Jumlah data yang ditemukan di kategori ini : 217
Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres DNI Tahun 2010
Apakah dengan terbitnya peraturan ini dapat meningkatkan investasi dan memberikan kepastian hukum para investor asing? - 14 Juni 2010
Kepemilikan Properti oleh WNA Akibat Perkawinan Campuran (Peluncuran Buku Tanya jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian)
Masalah-masalah apakah yang akan timbul berkaitan dengan perempuan WNI yang melangsungkan perkawinan campuran? Bagaimana status kepemilikan properti dalam perkawinan campuran? Masalah apa saja yang timbul berkaitan dengan kepemilikan properti dalam perkawinan campuran? - 17 Mei 2010
Mengkritisi Draft Pedoman KPPU Tentang Kartel
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memberlakukan Draft Pedoman Tentang Kartel untuk mewaspadai potensi penyalahgunaan asosiasi usaha sebagai instrumen terbentuknya perilaku kartel. - 22 April 2010
Kontroversi Pelarangan Pengajuan PK Oleh Advokat Dalam Kasus Pidana
siapa sajakah yang berhak mengajukan peninjauan kembali dalam kasus pidana? Hal apa yang menjadi dasar yuridis para advokat/kuasa hukum terpidana dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali? Dasar yuridis, sosiologis dan filosofis apakah yang melandasi Mahkamah Agung dalam memutuskan (menerima, tidak menerima atau menolak) permohonan peninjauan kembali? - 22 Maret 2010
Seri Seminar Hukumonline 2010 : Satu Tahun UU Minerba dan Implementasi PP Minerba 2010
Bagaimana tata cara penerbitan WIUP dalam rezim PP Minerba yang baru? Bagaimana ketentuan peralihan dari Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan, dan PKP2B menjadi izin-izin usaha pertambangan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010? Bagaimana kewajiban divestasi saham 20% bagi investor asing? - 17 Pebruari 2010
Peran Hukum Indonesia dalam Menetralisasi Dampak Negatif ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)
Bagaimana menetralisir dampak negatif ASEAN CHINA FREE TRADE yang telah berlaku pada 1 Januari 2010 ? Temukan jawabannya dalam Seminar Hukumonline 2010 : PERAN HUKUM INDONESIA DALAM MENETRALISASI DAMPAK NEGATIF ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) - 22 Januari 2010
Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing
Bagaimana pendapat hakim, jika kontrak komersial diajukan pembatalannya karena melanggar kewajiban berbahasa Indonesia? Bagaimana pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut di dalam perpres? - 21 Desember 2009
Mengkritisi Draft Pedoman KPPU Tentang Kewajiban Pre-Notifikasi Rangkap Jabatan Direktur dan Komisaris
Mengetahui urgensi pedoman pelaksana pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Pre-notifikasi Jabatan Rangkap dan dampaknya bagi pelaku usaha - 25 November 2009
Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha
Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan - 08 Oktober 2009
Litigation Public Relations: Theory And Reality
Mengetahui fungsi PR Litigation sebagai reputation management yang berperan penting dalam mengelola persepsi publik atas suatu perusahaan atau pihak yang sedang berperkara. - 19 Agustus 2009

Coffee Break


Testimonials

Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.

Praktisi Hukum dan Akademisi

Saya kira diskusi ini mungkin akan bersejarah karena kita membicarakan untuk yang akan datang. Diskusi ini untuk bagaimana melihat hukum kita yang lebih baik untuk yang akan datang, artinya hukum itu tentu untuk orang bukan orang untuk hukum. Diskusi seperti ini sebenarnya kalo menurut sistem hukum kita, sudah semestinya terjadi.

Mariana Sutadi, S.H.

Duta Besar RI untuk Romania, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Hukumonline sangat pandai dan jeli sekali dalam melihat topik-topik yang memang sangat diperlukan pembahasan yang mendalam.