Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014
PENUGASAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI KEUANGAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2013
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002
PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION 'INTELSAT' (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL 'INTELSAT')
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2001
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
PERJANJIAN INTERNASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2000
PENGESAHAN SIXTH ADDITONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET)
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2000
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)
Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1998
PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1996

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996
PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1994
CONSTITUTION OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993
PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1993
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1992
PENGESAHAN PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR (SOUTH EAST) ASIA AND PACIFIC REGION, AMENDMENTS RELATING TO MANDATORY CONTRIBUTIONS BY CONTRACTING GOVERNMENTS
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1992
PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1991
PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1989
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »