• Root
• Peraturan
• Undang-Undang (UU)
• 2008

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Title

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Sub Title

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Jenis Peraturan

uu

Tahun

2008

Nomor

11

Date

2008-04-21 00:00:00

Tanggal berlaku

2008-04-21 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

58

Tahun Pengumuman

2008

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

4843

Keywords

cyber law, hukum telematika, tanda tangan elektronik, kontrak elektronik, kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan

Document Amount

2

Status

1

DOKUMEN

•   Undang-Undang No.11 Tahun 2008  89kB

LOKASI

• 2008
• Telekomunikasi

PERATURAN PELAKSANA

• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008
  PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM DAN PENGIRIMAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGING SERVICE/SMS) KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST)
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008
  PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2008
  PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN SERTA PEMILIHAN UMUM...
• Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LUAR NEGERI
• Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009
  LARASITA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan No. X.F.5 - Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-154/BL/2009 Tahun 2009
  PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK
• Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2009
  PELAYANAN TERPADU PEMBAYARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BANK
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2009
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009
  PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION/IPTV) DI INDONESIA
• Peraturan Mentari Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009 Tahun 2009
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI) PRIMER HASIL HUTAN KAYU
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2009
  TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2009
  MONITORING PEMBERITAAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI APLIKASI KLIPING MEDIA
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009
  TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009
  SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK
• Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/SE/M/2009 Tahun 2009
  PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010
  SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
• Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2010 Tahun 2010
  PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010
  PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2010
  JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 Tahun 2010
  PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION/IPTV)
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tahun 2009
  DISEMINASI INFORMASI NASIONAL OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/VII/2010 Tahun 2010
  E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2010
  OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2010 (1431 H)
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 462/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010
  PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET
• Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010
  KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010
  KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA
• Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.06.74.3496 Tahun 2009
  KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
  PENYEDIAAN NUSANTARA INTERNET EXCHANGE UNTUK LAYANAN INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010
  PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2010 Tahun 2010
  CETAK BIRU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2010–2014
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2010 Tahun 2010
  KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.01/2008 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2008 Tahun 2008
  LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DEPARTEMEN KEUANGAN
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
  TRANSFER DANA
• Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010
  PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10750 Tahun 2010
  PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2010
  PENGELOLAAN ARSIP STATIS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/3/2011 Tahun 2011
  PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2010 Tahun 2010
  LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 Tahun 2011
  UNIT PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 Tahun 2011
  LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
• Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011
  TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2011
  OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2011 (1432 H)
• Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011
  TATA CARA E-TENDERING
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2011
  PENGGUNAAN JARINGAN INTERPOL (I-24/7) DAN JARINGAN ASEANAPOL (e-ADS) DI INDONESIA
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2011
  TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
  LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011
  PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2011
  TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)
• Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 15 Tahun 2010
  PERPANJANGAN DAN REGISTRASI ULANG SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI TAHUN 2011
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MENHUT-II/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010
  USAHA JASA PERJALANAN WISATA
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011
  SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 Tahun 2011
  UNIT PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011
  TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011
  LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN PERDAGANGAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
  PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011
  PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
• Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-459.GR-01.02 Tahun 2011
  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BORDER CONTROL MANAGEMENT
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011
  STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2011
  PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM ATAS PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHAWAJIB PAJAK PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09 Tahun 2011
  UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI
• Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2011
  IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-45.PL.02.02 Tahun 2011
  PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 Tahun 2011
  PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.58 Tahun 2011
  LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.59 Tahun 2011
  PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
• Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 Tahun 2010
  ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEJARAH

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
  INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
  PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK