Jumlah data yang ditemukan di kategori ini : 189
Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha
Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan - 08 Oktober 2009
Litigation Public Relations: Theory And Reality
Mengetahui fungsi PR Litigation sebagai reputation management yang berperan penting dalam mengelola persepsi publik atas suatu perusahaan atau pihak yang sedang berperkara. - 19 Agustus 2009
Hitam-Putih Transaksi Derivatif: Anatomi Kontrak dan Peta Sengketa
Penjabaran anatomi kontrak berdasarkan ISDA dan hukum kontrak Indonesia serta peta sengketa Transaksi Derivatif - 12 Agustus 2009
Perizinan Usaha Pertambangan Minerba dari Daerah Hingga Pusat & Tata Cara Divestasi Badan Usaha Pertambangan Asing
bagaimana pengaturan 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU Minerba? - 22 Juli 2009
Pra–Notifikasi Merger & Akuisisi: Kewajiban atau Kebolehan?
Mengetahui apakah pranotifikasi merupakan kewajiban atau kebolehan bagi pelaku usaha dan bagaimana daya ikat Peraturan Komisi merger dan akuisisi ini kepada pelaku usaha - 16 Juni 2009
Membedah Peraturan Bapepam & LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu
Langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan oleh para stakeholder, terutama emiten/perusahaan publik, agar dapat melaksanakan peraturan a quo tanpa merugikan emiten/perusahaan publik - 31 Maret 2009
Suap, "Keharusan" Bagi Pelaku Usaha?
Mengetahui indikator maraknya paraktik suap yang terjadi antara pelaku usaha dan institusi publik, faktor-faktor yang dapat menjadi trigger dalam praktik suap-menyuap dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik suap yang telah berkembang. - 16 Pebruari 2009
Undang-Undang Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi?
Salah satu isu sentral dalam UU Minerba adalah peralihan rezim kontrak menjadi rezim izin - 21 Januari 2009
Perluasan Alat Bukti Hukum yang Sah dalam UU ITE
Apakah saat ini, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti melakukan suatu penuntutan? - 18 Desember 2008
« Sebelumnya 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Berikutnya »

Coffee Break


Testimonials

Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.

Praktisi Hukum dan Akademisi

Saya kira diskusi ini mungkin akan bersejarah karena kita membicarakan untuk yang akan datang. Diskusi ini untuk bagaimana melihat hukum kita yang lebih baik untuk yang akan datang, artinya hukum itu tentu untuk orang bukan orang untuk hukum. Diskusi seperti ini sebenarnya kalo menurut sistem hukum kita, sudah semestinya terjadi.

Mariana Sutadi, S.H.

Duta Besar RI untuk Romania, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Hukumonline sangat pandai dan jeli sekali dalam melihat topik-topik yang memang sangat diperlukan pembahasan yang mendalam.