Diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2024, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) No. 13 Tahun 2024 (“PermenESDM 13/2024”) tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (“Kontrak Bagi Hasil”) menguraikan sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil. Perlu dicatat bahwa berbagai mandat terkait Kontrak Bagi Hasil sebelumnya telah dirangkum dalam Indonesian Legal Brief (“ILB”) edisi berikut ini: &ldquo ...

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan, pemerintah memutuskan untuk memberikan berbagai insentif pajak untuk pajak pertambahan nilai (“PPN”) atas penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun (secara bersama-sama disebut “Properti”) hingga Desember 2024.[1]  Untuk melaksanakan insentif pajak baru ini secara resmi, Menteri Keuangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan ...

Pada tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 39/2021”) yang sampai saat ini masih menjadi acuan dalam rangka pengawasan dan pengaturan produk halal, meliputi sertifikasi, audit, dan pendistribusian produk. Perlu diketahui, Tim Riset dan Analisis Hukum Hukumonline sebelumnya telah merangkum berbagai ketentuan yang tertuang dalam PP 39/2021 dalam edisi Indonesian Legal Brief (&ldquo ...