Debat perdana calon Presiden (Capres) menunjukkan kemampuan setiap calon dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan panelis dan masing-masing capres. Berbagai tema menjadi materi untuk saling ‘menyerang’ satu dengan lainnya menguji kemampuan dan wawasan masing-masing capres. Kalangan masyarakat sipil mencermati debat yang diselenggarakan Komisi Pemiliihan Umum (KPU) Pusat, Selasa (12/12/2023) malam kemarin.
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, berkesimpulan debat perdana menunjukan capres nomor urut 1 dan 3 cukup jelas dan clear dalam menyampaikan pandangannya terkait komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan reformasi hukum. Khususnya terkait mengembalikan negara kekuasaan menjadi negara hukum, dan jaminan kebebasan sipil.
“Serta penyelesaian konflik secara damai,” katanya dalam diskusi bertema ‘Tanggapan terhadap Debat Perdana Visi dan Misi Calon Presiden 2024’, Rabu (13/12/2023) kemarin.
Al Araf menilai capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan berkomitmen melakukan reformasi hukum. Pandangan itu terkait reformasi hukum menjadikan rechstaat bukan machstaat yang patut diapresiasi sebab realita hari ini menunjukan ada politisasi di lembaga yudisial. Reformasi hukum hal yang penting untuk dilakukan. Hal serupa juga disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang intinya berkomitmen terhadap reformasi hukum.
Baca juga:
- 3 Capres Kompak Dorong RUU Perampasan Aset dan Revisi UU KPK di Debat Pemilu 2024
- Capres Anies Janjikan 'Hotline Paris', Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
- Capres Ini Tegaskan Bakal Jadikan Hukum di Posisi Tertinggi
Terkait kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat, kandidat capres Anies dan Ganjar berjanji tidak ada intimidasi kekuasaan kepada para aktivis. Seperti kasus yang menimpa Melki Sadek Huang dan Butet Kartaradjasa menunjukan negara melakukan represi menggunakan alat negara.
“Dalam negara demokrasi kebebasan berpendapat merupakan hal penting untuk menjamin terciptanya demokrasi,” ujarnya.