Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2013
PANDUAN PEJABAT PROMOSI INVESTASI DAN PEMBANTU PEJABAT PROMOSI INVESTASI YANG DITEMPATKAN PADA INDONESIA INVESTMENT PROMOTION CENTRE
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2013 Tahun 2013
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2012
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012 Tahun 2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Surat Edaran Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2011
PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan 12 Tahun 2010
SINKRONISASI PELAKSANAAN TEMPAT PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.01/2010 Tahun 2010
PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010
DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 Tahun 2008
PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
INVESTASI PEMERINTAH
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006
PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2005
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 61/SK/2004 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/SK/2004 Tahun 2004
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tahun 2004
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »