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010
IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tahun 2010
KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 Tahun 2010
PERLAKUAN KEPABEANAN TERHADAP AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2004
TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 Tahun 2010
BENTUK, WARNA, UKURAN SEGEL DAN TANDA PENGAMAN BEA DAN CUKAI DAN TATA CARA PENYEGELAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-28/BC/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-30/BC/2010 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 Tahun 2005
KETENTUAN EKSPOR ROTAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tahun 2006
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Tahun 2010
JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tahun 2010
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010
KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2010; PB.01/MEN/2010 Tahun 2010
LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-33/BC/2010 Tahun 2010
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-43/BC/2010 Tahun 2010
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/5/2009 Tahun 2009
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SEGARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 5 (LIMA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2011 Tahun 2011
TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2011 Tahun 2011
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010
PENETAPAN ALOKASI JENIS DAN JUMLAH MINUMAN BERALKOHOL YANG PENJUALANNYA DIKENAKAN PAJAK (DUTY PAID)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010
INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-33/BC/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2009 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-34/BC/2010 Tahun 2010
PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3)
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-35/BC/2010 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 Tahun 2010
MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-39/BC/2010 Tahun 2010
PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2010 Tahun 2010
DATABASE NILAI PABEAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 Tahun 2011
REGISTRASI KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 Tahun 2011
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 Tahun 2010
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-48/BC/2010 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 Tahun 2011
PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-13/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2011 Tahun 2011
TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2010 Tahun 2010
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/3/2011 Tahun 2011
PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/KMK.05/1996 Tahun 1996
TATACARA PENAGIHAN CUKAI DAN DENDA ADMINISTRASI
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 Tahun 1999
PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB.02/MEN/2010 Tahun 2010
LARANGAN IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2006
PELAKSANAAN PROTOKOL TAMBAHAN PADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2008
PENYUSUNAN DAN FORMAT DEKLARASI DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL TAMBAHAN PADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011 Tahun 2011
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2011 Tahun 2011
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011
PENETAPAN ALOKASI JENIS DAN JUMLAH MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR YANG PENJUALANNYA DIKENAKAN PAJAK (DUTY PAID)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2011 Tahun 2011
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/4/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2011 Tahun 2011
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BINDRAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 Tahun 2011
PEMBERIAN BIAYA RANSUM BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2011 Tahun 2011
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tahun 2010
TATALAKSANA PENGAWASAN
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-10/BC/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 Tahun 2011
IMPOR SEMENTARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011
GUDANG BERIKAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011
KAWASAN BERIKAT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.04/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLY PROPYLENE FILM, CAST POLY PROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.01/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tahun 2011
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2011 Tahun 2011
TATA CARA PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
SPESIFIKASI TEKNIS PUPUK SUPER FOSFAT TUNGGAL SP-18
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 Tahun 2011
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 60/MPP/KEP/2/2004 Tahun 2004
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 67/MPP/KEP/3/1996 Tahun 1996
PEMBEBASAN TATA NIAGA IMPOR BUNGKIL KACANG KEDELAI
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-11/BC/2011 Tahun 2011
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERALIHAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEMUDAHAN IMPOR UNTUK TUJUAN EKSPOR (KITE) DARI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA KE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 182/MPP/KEP/4/1998 Tahun 1998
KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/7/2008 Tahun 2008
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 2 (DUA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB DAN PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004 Tahun 2004
PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011
KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-51/BC/2011 Tahun 2011
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-43/BC/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2011
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA FILIPINA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tahun 2011
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 278/MPP/KEP/6/1998 Tahun 1998
KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 297/MPP/KEP/VII/2000 Tahun 2000
PENANGANAN HAMBATAN PRODUK EKSPOR/IMPOR DI BIDANG TEKNIS STANDARDISASI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/I/2012 Tahun 2012
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tahun 2011
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 Tahun 2004
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 Tahun 2004
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 Tahun 2006
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) TAHUN 2006
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011
KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011
PENGANGKUTAN ROTAN ANTAR PULAU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 Tahun 2011
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 Tahun 2011
AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 Tahun 2011
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 Tahun 2002
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
SEJARAH
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
KEPABEANAN
^ scroll to top