Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.06/2016 Tahun 2016
PENATAUSAHAAN JAMINAN PENAWARAN LELANG PADA BALAI LELANG DAN PEJABAT LELANG KELAS II
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 10 Tahun 2009
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PENELlTlAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008
PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
INVESTASI PEMERINTAH
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tahun 2003
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2001
DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2001
DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN, DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »