3 Strategi Pemerintah Hindari ‘Jurang’ Resesi
Berita

3 Strategi Pemerintah Hindari ‘Jurang’ Resesi

Strategi PEN menjadikan pemerintah daerah (pemda) sebagai lokomotif utama pemulihan.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: HGW
Ilustrasi: HGW

Pemerintah menggunakan seluruh instrumen untuk memulihkan ekonomi terutama pada kuartal III Tahun 2020 yang menjadi kunci untuk terhindar dari resesi sehingga diperlukan strategi percepatan penyerapan untuk pertumbuhan. Terdapat tiga strategi percepatan Pemerintah yaitu akselerasi eksekusi program PEN, memperkuat konsumsi Pemerintah, dan memperkuat konsumsi masyarakat mengoptimalkan peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (Ketua DK LPS) dengan agenda Pembahasan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).

“Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal ketiga ini menjadi sangat kunci agar kita bisa mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan diharapkan bisa menghindari dari technical ressesion yaitu dua kuartal negatif berturut-turut meskipun kalau dilihat di kuartal kedua, kontraksi di bidang konsumsi dan investasi cukup menantang untuk memulihkan memang dibutuhkan kerja all out oleh semua pihak,” jelas Menkeu.

Untuk program PEN yang telah ada (existing) dan telah memiliki alokasi DIPA akan dipercepat penyerapan dan ketepatan sasaran terus diperbaiki pada penyaluran tahap berikutnya. Untuk program baru yang data dan mekanisme penyalurannya tersedia akan dilakukan percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA pada program PEN baru agar dapat dieksekusi. (Baca Juga: Menakar Peluang Indonesia Lepas dari Ancaman Resesi)

Sementara untuk program usulan baru yang tidak didukung data valid dan membutuhkan perubahan regulasi yang rumit akan dialihkan untuk penguatan program existing yang implementatif. “Untuk akselerasi dari program eksisting terus dilakukan percepatan dan tentu karena banyak program mencapai sampai Desember memang ada yang pencairannya per bulan seperti bansos,” ungkap Menkeu.

Aktivitas ekonomi dalam tren perbaikan namun masih terbatas dan diliputi ketidakpastian yang tinggi sehingga belanja pemerintah harus diakselerasi sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi. Percepatan belanja pemerintah ini akan mendorong konsumsi dan investasi yang pada kemudian menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi kuartal 3 (Q3) kembali positif.

“Untuk berbagai belanja pemerintah baik belanja pegawai yang di mana pembayaran THR gaji ke-13 sudah direalisasi meskipun jumlahnya lebih sedikit karena tidak termasuk tukin. Untuk belanja barang mungkin ini yang paling menantang karena banyak belanja barang dari K/L adalah dalam bentuk travelling atau perjalanan dinas dan event-event yang sekarang mungkin tidak bisa dilaksanakan melalui kegiatan belanja barang dengan adanya work from home (WFH),” tuturnya.

Tags:

Berita Terkait