4 Catatan PSHK Terhadap Proses Pemilihan Calon Hakim MK Usulan DPR
Terbaru

4 Catatan PSHK Terhadap Proses Pemilihan Calon Hakim MK Usulan DPR

Proses pemilihan hakim konstitusi usulan DPR mengesankan bentuk intervensi DPR ke kekuasaan kehakiman.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

Proses uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR untuk memilih hakim MK itu mendapat sorotan tajam organisasi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Rizky Argama menilai proses pemilihan hakim konstitusi usulan DPR mengesankan bentuk intervensi DPR ke kekuasaan kehakiman.

Pria yang biasa disapa Gama itu menyebut, lembaga yang dipimpinnya mencatat sedikitnya 4 hal. Pertama, proses seleksi hakim konstitusi di DPR terburu-buru, dipaksakan, tidak cukup transparan, dan tidak partisipatif. Hal itu menyimpangi amanat Pasal 20 ayat (2) UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang MK tentang seleksi hakim konstitusi yang dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.

“Berdasarkan pemantauan PSHK pada agenda DPR, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan seleksi, nama-nama calon secara tiba-tiba muncul. Selain itu, proses yang terburu-buru dan singkat, tidak cukup memungkinkan adanya partisipasi publik secara luas dalam setiap tahapan seleksi, bahkan untuk melakukan pemantauan secara langsung di DPR,” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (27/9/2023).

Kedua, model seleksi yang dilakukan oleh panel anggota Komisi III DPR secara langsung membuat proses seleksi potensial memunculkan konflik kepentingan. Terlebih, ketika terdapat calon kandidat yang berlatar belakang sebagai anggota DPR. Objektivitas dalam proses seleksi dan pengambilan keputusan layak dipertanyakan.

Ketiga, paradigma sejumlah anggota Komisi III DPR memposisikan hakim konstitusi sebagai perpanjangan tangan DPR di MK. Pandangan itu keliru secara konstitusional, fatal dan merusak logika checks and balances kekuasaan negara. Secara tegas hakim konstitusi bersifat independen dan bukan representasi lembaga pengusul.

Pandangan keliru itu diperkuat dengan narasi pertanyaan dan komentar sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta komitmen kandidat untuk berkonsultasi ke DPR sebelum memutus perkara pengujian UU, mempertahankan UU yang diujikan di MK kelak, dan mendorong kecenderungan judicial restraint dalam memutus perkara pengujian UU.

“Selain itu, pertanyaan yang disampaikan tidak cukup menyentuh problem kontekstual saat ini, terutama mengenai peran MK dalam membendung democratic backsliding dan autocratic legalism,” ujarnya

Tags:

Berita Terkait