Masuk
Daftar
Ikuti kami:
en.hukumonline.com
Tentang Kami
Produk dan Jasa
Awal
Berita
Profesi
Bisnis
Pidana
Perdata
Internasional
Tata Negara
Ketenagakerjaan
Pusat Data
Klinik
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Buruh & Tenaga Kerja
Hukum Keluarga dan Waris
Hukum Perusahaan
Ilmu Hukum
Bisnis & Investasi
Hak Kekayaan Intelektual
Perlindungan Konsumen
Kenegaraan
Hak Asasi Manusia
Telekomunikasi & Teknologi
Talks
Upcoming events
FAQ
Berita Terbaru
Kalangan Pengusaha dan Buruh Keluhkan Pungli
[04/02/12]
Polri Bekuk WNA Pembobol ATM
[04/02/12]
Polri Tak Lindungi Tersangka Kasus Sijunjung
[04/02/12]
Kejaksaan Belum Eksekusi Ratusan Terpidana Mati
[04/02/12]
Tarif Dasar Listrik Akan Naik
[03/02/12]
MAKI Uji UU Kepolisian
[03/02/12]
Jaksa Penyelidik Kedapatan Memeras di Batam
[03/02/12]
Dua Advokat Isi Kursi LPSK yang Lowong
[03/02/12]
Wafid Tolak Rp10 Miliar dari Rosa
[03/02/12]
Tiga Tahanan LP Bima Serahkan Diri
[02/02/12]
Root
Peraturan
Undang-Undang (UU)
2009
PUSAT DATA
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Title
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Sub Title
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Jenis Peraturan
uu
Tahun
2009
Nomor
22
Date
22-06-2009
Tanggal berlaku
22-06-2009
Pengumuman
lembaran-negara
Nomor Pengumuman
96
Tahun Pengumuman
2009
Jenis Tambahan Pengumuman
tambahan-lembaran-negara
Nomor Tambahan Pengumuman
5025
Language
0
Status
0
DOKUMEN
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
370kB
LOKASI
2009
Transportasi Darat
PERATURAN PELAKSANA
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tahun 2011
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.62 Tahun 2011
PENGATURAN WAKTU OPERASI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN TOL DALAM KOTA DI DKI JAKARTA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 2009
RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2009 (1430 H)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.52 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.74 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2009
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2010
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT TEGAL
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010
CETAK BIRU PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010-2030
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2010
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2010
OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2010 (1431 H)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/10/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tahun 2010
TATA CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 Tahun 2010
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2336/UM.303/DRJD/2010 Tahun 2010
BANTUAN TEKNIS CONVERTER KIT PADA KENDARAAN BERMOTOR UMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.83 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011
ANGKUTAN MULTIMODA
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2010
CETAK BIRU TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA TAHUN 2010-2030
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2010
TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.83 Tahun 2010
PANDUAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.90 Tahun 2010
PEMBENTUKAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2011
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 37 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT TEGAL
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2011
OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2011 (1432 H)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
PAJAK DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011
TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2010 TENTANG TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010
PAJAK PARKIR
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2010
PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR BUS TRANSJAKARTA BUSWAY
SEJARAH
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
No-Title
No-Title
^ scroll to top