• Root
• Peraturan
• Undang-Undang (UU)
• 2009

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

Title

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

Sub Title

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jenis Peraturan

uu

Tahun

1992

Nomor

14

Date

1992-05-12 00:00:00

Tanggal berlaku

1992-09-17 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

49

Tahun Pengumuman

1992

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

3480

Keywords

transportasi

Document Amount

4

DOKUMEN

•   Undang-Undang No.14 Tahun 1992  102kB
•   Penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1992  85kB
•   Undang-Undang No.14 Tahun 1992  131kB
•   Penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1992  110kB

LOKASI

• Transportasi
• 1992

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980

PERATURAN PELAKSANA

• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2008
  PROSEDUR PERIZINAN, PEMBINAAN PENGAWASAN KEGIATAN OPERASIONAL CONCRETE BATCHING PLANT (CBP)
• Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000
  PEMBATASAN MEMASUKKAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999
  RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2002
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA ...
• Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005
  PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
  PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG ....
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007
  POLA TRANSPORTASI MAKRO
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2007
  UJI EMISI DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
  PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
• Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
  KETERTIBAN UMUM
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999
  JARINGAN UTILITAS
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2000
  PETUNJUK, PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2008
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
  KENDARAAN DAN PENGEMUDI
• Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004
  TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008
  PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2008
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992
  PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENJADI UNDANG-UNDANG
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009
  TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2007
  KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996
  BAKU TINGKAT KEBISINGAN
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999
  PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2003
  PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2003
  BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2003
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997
  INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.1 Tahun 2009
  TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN BIS UMUM
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009
  AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU
• Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993
  PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.40 Tahun 2009
  PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF JASA PENGUJIAN TIPE, DAN PENGUJIAN SAMPLING KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2008
  TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2007
  ALAT PEMBAYARAN UNTUK PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI BUSWAY
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 197/MPP/Kep/6/2001 Tahun 2001
  LEMBAGA SURVEYOR BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 49/MPP/Kep/2/2000 Tahun 2000
  PERSYARATAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN UTUH (CBU)
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 50/MPP/Kep/2/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 90/MPP/Kep/6/1999
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 Tahun 1999
  BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2008
  TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 252 Tahun 2004
  PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT HASIL UJI TIPE EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/10/1993 Tahun 1993
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
• Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1280/AJ.302/DRJD/2004 Tahun 2004
  BENTUK, WARNA DAN UKURAN SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN ALAT BERAT DAN PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/4/1996 Tahun 1996
  PROGRAM LANGIT BIRU
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2001
  PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 864 TAHUN 1994 TANGGAL 27 JUNI 1994 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN KEWAJIBAN MENGANGKUT PALING SEDIKIT 3 (TIGA) ORANG PENUMPANG PER KENDARAAN PADA RUAS-RUAS JALAN TERTENTU DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2000
  PEMERIKSAAN EMISI DAN PERAWATAN MOBIL PENUMPANG PRIBADI DI PROPINSI DKI JAKARTA
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
  ANGKUTAN JALAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
  PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2002
  PAJAK PARKIR
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008
  PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2002
  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2002
• Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2002
  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003
  PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
• Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003
  BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 28 Tahun 2001
  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
• Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007
  PEMAKAMAN
• Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2006
  POLA PENGANGKUTAN DAN DISTRIBUSI BERAS/PALAWIJA DARI DAN KE PASAR INDUK BERAS CIPINANG
• Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tahun 2004
  PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI JALAN
• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004
  KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003
  AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI (CURRENT PRODUCTION)
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 192/MPP/KEP/6/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 50/MPP/KEP/2/2000
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 214/MPP/KEP/7/2001 Tahun 2001
  UJI PUBLIK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN RODA DUA
• Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 222.A/MPP/KEP/7/2001 Tahun 2001
  PENUNJUKAN LEMBAGA UJI PUBLIK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN RODA DUA
• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
• Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 1999
  RETRIBUSI IZIN TRAYEK
• Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001
  PENIMBANGAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006
  PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

SEJARAH

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965
  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
• No-Title
  No-Title