Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tahun 2015
PEDOMAN PENILAIAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.01/2014 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.01/2011 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, ARBITER, PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TERKAIT PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE RAFAT ALI RIZVI DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID) DAN HESHAM AL WARRAQ DI BAWAH ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012
PENUGASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI DALAM NEGERI, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012
PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2012
PENUNJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK MENJADI PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011
PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE HESHAM AL-WARRAQ DI BAWAH ORGANISASI KONFERENSI ISLAM
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011
PENUGASAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 Tahun 2010
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008
EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A/KOMNAS HAM/X/2008 Tahun 2008
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-29/MEN/VI/2006 Tahun 2006
HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN PENGGANTIAN BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005
TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 Tahun 2004
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI
Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Nomor KEP-05/BAPMI/11.2002 Tahun 2002
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN AFILIASI BAGI ARBITER ATAU MEDIATOR
Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Nomor KEP-04/BAPMI/11.2002 Tahun 2002
PENYEMPURNAAN PERATURAN DAN ACARA BAPMI (LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA NOMOR KEP-01/BAPMI/10.2002 TANGGAL 28 OKTOBER 2002)
Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Nomor KEP-02/BAPMI/11.2002 Tahun 2002
BIAYA DAN IMBALAN PENYELESAIAN SENGKETA ATAU BEDA PENDAPAT BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Nomor KEP-03/BAPMI/11.2002 Tahun 2002
ARBITER
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002
PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENERAPKAN LEMBAGA DAMAI (EKS PASAL 130 HIR/154 RBG.)
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »