PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1983

TENTANG

PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

 

UMUM

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tercantum ketentuan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya, misalnya:

a.              Pasal 6 ayat (1) yang mengatur syarat kepangkatan bagi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang penyidikan;

b.              Pasal 10 ayat (1) yang mengatur syarat kepangkatan bagi pejabat Kepolisian Negara. Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai penyidik pembantu;

c.              Pasal 231 ayat (1) mengenai jenis,bentuk,dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sidang bagi hakim, penuntut umum, panitera dan penasihat hukum.

Selain pelaksanaan ketentuan tersebut di atas yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah ada pula yang perlu diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 231 ayat (2) yaitu mengenai tata tertib persidangan.

Dalam KUHAP tercantum beberapa pasal yang merupakan materi baru, antara lain mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, yang tercantum dalam BAB XII, rumah tahanan negara (RUTAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a,rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Sebagai materi baru perlu diatur pelaksanaannya, misalnya mengenai ganti kerugian, kapan dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, batas jumlahnya,dan siapa yang membayar.

Demikian pula dalam rehabilitasi diatur mengenai jangka waktu mengajukan rehabilitasi dan cara mengajukan permintaan rehabilitasi.

Sehubungan dengan diaturnya tindak pidana koneksitas, dalam BAB XI KUHAP maka diatur ketentuan mengenai praperadilan dalam perkara koneksitas.

Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 maka dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ada pengaturan mengenai hal ini. Dalam BAB RUTAN diatur mengenai tempat kedudukan,pengelolaan serta hubungan pejabat RUTAN dengan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan.

Dalam BAB RUPBASAN diatur hal-hal mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta pejabat yang bertanggung jawab atas benda-benda sitaan dan barang yang dirampas untuk negara,baik secara juridis maupun secara fisik.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai jaminan penangguhan penahanan dalam BAB tersendiri.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewenangan penunjukan termasuk kewenangan untuk pembebasan.

Ayat (5)

Usul Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil oleh Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut, diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna kepentingan pembuatan rekomendasi.

Ayat (6)

Kewenangan termasuk kewenangan pemberhentian.

 

Pasal 3

Cukup jelas.

 

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (1)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (2)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (3)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (4)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (5)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

 

Pasal 5

Cukup jelas.

 

Pasal 6

Dengan menggunakan pakaian tidak resmi,akan menimbulkan suasana kekeluargaan dan akan memberi pengaruh yang baik bagi anak sebagai terdakwa.

 

Pasal 7

Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

 

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian,hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 9

Cukup jelas.

 

Pasal 10

Cukup jelas.

 

Pasal 11

Ayat (1)

Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Apabila permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

Pasal 14

Dalam hal permohonan rehabilitasi diajukan oleh keluarga atau kuasanya, maka pemulihan hak itu untuk yang dimohonkan.

 

Pasal 15

Cukup jelas.

 

Pasal 16

Cukup jelas.

 

Pasal 17

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

 

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cabang RUTAN bertempat kedudukan di dalam wilayah kecamatan.

Ayat (3)

Kepala Cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul pimpinan yang bersangkutan.

 

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat tahanan untuk pria dewasa, wanita dewasa, anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing dipisahkan satu sama lain.

Tempat tahanan anak perlu dipisahkan dari orang dewasa, agar jangan sampai anak tersebut mendapat pengaruh yang kurang baik.

Untuk memudahkan administrasi dan pengawasan, selain pemisahan tahanan berdasar jenis kelamin dan umur, diadakan pula pemisahan berdasarkan tingkat pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengeluaran tahanan oleh pejabat yang berwenang menahan,namun apabila sampai pada waktunya masa tahanan habis,belum ada perintah perpanjangan atau perintah pengeluaran,pejabat RUTAN berwenang mengeluarkan tahanan tersebut demi hukum.

Untuk menghindarkan masalah tersebut,maka paling lambat 10 (sepuluh)hari sebelum masa tahanan habis Kepala RUTAN memperingatkan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis tentang hampir habisnya masa tahanan tersebut.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu dalam ayat ini adalah:

a.              Apabila tahanan menderita sakit yang memerlukan perawatan dan/atau pemeriksaan dokter di luar RUTAN, maka selain harus memenuhi ketentuan ayat ini, harus pula disertai keterangan dokter RUTAN yang ditunjuk oleh Menteri.

b.              Pulang ke rumah keluarganya,karena keluarga sakit keras,kematian anak, isteri, orang tua dan sebagainya yang menurut pertimbangan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis dapat disetujui.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

 

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 21

Cukup jelas.

 

Pasal 22

Cukup jelas.

 

Pasal 23

Ayat (1)

Kepala RUTAN bertanggung jawab atas pengawasan tahanan yang menyangkut kesejahteraan tahanan dan pengawasan atas keamanan dari tahanan, jika diperlukan minta bantuan dari kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 24

Cukup jelas.

 

Pasal 25

Cukup jelas.

 

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul pimpinan yang bersangkutan.

 

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batang atau benda yang tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam RUPBASAN adalah seperti, antara lain kapal laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

 

Pasal 28

Cukup jelas.

 

Pasal 29

Cukup jelas.

 

Pasal 30

Cukup jelas.

 

Pasal 31

Cukup jelas.

 

Pasal 32

Cukup jelas.

 

Pasal 33

Cukup jelas.

 

Pasal 34

Cukup jelas.

 

Pasal 35

Ayat (1)

Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.

Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 36

Ayat (1)

Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.

 

Pasal 37

Cukup jelas.

 

Pasal 38

Ayat (1)

Pembentukan RUTAN akan dilakukan secara berangsur-angsur. Sebelum terbentuknya RUTAN berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri Kehakiman menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 39

Cukup jelas.

 

Pasal 40

Cukup jelas.