Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010
KEPROTOKOLAN
Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009
PERMOHONAN KLARIFIKASI ATAS IMPLIKASI DAN PELAKSANAAN UU NOMOR 24 TAHUN 2009
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008
HARI KONSTITUSI
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008
PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008
STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2002
PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL KASUS THEYS HIYO ELUAY
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2001
PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998
PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1978 TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA) DAN PENETAPAN TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985
REFERENDUM
Surat Menteri Kehakiman Nomor 69/SM/K/VI/74 Tahun 1974
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1972
MENERIMA DAN MENGESAHKAN AMENDEMEN PASAL-PASAL 23, 27, 61 DAN 109 AYAT 1 PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »