Kamis, 28 Juni 2018
Perkembangan Hukum, Bisnis dan Layanan Fintech dan Ketentuan Tentang Uang Elektronik
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai kerangka hukum baru tentang uang elektronik serta implikasinya terhadap industri teknologi finansial di Indonesia
MHH/ES

Dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan transaksi uang elektronik dewasa ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi baru untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut melalui Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini mencabut dan menggantikan regulasi pertama dari Bank Indonesia mengenai uang elektronik yang dikeluarkan sebelumnya pada tahun 2009. Untuk menjawab perubahan apa yang ada di dalamnya serta implikasinya terhadap pelaku usaha di sektor tersebut, Hukumonline.com mempersembahkan:
Diskusi Hukumonline.com 2018

Perkembangan Hukum, Bisnis dan Layanan Fintech dan Ketentuan Tentang Uang Elektronik
 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Kamis, 19 Juli 2018
Waktu: 08.30 – 16.30 WIB
Venue: Sari Pacific, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat
 
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Discussion Kit, Materi Diskusi, Notulensi, Lunch, 2x Coffee Break, dan Sertifikat

Investasi:
Pelanggan: Rp 2.530.000
Umum: Rp 3.080.000
Early bird pembayaran s/d 12 Juli 2018: Rp 2.860.000

Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 peserta dari 1 Perusahaan!
 
Narasumber & Moderator
 
Narasumber:

Abadi Abi Tisnadisastra
Partner
AKSET Law
M. Ajisatria Suleiman
Direktur
Asosiasi Fintech Indonesia

Denise Lioe
VP Legal & Public Policy
GO-PAY

Onny Widjanarko*
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP)
Bank Indonesia
*) dalam konfirmasi
Moderator:

Abadi Abi Tisnadisastra
Partner
AKSET Law

Amrie Hakim
Direktur
Hukumonline.com
 
Agenda
 
Sesi 1
Aspek Regulasi terkait Penyelenggaraan Uang Elektronik Berdasarkan Kerangka Regulasi Terbaru
  • Latar Belakang Penerbitan Kembali Peraturan tentang Uang Elektronik
  • Pemaparan Umum Ruang Lingkup Pengaturan di dalam PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik
  • Perbedaan Pengaturan Kebijakan Uang Elektronik terbaru dengan sebelumnya
  • Rancangan Aturan yang akan dicakup di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Uang Elektronik
  • Regulasi Fintech Terbaru Tentang Uang Elektronik: Solusi atau Permasalahan Baru Ke Depan bagi Pelaku Usaha
  • Tantangan dan Peluang Perkembangan Layanan Uang Elektronik Pasca Berlakunya Kebijakan Baru tentang Uang Elektronik terhadap Pelaku Usaha

Sesi 2
Aspek Perizinan dan Persetujuan Penyelenggaraan Uang Elektronik Berdasarkan Kerangka Regulasi Terbaru
  • Pemaparan Umum mengenai Pelaksanaan Kegiatan Perizinan dan Kewajiban berdasarkan PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik
    • Pengelompokan Izin (Kelompok Penyelenggara Front End dan Back End)
    • Persyaratan Umum, Persyaratan Aspek Kelayakan, serta Penyampaian Persyaratan dan Jaminan
    • Persetujuan dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

  • Mekanisme dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Uang Elektronik dan Perbedaannya dengan sebelumnya

  • Implikasi dari Berlakunya Regulasi Baru Mengenai Uang Elektronik dan Langkah yang Harus Dipersiapkan Stakeholders
  • Penyesuaian yang diperlukan dan masih perlu diklarifikasi dalam Transisi Pengaturan di dalam PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik
 
 

Contact Person:
Erwin Samuel
(021) 2270 8910 
atau
email: [email protected]