Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.28 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 34 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 34 AMANDEMENT 1) TENTANG PERSYARATAN BAHAN BAKAR TERBUANG DAN EMISI GAS BUANG UNTUK PESAWAT UDARA YANG DIGERAKKAN DENGAN MESIN TURBIN (FUEL VENTING AND EXHAUST EMISSION REQUIREMENTS FOR TURBINE ENGINE POWERED AIRPLANES)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.27 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 33 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 33 AMANDEMENT 1) TENTANG STANDAR KELAIKANUDARAAN UNTUK MESIN PESAWAT TERBANG (AIRWORTHINESS STANDARDS: AIRCRAFT ENGINES)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 139) TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 2009
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESELAMATAN PENERBANGAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.25 Tahun 2009
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DI BIDANG PENERBANGAN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 36 AMANDEMENT 1) TENTANG SERTIFIKASI STANDAR KEBISINGAN JENIS PESAWAT TERBANG DAN KELAIKAN UDARA (NOISE STANDARDS : AIRCRAFT TYPE AND AIRWORTHINESS CERTIFICATIONS)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2009
KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENERBANGAN SIPIL
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/31/II/2009 Tahun 2009
PETUNJUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK DALAM TELEKOMUNIKASI AERONAUTIKA DAN PELAYANAN RADIO NAVIGASI, BAGIAN 171-4 (ADVISORY CIRCULAR PART 171-4, SOFTWARE AND ITS USE IN AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION AND RADIO NAVIGATION SERVICE)
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/99/II/2009 Tahun 2009
PETUNJUK PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (MANUAL OF STANDARD PART 171) TELEKOMUNIKASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION) DAN PELAYANAN RADIO NAVIGASI (RADIO NAVIGATION SERVICES)
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/98/II/2009 Tahun 2009
PETUNJUK DAN TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN DAN STANDAR PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL, BAGIAN 171-1 (ADVISORY CIRCULAR PART 171-1, GUIDELINES FOR COMPLYING WITH CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171 REQUIREMENT AND STANDARDS)
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/30/II/2009 Tahun 2009
PENGUJIAN KESEHATAN TAMBAHAN UNTUK PENERBANG BERUSIA DI ATAS 60 (ENAM PULUH) TAHUN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 173 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 173) TENTANG PERANCANGAN PROSEDUR PENERBANGAN INSTRUMEN (INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURE DESIGN)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.22 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 175 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 175) TENTANG PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.19 Tahun 2009
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.17 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 145 AMENDMENT 3) TENTANG ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA (APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATIONS)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.16 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 92 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 92) TENTANG PENGANGKUTAN BAHAN DAN/ATAU BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA (SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.18 Tahun 2009
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2009
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 11 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 11) TENTANG PERSYARATAN TATA CARA UNTUK MENGAMANDEMEN DAN MEMBATALKAN SERTA MENGABULKAN ATAU MENOLAK PERMOHONAN PENGECUALIAN DAN KONDISI KHUSUS DARI PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PROCEDURAL REQUIREMENTS FOR AMENDING AND REPEALING OF, AND GRANTING OR DENYING PETITION OF EXEMPTION, AND SPECIAL CONDITION FROM THE CIVIL AVATION SAFETY REGULATIONS)