hukumonline
303 hits
Judul Pertanyaan
PHK Pegawai
Pertanyaan
Mohon masukannya, Kasus Posisinya : Perusahaan A telah mem-PHK salah seorang pegawainya dengan alasan bahwa pegawai tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Intern Perusahaan (Keputusan Direksi), yakni “Tidak Masuk Kerja selama 3 Bulan Berturut-turut tanpa Ijin dari Perusahaan”, mengakibatkan Pegawai tersebut diberhentikan tidak secara hotmat. Perusahaan A telah melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Surat Peringatan pertama dan Kedua tidak direspon oleh pegawai tersebut dan Surat Peringatan Ketiga ditanggapi oleh pegawai tersebut akan tetapi tidak tepat waktu (melewati waktu yang telah ditetapkan) yang mengakibatkan tidak adanya pembicaraan menuju ke musyawarah untuk mufakat antara Perusahaan A dengan Pegawai tersebut, sehingga beberapa minggu setelah itu diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Secara Hormat terhadap pegawai tersebut. Untuk bahan referensi bahwa Perusahaan A sampai saat ini belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengusaha (Perusahaan) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pertanyaannya adalah : 1. Apakah tindakan PHK tersebut bisa dikatakan LEGAL/ILLEGAL karena seperti dipaparkan di atas bahwa Perusahaan A sampai sekarang ini belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ? dan Apakah konsekuensi hukumnya apabila Perusahaan A mem-PHK pegawainya sedangkan Perusahaan A belum mempunyai PKB ? 2. Apakah tindakan PHK tersebut bisa dikatakan LEGAL/ILLEGAL karena UU Ketenagakerjaan Pasal 136 ayat (1) jo (2) dan Pasal 151 ayat (2) dan (3) mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai PHK pegawai harus melewati prosedur-prosedur Pasal 136 ayat (1) dan (2) jo Pasal 151 ayat (2) dan (3) tersebut ? 3. Perusahaan A melakukan PHK terhadap Pegawainya hanya dengan alasan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan pegawainya yakni “Tidak Masuk Kerja selama 3 Bulan Berturut-turut tanpa Ijin dari Perusahaan”. Sedangkan UU Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pegawainya apabila Pekerja tersebut telah melakukan kesalahan berat (Pasal 158 UU ayat (1) tentang Ketenagakerjaan), Apakah tindakan tersebut bisa dikatakan Peraturan Intern (Keputusan Direksi tersebut) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ? 4. Dalam hal ini katakanlah bahwa Perusahaan A menggunakan Peraturan Perusahaan (Keputusan Direksi) sebagai landasan mem-PHK pegawai, sedangkan kenyataannya bahwa Perusahaan A sampai saat ini masih belum memiliki PKB akan tetapi telah memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Apakah hal tersebut bisa dikatakan bahwa tindakan Perusahaan A bertentangan dengan amanat UU Ketenagakerjaan Pasal 129 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengusaha (Perusahaan A) dilarang mengganti PKB dengan Peraturan Perusahaan selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh” dan apakah konsekusensi Hukum tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Perusahaan A yang berlandaskan pada Peraturan Intern tersebut ? 5. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan “Perusahaan hanya boleh memiliki 1 (satu) Peraturan Perusahaan saja”, sementara di Perusahaan A itu sendiri memiliki berbagai macam Keputusan Direksi, Apakah Keputusan Direksi tersebut dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perusahaan (turunan) dan apakah UU/aturan pelaksanaannya mengatur tentang hal tersebut ? 6. Di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 111 ayat (3) menyatakan bahwa “Masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah masa berlakunya”, sementara Perusahaan masih menggunakan suatu Peraturan Intern (katakanlah Keputusan Direksi No. 007 sebagai landasan untuk mem-PHK pegawai) yang masa berlakunya telah lewat seperti yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan, yakni diterbitkan 3 tahun yang lalu (2007), Apakah tindakan Perusahaan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (UU Ketenagakerjaan) seperti yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan Pasal 111 ayat (2) dan Apakah konsekuensi Hukum atas peyimpangan tersebut ? 7. Apakah Hak- Hak (Upah, Uang Cuti, THR dan Pesangon : dengan catatan masa kerja pegawai sudah melebihi 2 tahun) pegawai tersebut dapat ditagih/diminta kepada Perusahaan A, dalam hal ini selama 3 bulan tidak masuk kerja sampai diterbitkannya Surat Pemberhentian, Pegawai tersebut tidak menerima Hak-hak nya di atas (ditahan oleh Perusahaan) ?? 8. Pada saat ini Pegawai tersebut telah di PHK berdasarkan KD No. 007 tersebut , Adakah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pegawai tersebut ke depannya untuk menempuh prosedur yang diprasyaratkan oleh UU Ketenagakerjaan dalam hal putusan PHK tersebut ? TERIMA KASIH .......

DOKUMEN

LOKASI

» Klinik