Pada 13 November 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 77 tahun 2019 (“Perpres 77/2019”) tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (“Konvensi Multilateral”).[1] Versi asli Konvensi Multilateral, yang diadopsi pada tanggal 7 Juni 2017 di Perancis dan pensyaratannya diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Perpres 77/2019 dalam bahasa aslinya yaitu Perancis, dan juga ...

Pada tahun 2022, Menteri Perhubungan (“Menteri”) mengenalkan Peraturan No. 18 Tahun 2022 (“Permenhub 18/2022”) tentang Automatic Identification Systems (“AIS”) bagi Kapal yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia, yang sesuai dengan judulnya, mengamanatkan bahwa kapal berbendera Indonesia dan asing (secara bersama-sama disebut “Kapal”) yang beroperasi di perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS nya.[1] Dalam hal ini, AIS ...

Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan (“RUU Perubahan”) atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“PPHI”), yang sebelumnya diubah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 (bersama-sama disebut sebagai “UU 2/2004”). Dalam RUU Perubahan yang telah diterima oleh Hukumonline, yang telah dimasukkan sebagai bagian dari ...