Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017
BIAYA JASA HUKUM NOTARIS UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016
TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT SECARA ELEKTRONIK
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016
FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015
SUSUNAN ORGANISASI, TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, DAN TATA KERJA MAJELIS PENGAWAS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014
FORMASI JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.AH.02.10 Tahun 2011
FORMASI JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010
PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009
SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009
FORMASI JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007
PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »