2 Pasang Telah Mendaftar, Begini Aturan Main Pencalonan Capres-Cawapres Pemilu 2024
Terbaru

2 Pasang Telah Mendaftar, Begini Aturan Main Pencalonan Capres-Cawapres Pemilu 2024

Antara lain pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. UU pemilu mengatur hanya parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam jumlah tertentu yang boleh mengusulkan capres-cawapres.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Sehingga, syarat batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah. Artinya, bakal calon yang belum genap 40 tahun bisa memenuhi syarat sebagai capres-cawapres jika pernah mengampu jabatan yang dipilih melalui pemilu seperti kepala daerah.

Pejabat negara yang dicalonkan sebagai capres-cawapres harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, DPR, DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang sedang menjabat dan akan dicalonkan sebagai capres-cawapres harus meminta izin kepada Presiden.

“Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” begitu kutipan Pasal 171 ayat (2) UU 7/2017.

Pasangan capres-cawapres hanya bisa diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya. Parpol atau gabungan parpol yang hanya boleh mencalonkan 1 pasangan calon sesuai mekanisme internal dan/atau musyawarah gabungan parpol yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Capres-cawapres yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh parpol atau gabungan parpol tidak boleh dicalonkan lagi oleh parpol atau gabungan parpol yang lainnya. Bakal pasangan capres-cawapres didaftarkan oleh parpol atau gabungan parpol yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu.

Pendaftaran bakal pasangan calon oleh parpol ditandatangani Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) atau nama lain serta pasangan calon yang bersangkutan. Pendaftaran bakal pasangan calon oleh gabungan parpol ditandatangani Ketua Umum atau nama lain dan Sekjen atau nama lain dari setiap parpol bergabung serta pasangan calon yang bersangkutan.

Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Jika terbukti menerima imbalan, parpol bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Parpol yang menerima imbalan itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” begitu bunyi Pasal 228 ayat (4) UU 7/2017.

KPU berwenang menolak pendaftaran pasangan capres-cawapres dalam 2 hal. Pertama, pendaftaran 1 pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh parpol peserta pemilu. Kedua, pendaftaran 1 pasangan calon diajukan oleh gabungan parpol peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan parpol peserta pemilu lain nya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. Lebih teknis mekanisme pendaftaran capres-cawapres diatur Peraturan KPU RI No.19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tags:

Berita Terkait