Jumlah data yang ditemukan di kategori ini : 217
Memahami Lika-liku Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU 12/2011 dan Prioritas Legislasi di Sektor Bisnis & Investasi
Apakah UU No 12/2011 dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada atau justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? - 02 Januari 2012
Pelatihan Hukumonline 2011: Legal Due Diligence Untuk Perusahaan Pertambangan
Teknik pembuatan Legal Due Diligence dalam rangka Merger dan Akuisisi untuk perusahaan pertambangan - 10 November 2011
Mempersoalkan Perjanjian Sebagai Senjata Untuk Melegalkan Penggunaan Valuta Asing Di Indonesia
Apakah pasal 23 ayat (2) UU Tentang Mata Uang dapat digunakan sebagai pengecualian dari kewajiban penggunaan valuta asing di Indonesia? - 08 November 2011
Perubahan Makna ‘Saksi’ Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana
Apakah tidak ada batasan pengajuan saksi? Apa saja kriteria saksi yang keterangannya mempunyai nilai pembuktian? Apakah polisi, jaksa, hakim tetap berhak menolak saksi meringankan yang diajukan tersangka/terdakwa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan advokat demi membela kepentingan kliennnya? - 16 Agustus 2011
Membaca Arah Penegakan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Mengenai Larangan Penetapan Harga
bagaimana sistem pembuktian yang akan diterapkan oleh KPPU guna mengimplementasikan Peraturan komisi (Perkom) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara spesifik mengatur mengenai Penetapan Harga? - 09 Agustus 2011
Pelatihan Eksekutif 3 Hari Teknik Dasar Arbitrase dan Seluk Beluk Penyelenggaraan Arbitrase di Indonesia
Pelatihan teknik dasar arbitrase berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari seorang arbiter - 24 Juni 2011
Menghindari Risiko Pidana Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Bisnis di Indonesia
Bagaimanakah menghindari risiko pidana dalam hal penggunaan mata uang asing dalam transaksi bisnis di Indonesia sesuai UU Mata Uang? apa saja implikasi hukumnya? - 22 Juni 2011
Membedah Permenhut No 18 Tahun 2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Apakah Permenhut No 18 Tahun 2011 tersebut telah mengakomodir berbagai permasalahan seputar izin pinjam pakai kawasan hutan? - 07 Juni 2011
Perancangan & Analisis Kontrak Bisnis yang Sah dan Berkepastian Hukum Gelombang II
Bagaimanakah merancang suatu kontrak bisnis yang sah dan berkepastian hukum? - 03 Mei 2011
Perancangan & Analisis Kontrak Bisnis yang Sah dan Berkepastian Hukum
Bagaimanakah merancang suatu kontrak bisnis yang sah dan berkepastian hukum? - 04 April 2011

Coffee Break


Testimonials

Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.

Praktisi Hukum dan Akademisi

Saya kira diskusi ini mungkin akan bersejarah karena kita membicarakan untuk yang akan datang. Diskusi ini untuk bagaimana melihat hukum kita yang lebih baik untuk yang akan datang, artinya hukum itu tentu untuk orang bukan orang untuk hukum. Diskusi seperti ini sebenarnya kalo menurut sistem hukum kita, sudah semestinya terjadi.

Mariana Sutadi, S.H.

Duta Besar RI untuk Romania, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Hukumonline sangat pandai dan jeli sekali dalam melihat topik-topik yang memang sangat diperlukan pembahasan yang mendalam.