Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  33   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  34   EN  0
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  33   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  34   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  12   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  60   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  58   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  9   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  24   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  6   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  195   EN  0
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  30   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  83   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2568      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  19061      EN  0
    Sub Kategori  161
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2017 ID  
PENGGUNAAN SAKSI AHLI
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ID  
LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ID  
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2016 ID  
PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS MAHKAMAH PELAYARAN
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ID  
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 Tahun 2015 ID  
PELAKSANAAN PUTUSAN HUKUM
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 ID  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2013 ID  
PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 ID  
PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA PEMERIKSAAN CEPAT, SERTA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 ID  
TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 ID  
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 ID  
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-75 Tahun 2011 ID  
MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANGUNDANG NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ID  
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 ID  
PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2011 ID  
TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 ID  
PEDOMAN PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 ID  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 ID  
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 ... 8 Berikutnya »