hukumonline.com - Pusat Data : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

Berita Terbaru

Waspadai Investasi ‘Markus’ dalam Pemillihan Ketua MA [07/02/12]
Pegawai Kementerian ESDM Dituntut Delapan Tahun [07/02/12]
Jabatan Wamen Bukan Hal Baru [07/02/12]
Mendag Diminta Siapkan Calon Anggota BPKN [07/02/12]
Kasasi Putusan Bebas Langgar Hak atas Kepastian Hukum [07/02/12]
DKI Jakarta Siapkan Anggaran Gusur Warga [07/02/12]
Anggota LPSK Baru Diharapkan Bekerja Maksimal [07/02/12]
Ini Dia, 25 Lawfirm Top di AS [07/02/12]
Banyak Perkara Korupsi di Kementerian Kesehatan [07/02/12]
Sidang Putusan Gugatan PKS Ditunda [07/02/12]

PUSAT DATA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

Title

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

Sub Title

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

Jenis Peraturan

Tahun

1969

Nomor

Date

1969-09-19 00:00:00

Tanggal berlaku

1969-09-19 00:00:00

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

Tahun Pengumuman

1969

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

2912

Keywords

buruh, tenaga kerja

Status

DOKUMEN

Undang-Undang No.14 Tahun 1969 72kB

LOKASI

PERATURAN PELAKSANA

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-157/MEN/2003 Tahun 2003
ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-97/MEN/1993 Tahun 1993
PELIMPAHAN WEWENANG PENDAFTARAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-272/Men/1999 Tahun 1999
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA RI NO PER.04/MEN/1996 TENTANG IURAN SERIKAT PEKERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Koperasi Nomor PER-02/MEN/1978 Tahun 1978
PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERUNDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERBURUHAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-608/Men/1989 Tahun 1989
PEMBERIAN IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA 9 JAM SEHARI DAN 54 JAM SEMINGGU
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1993 Tahun 1993
WAKTU KERJA 5 (LIMA) HARI SEMINGGU 8 (DELAPAN) JAM SEHARI
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
PERLINDUNGAN UPAH
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-186/MEN/1999 Tahun 1999
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1985 Tahun 1985
PELAKSANAAN TATA CARA PEMBUATAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-203/MEN/1999 Tahun 1999
PENEMPATAN TENAGA KERJA DI DALAM NEGERI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-201/MEN/1999 Tahun 1999
ORGANISASI PEKERJA
Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP-1000A/BP/1992 Tahun 1992
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA RI NOMOR KEP-285/MEN/1991 TENTANG PELAKSANAAN PERMAGANGAN NASIONAL
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-328/MEN/1986 Tahun 1986
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1971
OLAHRAGA PROFESIONAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Nomor KEP-19/MEN/1978 Tahun 1978
HUBUNGAN KERJA SEBAGAI AKIBAT PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DI BIDANG PERDAGANGAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 Tahun 2001
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.526/XII/2003 Tahun 2003
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DAN KOTA BATAM
Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor KEP-285/MEN/1991 Tahun 1991
PELAKSANAAN PERMAGANGAN NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2003
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2003
PEMBENTUKAN, TIM PEMBINA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1990
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1963
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980
USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENDERITA CACAT
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.23/MEN/2002 Tahun 2002
POKOK-POKOK PENGAWASAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.245/MEN/1990 Tahun 1990
HARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-104 A/Men/2002 Tahun 2002
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor Kep-106/D.P3TKDN/XI/2002 Tahun 2002
PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA KEJURUAN MENJAHIT
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor KEP-121/MEN/1985 dan 177K/10/M.PE/1985 Tahun 1985
PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR KEP-72/MEN/1984 UNTUK PERUSAHAAN JASA DI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-337/MEN/1991 Tahun 1991
PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KEP-91/MEN/2002 dan Nomor 435/MPP/KEP/5/2002 Tahun 2002
TIM PENANGGULANGAN KRISIS KETENAGAKERJAAN DALAM DUNIA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984
OLAH RAGA PROFESIONAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-75/MEN/2002 Tahun 2002
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) NOMOR: SNI-04-0225-2000 MENGENAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2000 (PUIL 2000) DI TEMPAT KERJA
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995
PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1989
KETENTUAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 241 Tahun 1998
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBINAAN PENGIRIMAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASAL DKI JAKARTA KE LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 Tahun 1996
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
No-Title
No-Title
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1987 Tahun 1987
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 1562 Tahun 1989
PENYEMPURNAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN PENGERAH TENAGA KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN) WILAYAH DKI JAKARTA
No-Title
No-Title
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1989 Tahun 1989
LARANGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BAGI PEKERJA WANITA KARENA MENIKAH, HAMIL ATAU MELAHIRKAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1985 Tahun 1985
PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974
PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 Tahun 1992
TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1978 Tahun 1978
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU
Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Nomor KEP-105/MEN/1977 Tahun 1977
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN KERJA BAGI TENAGA ASING YANG AKAN BEKERJA DALAM RANGKA KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-51/MEN/1999 Tahun 1999
NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DI TEMPAT KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1989 Tahun 1989
KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KERAN ANGKAT
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 Tahun 1980
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 Tahun 1995
PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1979 Tahun 1979
KEWAJIBAN LATIHAN HYGIENE PERUSAHAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA PARA MEDIS PERUSAHAAN
Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1995 Tahun 1995
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING (EXPATRIATE) DI PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.79/MEN/2003 Tahun 2003
PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 Tahun 1988
KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR PESAWAT UAP
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 Tahun 1989
PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1985 Tahun 1985
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981
PETUNJUK PENGGUNAAN DANA IURAN WAJIB PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.110/MEN/1997 Tahun 1997
PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1994 Tahun 1994
PENEMPATAN TENAGA KERJA DI DALAM DAN KE LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-208/MEN/1992 Tahun 1992
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA, KEPALA KANTOR WILAYAH DEPPARPOSTEL, DIREKSI PT (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, DIREKSI PT...
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.155/MEN/1984 Tahun 1984
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP. 125/MEN/82, TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL, ...
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991
LATIHAN KERJA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-110/MEN/2001 Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1217K/05/MEM/2001 Tahun 2001
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1431K/78/M.PE/1989 dan Nomor KEP.693/MEN/1989 Tahun 1989
PROGRAM TABUNGAN PESANGON TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1470.K/78/M.PE/1996 dan Nomor 180.A/MEN/1996 Tahun 1996
PROGRAM TABUNGAN PESANGON PEKERJA PADA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor KEP-34/MEN/1989, Nomor 73.K/7611/M.PE/1989 Tahun 1989
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR KEP. 72/MEN/1984 PERIHAL PERHITUNGAN UPAH LEMBUR UNTUK PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
KESELAMATAN KERJA
Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1153 K/702/M.PE/1989; KEP-565/MEN/1989 Tahun 1989
PANITIA TENAGA KERJA PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor KEP.183/MEN/1994; 607.K/702/M.PE/1994 Tahun 1994
PANITIA TENAGA KERJA PERTAMBANGAN UMUM
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1984 Tahun 1984
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERPADU
Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2002
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 35 Tahun 2001
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.2/M/BW/BK/1984 Tahun 1984
PENGESAHAN ALAT PELINDUNG DIRI
Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.01/MEN/1988 Tahun 1988
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PENGADAAN KANTIN DAN TOILET DI PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 138/MENKES/SK/II/1996 Tahun 1996
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG AKAN BEKERJA DI LUAR NEGERI DAN TENAGA KERJA ASING YANG AKAN BEKERJA DI INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-27/Men/2000 Tahun 2000
PROGRAM SANTUNAN PEKERJAAN PERUSAHAAN JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor KEP-159/MEN/1996, KEP-1411A.K/702/MPE/1996 Tahun 1996
PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 Tahun 1999
PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Kepala Kepolisian Nomor KEP.275/MEN/1989, KEP/04/V/1989 Tahun 1989
PENGATURAN JAM KERJA, SHIFT DAN JAM ISTIRAHAT SERTA PEMBINAAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1996 Tahun 1996
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN SWASTA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1995 Tahun 1995
USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999
UPAH MINIMUM

SEJARAH

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 Tahun 2009
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-30/M.EKON/05/2006 Tahun 2006
TIM KAJIAN AKADEMIS INDEPENDEN TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS HAK UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
KETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998
PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Catatan: Perubahan Ps.199. Tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 diubah semula dari tanggal 1 Oktober 1998 menjadi tanggal 1 Oktober 2000.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997
KETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1963
PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961
WAJIB KERJA SARJANA
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958
PENEMPATAN TENAGA ASING
Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954
PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NOMOR 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
No-Title
No-Title