PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1967

TENTANG

DEWAN PERS

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Membaca:

Surat Menteri Penerangan tanggal 14 April 1967 Nomor 69/SM/67 perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Pers;

 

Menimbang:

bahwa untuk mendampingi Pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, perlu segera dibentuk Dewan Pers, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers;

 

Mengingat:

1.              Pasal  5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2.              Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;

3.              Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967;

4.              Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815);

5.              Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tahun 1966;

 

Mendengar:

Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;

 

MEMUTUSKAN:

 

Dengan mencabut:

1.              Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 24/Sk/M/63 tentang Dewan Pembantu Menteri Penerangan dalam Pembinaan Pers;

2.              Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 25/Sk/M/63 tentang Dewan Pertimbangan Pers;

3.              Segala peraturan-peraturan ataupun keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

 

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Dewan Pers.

 

BAB I

Fungsi

 

Pasal 1

Dewan Pers mempunyai fungsi mendampingi Pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.  tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, serta mengawasi seluruh pelaksanaannya agar supaya pers nasional dapat memenuhi fungsinya dalam memupuk Demokrasi Pancasila menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca Sila.

 

Tugas

 

Pasal 2

Sesuai dengan fungsinya tersebut pada pasal 1, Dewan Pers bekerja berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah dan bertugas:

1.              mendampingi Pemerintah dalam menyiapkan peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai pers serta mengawasi pelaksanaannya.

2.              selaku Badan penghubung antara Pemerintah dan Organisasi-organisasi pers dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan antara pers dan Pemerintah.

3.              mendampingi Pemerintah dalam melakukan bimbingan idil kewartawanan dan organisasi wartawan.

4.              memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal yang menyangkut pemberian bantuan dan perlindungan kepada pers.

5.              melakukan usaha-usaha lain untuk kepentingan perkembangan pers nasional yang konstruktif dan kreatif.

 

Wewenang

 

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pers mempunyai wewenang sebagai berikut:

1.              bersama-sama dengan Pemerintah, menetapkan ketentuan- ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat wartawan, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan Pers.

2.              memberikan pertimbangan kepada Badan/Instansi yang berwenang mengenai kebijaksanaan tindakan yang perlu diambil terhadap tindakan-tindakan perusahaan pers dan wartawan yang melanggar Undang-undang Nomor tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersumber pada Undang-undang tersebut, serta peraturan-peraturan lain, yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas pers.

3.              wewenang lain seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

 

Pasal 4

 

Status

Dewan Pers adalah suatu Lembaga di dalam lingkungan Departemen Penerangan yang berstatus otonom di dalam operasinya dan beruang lingkup nasional.

 

Susunan

 

Pasal 5

(1).          Dewan Pers terdiri dari sebanyak-banyaknya 17 orang dan tersusun atas:

a.              Ketua merangkap Anggota Menteri Penerangan

Wakil Ketua merangkap

Direktur Jenderal Penerangan

Anggota:

Dalam dan Luar Negeri, Departemen Penerangan.

Anggota-anggota, yang terdiri dari:

-               5 (lima) orang dari organisasi Wartawan,

-               4 (empat) orang dari organisasi perusahaan pers.

-               2 (dua) orang ahli,

-               1 (satu) orang dari Lembaga Pers dan Pendapat Umum,

-               1 (satu) orang dari Kejaksaan Agung,

-               1 (satu) orang dari Departemen Kehakiman,

-               1 (satu) orang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan.

b.              Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Dewan Pers dari/di antara anggota-anggotanya.

(2).          Untuk melancarkan tugas pekerjaan Dewan Pers sehari-hari dibentuk Dewan Harian yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan diketuai oleh Wakil Ketua Dewan Pers.

(3).          Apabila dipandang perlu, Dewan Pers dapat menunjuk wakilnya di ibukota Propinsi.

 

Keanggotaan

 

Pasal 6

(1)

Anggota-anggota Dewan Pers terdiri wakil-wakil organisasi pers yang disahkan Pemerintah dan para ahli di bidang pers dari kalangan masyarakat dan para ahli/pejabat Pemerintah yang mempunyai hubungan fungsionil dalam pembinaan pers dan memiliki syarat-syarat sekurang-kurangnya seperti yang ditentukan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

(2)

Anggota Dewan Pers diangkat oleh Pemerintah untuk masa 2 (dua) tahun lamanya dan sesudah itu dapat diangkat kembali.

(3)

a.

Organisasi Pers dapat menarik kembali wakil-wakilnya dari keanggotaan Dewan Pers sebelum berakhir masa jabatannya dan menggantinya dengan orang lain dengan disertai alasan-alasan yang cukup kuat berdasarkan norma-norma yang ada dan berlaku di bidang pers.

 

b.

Ketua Dewan Pers berhak menolak penarikan kembali wakil tersebut; apabila syarat-syarat yang ditetapkan pada huruf a ayat (1) pasal 6 Peraturan Pemerintah ini tidak dipenuhi, demi kelancaran tugas Dewan Pers.

 

Pasal 7

Biaya untuk Dewan Pers dibebankan kepada Anggaran Departemen Penerangan.

 

BAB II

Ketentuan-ketentuan penutup

 

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah cq Menteri Penerangan bersama-sama Dewan Pers.

 

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 1967

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO.

Jenderal TNI.

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA,

SEKRETARIS,

Ttd.

SUDHARMONO SH.

Brig. Jen. TNI.