Menyikapi pertumbuhan dan perkembangan usaha waralaba yang sangat dinamis di seluruh Indonesia, Pemerintah berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah yang mampu menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha waralaba dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (“PP 35/2024”). Lebih lanjut, ketentuan yang ditetapkan dalam PP 35/2024 juga bertujuan untuk mendorong kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan usaha mikro, ...

Menteri Keuangan (“Menkeu”) telah menetapkan tata cara pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi perwakilan negara asing, badan internasional, serta pejabatnya (“Pembebasan Pajak”) berdasarkan Peraturan Menkeu No. 59 Tahun 2024 (“Permenkeu 59/2024”), yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.[1] Sesuai dengan judulnya, kerangka Permenkeu 59/2024 menguraikan berbagai ...

Pada 26 Juli 2024, pemerintah mengenalkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan (“PP 28/2024”) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU 17/2023”). Diantara ketentuan yang ditetapkan di dalamnya, kerangka ini mengamanatkan bahwa penandaan, promosi, dan iklan produk farmasi akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”).[1]  Perlu dicatat juga bahwa beberapa ketentuan yang ...