Masuk | Daftar

Tentang Kami | Produk dan Jasa

Navigation

Peraturan > Undang-Undang (UU) > 2009

Pusat Data

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Title

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Sub Title

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jenis Peraturan

uu

Tahun

2009

Nomor

22

Date

22 June 2009

Tanggal berlaku

22 June 2009

Pengumuman

lembaran-negara

Nomor Pengumuman

96

Tahun Pengumuman

2009

Jenis Tambahan Pengumuman

tambahan-lembaran-negara

Nomor Tambahan Pengumuman

5025

Language

0

Status

0

Dokumen

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 370kB

Lokasi

Peraturan Pelaksana

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 2009
RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2009 (1430 H)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.52 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.74 Tahun 2009
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2009
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2010
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT TEGAL
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010
CETAK BIRU PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010-2030
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2010
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Sejarah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
No-Title
No-Title

1
2
3
4

Berita Terbaru

[02/09/10] Pemerintah Atur Ulang Gaji Pekerja Asing
[02/09/10] Rendra-Subhan Tetap Pemenang Pemilukada Malang
[02/09/10] Susno Tuding Syahrial ‘Kepanjangan Tangan’ Mantan Wakapolri
[02/09/10] Pemerintah Terbitkan PP Pelaksanaan UU KIP
[02/09/10] Berkas Pemeriksaan LHKPN Tidak Bisa Diakses Publik
[02/09/10] Polri Ajukan Tiga Nama, Kejagung Tunggu Presiden
[02/09/10] Sidang Alterina Harus Mengedepankan Kebenaran Materiil
[02/09/10] Inpres Pembalakan Liar Direvisi
[02/09/10] Menneg BUMN Perintahkan Pejabat BUMN Lapor Gratifikasi Lebaran
[02/09/10] Pemberian Motor Harley kepada Arafat Hanya Dianggap Gratifikasi

Home | Tentang Kami | Kode Etik | Mitra Kami
Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum,
namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
Akses dan penggunaan situs ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan © 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Title

Sub Title

Jenis Peraturan

Tahun

Nomor

Date

Tanggal berlaku

Pengumuman

Nomor Pengumuman

Tahun Pengumuman

Jenis Tambahan Pengumuman

Nomor Tambahan Pengumuman

Language

Status

Berita Terbaru

Tata Cara Pemberitahuan & Penilaian Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Sesuai PP 57/2010

Kriteria Baku Pemeriksa Dalam Menilai Suatu Merek dan Persiapan Menyongsong Protokol Madrid

Memahami Parameter dan Kasus-Kasus Pelanggaran Kartel di Indonesia

Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres DNI Tahun 2010

PAKTA Padjadjaran. Tempat menempa pengetahuan sekaligus pengalaman para mahasiswa.

Blawgger Indonesia. Tujuan awal dibentuknya komunitas ini sebagai ajang silaturahim dan untuk memancing lebih banyak lagi orang-orang hukum menulis isu-isu hukum.

Hak Jawab dan Klarifikasi Tim Penasihat Hukum Roberto Santonius

Koreksi atas pemberitaan

Produk Hukum Offline

Tampilan baru hukumonline