Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG SEDANG DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PERSIDANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN PENETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014
SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA : TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2012
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2012
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KOTA BEKASI
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012
BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS
Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 Tahun 2010
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PORNOGRAFI
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 84/M.KOMINFO/04/08 Tahun 2008
PEMBLOKIRAN SITUS DAN BLOG YANG MEMUAT FILM FITNA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2007
PENGHENTIAN SEGALA KEGIATAN AJARAN AL QIYADAH AL ISLAMIAH DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2007
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya »