Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  •   sub-category
      catalog   document
  •   sub-category
      catalog   document
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014
FORMASI JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.AH.02.10 Tahun 2011
FORMASI JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010
PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009
SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009
FORMASI JABATAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007
PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
JABATAN NOTARIS
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tahun 2004
NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003
KENOTARISAN
Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1.HT.01.01 Tahun 2001
DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL I DAN DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL II UNTUK PERSEROAN TERBATAS TERTENTU
Peraturan VIII.D.1 - Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-37/PM/1996
PENDAFTARAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
Surat Mahkamah Agung Nomor MA/PEMB/0369/1985 Tahun 1985
DAFTAR PENGACARA DAN NOTARIS
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1984
TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »