Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2570      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  19323      EN  0
    Sub Kategori  161
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ID  
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 ID  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ID  
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ID  
YAYASAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 ID  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA BATU
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF ...