Kategori
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category   catalog
      document
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995
INVENTARISASI ATAS TANAH TERLANTAR, TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE BARU
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995
PERUBAHAN BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 630.1-304 Tahun 1995
PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
Surat Edaran Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 500-3827 Tahun 1994
Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
Surat Edaran Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 500-1988 Tahun 1994
Petunjuk pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994
PENETAPAN BESARNYA UANG PENGGANTI BIAYA CETAK BLANGKO SERTIPIKAT DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 630.1-912 Lampiran Tahun 1994
PETUNJUK PEMBUATAN AKTA PEMINDAHAN HAK SERTA PENERBITAN SERTIFIKATNYA
Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1994
LARANGAN PENERIMAAN KUASA UNTUK PENGURUSAN PERMOHONAN DI BIDANG PERTANAHAN
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993
TATA CARA PENGGANTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281/KPTS-II/92 Tahun 1992
PERUBAHAN FUNGSI DAN PENUNJUKAN CAGAR ALAM BUKIT BAKA YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINTANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT DAN CAGAR ALAM BUKIT RAYA DI DAERAH TINGKAT II KOTA WARINGIN TIMUR, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 241/KPTS-II/1991 Tahun 1991
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 494/KPTS-II/1989 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 Tahun 1990
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985
TATACARA PENSERTIPIKATAN TANAH BAGI PROGRAM DAN PROYEK DEPARTEMEN PERTANIAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985
TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA YANG DISERTAI DENGAN PEMILIKAN SECARA TERPISAH BAGIAN-BAGIAN PADA BANGUNAN BERTINGKAT
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42/3694/AGR. Tahun 1982
PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 268 TAHUN 1982
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENERTIBAN/PEMANFAATAN TANAH YANG DICADANGKAN BAGI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH SECARA PRODUKTIF
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/650/AGR. Tahun 1982
PENJELASAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1982