Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017
PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016
PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA)
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.83 Tahun 2010
PANDUAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010
PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK BAHAN BAKAR GAS YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSPORTASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2010
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.52 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 2009
RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2009 (1430 H)
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007
POLA TRANSPORTASI MAKRO
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-15/BC/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2006 Tahun 2006
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2006
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DISTRIK NAVIGASI
Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Departemen Perhubungan Nomor 010 M-PDT/KB/lll/2006 Dan KM.17 Tahun 2006
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TANSPORTASI DI DAERAH TERTINGGAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 Tahun 2005
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1280/AJ.302/DRJD/2004 Tahun 2004
BENTUK, WARNA DAN UKURAN SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN ALAT BERAT DAN PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-15/BC/2004 Tahun 2004
TATACARA PENYELESAIAN BARANG BAWAAN PENUMPANG (HAND CARRY)\DARI LUAR DAERAH PABEAN UNTUK TUJUAN KAWASAN BERIKAT DALAM RANGKA KEPERLUAN PPRODUKSI
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KERETA API, SUNGAI DAN DANAU SERTA PENYEBERANGAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »