Rabu, 10 May 2017
Peluang Bisnis Pelaku Usaha Konstruksi dan Pemahaman Kontrak serta Penyelesaian Sengketa Konstruksi Pasca Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2017
Pemahaman mengenai substansi UU Jasa Konstruksi yang baru, kontrak konstruksi dan penyelesaian sengketa kontruksi bagi pelaku bisnis jasa konstruksi
AW/AM/FD
Dibaca: 9307 Tanggapan: 0
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada penghujung Tahun 2016 lalu praktis membawa beberapa tantangan sendiri bagi nafas nawacita yang digaungkan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Muatan UU Jasa Konstruksi yang baru dinilai telah memberikan perlindungan bagi setiap stake holder yang berkaitan di bidang Jasa Konstruksi baik pengguna jasa maupun penyedia jasa. Tak hanya itu, aturan mengenai pembagian tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang juga diatur dalam UU Jasa Konstruksi yang baru.

Hukumonline.com telah mengadakan workshop mengenai Konstruksi dengan judul Peluang Bisnis Pelaku Usaha Konstruksi dan Pemahaman Kontrak Konstruksi serta Penyelesaian Sengketa Konstruksi Pasca Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2017”. Workshop ini merupakan ruang temu antara regulator, pelaku usaha konstruksi dan penasihat hukum yang menangani kasus konstruksi dan infrastruktur.

Workshop ini dibuka oleh Hambali, S.T. M,T yang merupakan Kepala Bagian Hukum Data dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Hambali dalam pemaparannya menjelaskan mengenai substansi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, “Perubahan muatan memang terjadi sekitar 60% dibandingkan UU No. 18 Tahun 1999, namun memang UU ini tetap masih harus membutuhkan peraturan selanjutnya sebagai landasan pelaksanaan usaha jasa konstruksi yang dinilai akan keluar paling lama sekitar 2 tahun” ungkap Hambali. Dalam sesinya, Hambali juga menjelaskan mengenai penambahan penting dalam UU Jasa Konstruksi yang baru diantaranya tanggung jawab dan kewenangan, sistem K4 dalam konstruksi, tenaga kerja konstruksi, sistem informasi dalam jasa konstruksi, partisipasi masyarakat dalam jasa konstruksi serta sanksi administratif. Pemerintah juga sedang gencar untuk melakukan roadshow untuk sosialisasi UU Jasa Konstruksi yang baru diseluruh Indonesia, kedepannya Pemerintah juga akan menyiapkan rencana Family Tree untuk UU ini, diantaranya berbentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Daerah agar penyelenggaraan jasa konstruksi memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sesi selanjutnya dipaparkan oleh Kirana D. Sastrawijaya, selaku Partner dari Hadiputranto Hadinoto & Partners yang membahas mengenai aspek hukum kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi yang merupakan landasan dari penyelenggaraan kegiatan bisnis konstruksi memiliki peran penting dalam pembagian kewenangan dari setiap stake holder yang terlibat.  Oleh karena itu pihak yang berperan dalam pembuatan kontrak konstruksi harus paham betul mengenai pengikatan dan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dalam perancangan kontrak konstruksi. Selain itu, penyiapan dan pendampingan teknis juga diperlukan untuk meminimalisir adanya sengketa di kemudian hari. Kirana memaparkan mengenai tipe-tipe dari Kontrak Konstruksi, selain itu Kirana juga memaparkan materi tentang Engineering, Procurement and Construction Contract, serta posisi kontrak konstruksi dalam Proyek EPC, dan membahas juga mengenai off take agreement, O&M Agreement serta beberapa kontrak yang harus diperhatikan oleh legal counsel serta lawyer dalam menghadapi suatu proyek konstruksi. “Proses konstruksi merupakan proses yang panjang dari feasibility study hingga fase operasional sehingga membutuhkan ketelitian dalam membuat suatu kontrak konstruksi” pungkas Kirana.

Kirana juga didampingi oleh Maulidya Siregar yang memaparkan materi lanjutan mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan UU Jasa Konstruksi yang baru. Maulidya memaparkan juga mengenai pertimbangan dalam memilih kontraktor pelaksana pekerjaan, dari segi kesesuaian dengan line of business dan scope of work, kesetaraan, serta pengalaman dan kinerja kontraktor yang harus menjadi perhatian pertama karena akan mempengaruhi validitas dan kualifikasi sebagai kontraktor. Maulidya juga membahas mengenai Proses Tender dan Tender Requirements serta dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam membuat sebuah kontrak konstruksi. Sesi ketiga dan keempat dipaparkan oleh Brian Manuel dan Ray Winata dari Hadiputranto Hadinoto & Partners yang menjelaskan mengenai Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Adanya dewan sengketa dalam konstruksi yang diatur merupakan pembahasan yang menarik yang sering ditanyakan oleh peserta Workshop. Brian dan Ray juga menjelaskan mengenai macam-macam alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam proyek konstruksi, diantaranya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).