Hukumonline.com

Redaksi

	*Alamat Redaksi*
	Alamat redaksi Puri Imperium Office Plaza Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan Jakarta 12980 Telepon: (62-21) 83701827 Faksimili: (62-21) 83701826 E-mail: redaksi@hukumonline.com Informasi Iklan Telepon: (62-21) 83701827 Faksimili: (62-21) 83701826 E-mail: marketing@hukumonline.com Pimpinan Perusahaan Andika Gunadarma Pimpinan Redaksi - Indonesia Muhammad Yasin Pimpinan Redaksi - English Rob A. Baiton Koordinator Liputan Abdul Razak Asri Reporter Lutfi Yusniar, Marah Sutan Nasution, Yacob Yahya, Imam Hadi Wibowo, Hermansyah, Nugroho Nurcahyo, Mona Bidayati, Ali Salmande Sekretaris Redaksi Eni Setiati Manager Keuangan Syarifudin Manager Marketing Dedy Kristianto Marketing Lismei Risanti Account Manager M. Zaenal Arifin Datacenter Manager Dwi Cahyadi Datacenter Indonesia M.Ismail, Tatang Hidayat, Dede Imam Nugraha, Tien Farida, Galuh Chandra,Edu Vitra Zuardi, Tiara Hafshah, Irvan Sofandi, Parhati Datacenter English Dedi Rosyadi IT Wiko Budianto, Nihki Prihadi, Wirawan Prasetyo Supporting Saiman, Rahmat Malik, Sri Susiyanti Librarian Rizkiana Karmelia Shaura

Nama :
Password :

[Daftar Disini] [Lupa Password]

Aktual
Depkeu dan BPK Tanggapi Berbeda Putusan MK Mahkamah Konstitusi siang tadi baru saja kelar membacakan putusan terkait permohonan judicial review terhadap UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak terlihat adanya kerugian konstitusional. Selang beberapa jam, dua kubu berseberangan, Departemen Keuangan (Depkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), langsung menyebarkan siaran pers terkait putusan tersebut. Depkeu menyatakan putusan ini tidak dilihat sebagai perkara menang atau kalah, tetapi lebih merupakan pelaksanaan demokrasi...

Terbaru

	[16/5/08] Berita : Prosedur Pengurusan Kewarganegaraan Anak Masih Dikeluhkan
	[16/5/08] Berita : Kenaikan Harga BBM Melalui Citizen Lawsuit, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah (3 tanggapan)
	[16/5/08] Berita : Buruh Outsourcing Gugat Bank Mandiri (1 tanggapan)
	[15/5/08] Berita : Putusan MK atas UU KUP: Mau Periksa Ditjen Pajak, BPK Tetap Harus Izin Menkeu
	[15/5/08] Berita : BK DPR Gagal Periksa Al Amin dan Saleh Djasit
	[23/4/08] Wawancara : Hadiyanto: Perjanjian Penghunian Rumah Dinas Tidak Dijalankan
	[5/5/08] Fokus : Mengkritisi Revisi UU Pemda dari Ilmu Perundang-undangan
	[8/5/08] Profil : 'Si Mobil Lecet' yang Mengejar Posisi Hakim Agung (4 tanggapan)