Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2016
PENGALIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2016
SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2013 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016
TATANAN NAVIGASI PENERBANGAN NASIONAL
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2016
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2016
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 141) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI UNTUK SEKOLAH PENERBANG (CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT FOR PILOT SCHOOLS)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR) PART 63) TENTANG PERSYARATAN PERSONIL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANG DAN PERSONIL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA (LICENSING FLIGHT CREW MEMBERS OTHER THAN PILOT, FLIGHT OPERATION OFFICERS, AND CERTIFICATION OF FLIGHT ATTENDANT)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2016
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143) TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN (AIR NAVIGATION TRAINING PROVIDER)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2016
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016
PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARANEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016
PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016
MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016
KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015
KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 190 Tahun 2015
MANAJEMEN PENANGANAN OPERASI IREGULER BANDAR UDARA (AIRPORT IRREGULAR OPERATION)
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 ... 26 Berikutnya »