Rencana anggaran Rp1.700 triliun yang digagas Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) mendapat sorotan publik. Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun oleh Kemhan.
Ketua Centra Initiative dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Al Araf, mengatakan dalam rancangan tersebut anggaran itu bersumber dari utang luar negeri yang akan dihabiskan sampai 2024 untuk proses akuisisi Alpahankam, biaya pemeliharaan, dan perawatan, termasuk biaya bunga selama 5 periode renstra dan dana kontigensi.
Al menilai peningkatan atau pengurangan anggaran sektor pertahanan seharusnya menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisa anggaran pertahanan dan modernisasi persenjataan. “Harus ditimbang secara rasional apakah peningkatan anggaran pertahanan sampai Rp1.700 triliun itu tepat dengan kondisi saat ini? Apalagi harus dihabiskan hanya sampai 2024,” kata Al Araf dalam webinar bertema “Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun”, Rabu (9/6/2021). (Baca Juga: Presiden Diminta Batalkan Rencana Anggaran Modernisasi Alutsista dari Utang)
Menurutnya, sebelum mengusulkan anggaran terlebih dulu perlu dicermati apa kepentingan nasional untuk sektor pertahanan dan keamanan. Dia mencatat sedikitnya ada 6 hal yang ingin disasar terkait bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, kemandirian pertahanan. Kedua, profesionalisme aktor pertahanan. Ketiga, supremasi sipil dan kontrol demokratik. Keempat, good governance dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Kelima, kerja sama keamanan dan stabilitas kawasan. Keenam, modernisasi persenjataan.
“Harus ada kebijakan postur pertahanan yang jelas sebelum merancang anggaran. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang harus jadi perhatian. Jangan pernah menaikan anggaran kalau belum ada itu (transparansi dan akuntabilitas, red), sama saja memberi cek kosong,” ujarnya.
Al mengingatkan pemerintah sudah merancang modernisasi alutsista secara bertahap. Tahap pertama (2010-2014) Minimum Essential Forces; kedua (2015-2019) Essential Forces: dan ketiga (2020-2025) Optimum Forces. Tapi anggaran yang telah dialokasikan untuk pemenuhan modernisasi itu tidak pernah terserap habis 100 persen. “Persoalan alutsista tak melulu soal besaran anggaran,” kata dia.
Dia mencatat sedikitnya ada 10 hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengadaan alutsista. Pertama, transparansi dan akuntabilitas yang bermasalah. Kedua, korupsi alutsista. Ketiga, tidak konsisten dalam implementasi perencanaan. Keempat, skala prioritas. Kelima, pembelian barang bekas menjadi modus. Keenam, cenderung lebih memilih perawatan ketimbang beli baru (seperti kasus kapal selam Nanggala).