Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tahun 2017
PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DALAM PROSES ATAU YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010
PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/X/2009 Tahun 2009
PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN NO. 092/PID.PRA/2009/PN.TBK
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 029/KMA/III/2009 Tahun 2009
PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BELUM MENENTUKAN SIKAP
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
KETERTIBAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006
HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor KEP-061 Tahun 2006
IZIN OPERASIONAL MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PENGGANDA BERWARNA LAINNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2005
TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
Peraturan KAPOLRI Nomor 4 Tahun 2005
PENGURUSAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 ... 8 Berikutnya »