hukumonline
13429 hits
Judul Pertanyaan
Penerapan Metode Risk Based Capital pada Perusahaan Asuransi Jiwa
Pertanyaan

Saat ini dunia perasuransian di Indonesia sudah mulai menerapkan Metode Risk Based Capital.Yang saya ketahui, Metode ini digunaka untuk mengukur tingkat kesehatan Perusahaan Asuransi nantinya, dan penerapannya dilakukan secara bertahap.Yang ingin saya tanyakan,sebenarnya bagaimana sih penerapan Metode Risk Based Capital tersebut ditinjau dari segi hukum, mengingat substansi dari Metode ini(penghitungannya)yang sangat bersegi ekonomi sekali?Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan pemerintah menerapkan Metode ini, serta apa manfaat yang diperoleh oleh Perusahaan Asuransi dan pemegang polis dengan deterpakannya ketentuan ini? Apakah ada perbedaan penerapan metode ini antara Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Perusahaan Asuransi lainnya?.Benarkah penerapan Metode ini sedikit banyak mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis, mengingat kesehatan keuangan perusahaan asuransi akan diawasi dengan sangat ketat? Demikian pertanyaan yang saya ajukan, atas jawabanya saya ucapkan banyak terima kasih.

Jawaban

1.      Penerapan metode Risk Based Capital memang tidak terlepas dari segi ekonomi. Secara hukum, metode Risk Based Capital ini dapat kita temui dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (“Kepmenkeu 424/2003”). Dalam Pasal 2 Kepmenkeu 424/2003 diatur mengenai batasan tingkat solvabilitas:

 

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

(2)     Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memilki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus perseratus), diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentiuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

Hal senada juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas.

 

Jadi, ditinjau dari segi hukum Pemerintah telah memberikan payung hukum untuk melindungi kepentingan nasabah perusahaan asuransi dengan menetapkan Risk Based Capital. Sehingga, diharapkan perusahaan asuransi memiliki kekuatan modal yang cukup dan menghindarkan resiko merugikan nasabahnya dalam hal terjadi masalah atau kerugian sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

 

2.      Yang menjadi latar belakang dan tujuan pemerintah menerapkan metode ini adalah selain untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah asuransi juga dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional (lihat konsiderans menimbang dari Kepmenkeu 424/2003).

 

3.      Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dan nasabah asuransi sebagai pemegang polis dengan diterapkannya ketentuan ini adalah:

a.   manfaat bagi perusahaan asuransi:

·            kesehatan keuangan (solvabilitas) perusahaan asuransi dapat dibina dan diawasi dengan ketat sehingga tidak sampai mengalami kerugian;

·            kredibilitas perusahaan asuransi lebih terjaga.

b.   manfaat bagi nasabah asuransi:

(lihat jawaban poin 1 di atas)

 

4.      Tidak ada perbedaan dalam penerapan metode Risk Based Capital antara perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan perasuransian yang telah kami sebutkan di atas. Yang dibedakan antar masing-masing perusahaan asuransi adalah cadangan teknis, pembatasan kekayaan, premi neto, jumlah deposito jaminan.

 

5.         Benar bahwa dengan diterapkannya metode ini maka ada perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, mengingat tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi akan diawasi dengan sangat ketat oleh Menteri Keuangan sehingga diharapkan nasabah asuransi tidak dirugikan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga menjawab hal-hal yang ditanyakan.

 
Dasar hukum:
 

1.         Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2008 Tahun 2008

2.         Keputusan Menteri Keuangan No. 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas

Mitra
lt4b457ff0c3e1b
Name
lt4d37c414e08df
Kategori Klinik
lt4a0a9df5142a2

DOKUMEN

LOKASI

» Klinik