• Root
• Kategori
• Buruh & Tenaga Kerja

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Title

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Sub Title

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Jenis Peraturan

uu

Tahun

2004

Nomor

2

Date

2004-01-14 00:00:00

Tanggal berlaku

2005-01-14 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

6

Tahun Pengumuman

2004

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

4356

Keywords

ketenagakerjaan, hubungan industrial, perselisihan, pphi

Document Amount

1

Status

1

DOKUMEN

•   Undang-undang No.2 Tahun 2004   179kB

LOKASI

• Hubungan Industrial
• 2004

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

PERATURAN PELAKSANA

• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005
  TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tahun 2005
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004 Tahun 2004
  TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 Tahun 2004
  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI
• Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor KEP-01A/DPHI/I/2005 Tahun 2005
  PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES TERTULIS BAGI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/034/SK/IV/2006 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005
  PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004
  KETENAGAKERJAAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004
  TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 Tahun 2004
  TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-08/MEN/III/2006 Tahun 2006
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP- 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006
  PENGANGKATAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2006
  PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006
  TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-29/MEN/VI/2006 Tahun 2006
  HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN PENGGANTIAN BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007
  TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tahun 2008
  PEDOMAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2009
  PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YANG SALAH SATU PIHAK DALAM SENGKETANYA ADALAH P4P
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009
  BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
• Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-517/MEN/PPK-PNKPA/X/2006 Tahun 2006
  EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
• Surat Kesepakatan Bersama Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dengan Kepolisian Negara Nomor KEP.220/MEN/X/2010, Nomor B/21/X/2010 Tahun 2010
  PELAKSANAAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
• Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI GRESIK
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tahun 2011
  TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 Tahun 2011
  PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

SEJARAH

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005
  PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
  PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964
  PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
• Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951
  PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957
  PENYELESAIAN PESELISIHAN PERBURUHAN