4 Perintah Presiden Jokowi Soal Kasus Gangguan Ginjal Akut Pada Anak
Terbaru

4 Perintah Presiden Jokowi Soal Kasus Gangguan Ginjal Akut Pada Anak

Salah satunya memerintahkan untuk menarik dan menghentikan peredaran obat sirup.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Presiden Joko Widodo. Foto: setkab.go.id
Presiden Joko Widodo. Foto: setkab.go.id

Meningkatnya kasus gangguan ginjal akut pada anak mendapat sorotan serius Presiden Joko Widodo. Dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan di Bogor, Senin (24/10/2022) kemarin, Presiden Jokowi mengatakan telah mendapat laporan kasus ini disebabkan antara lain karena tingginya cemaran bahan pelarut atau di atas ambang batas yang ditetapkan seperti propilen, glikol, polietilen glikol, dan lainnya.

“Kalau melihat data hingga 23 Oktober 2022 ini tercatat sudah 245 kasus di 26 provinsi,” katanya sebagaimana dikutip laman setkab.go.id.

Presiden Jokowi menekankan kepada jajarannya bahwa kasus ini harus menjadi perhatian bersama. Dia memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan 4 hal. Pertama, utamakan keselamatan masyarakat. Jangan dianggap ini masalah kecil, tapi sebaliknya merupakan persoalan besar.

Sejak Minggu (23/10/2022) kemarin, Presiden Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk sementara obat yang diduga menjadi pemicu kasus untuk dihentikan terlebih dulu sampai menunggu hasil investigasi menyeluruh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap seluruh obat sirop yang menggunakan pelarut. Hal ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, hati-hati, dan objektif.

Kedua, Presiden Jokowi memerintahkan BPOM untuk segera menarik dan menghentikan peredaran obat sirop yang betul-betul secara evidence-based, terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut. “Saya kira segera akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya,” ujarnya.

Ketiga, Kementerian Kesehatan diminta serius melakukan eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal, baik dari obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya. Misalnya, melakukan uji klinis, laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak. “Sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal, terutama pada anak,” lanjutnya.

Keempat, menyiapkan pelayanan kesehatan untuk korban. Juga pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani masalah gagal ginjal tersebut. “Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif CENTRA Initiative, Muhammad Hafiz, menilai pemerintah lambat dalam penanganan kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan meninggalnya 133 anak dalam waktu beberapa bulan terakhir. Hingga saat ini belum ada kejelasan tentang penyebab utamanya baik yang berasal dari satu obat yang mengandung unsur berbahaya atau karena adanya interaksi antar obat.

“Kondisi ini menunjukkan pemerintah lamban dalam memberikan jaminan hak rasa aman setiap warga negara, terutama bagi anak-anak. Banyaknya jumlah korban meninggal (55,18% dari total 241 kasus) menunjukkan sistem jaringan pengaman kesehatan dan deteksi dini penyakit-penyakit baru di Indonesia belum terbentuk dan efektif bekerja,” papar Hafiz.

Hafiz mencatat kasus gagal ginjal sudah teridentifikasi sejak Januari 2022 dan seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui jejaring layanan kesehatan yang ada. Penelitian dan pengembangan mendalam terhadap varian penyakit baru yang menyebabkan kematian sudah seharusnya dijadikan acuan bagi pemerintah dalam memantau dan mengawasi kesehatan masyarakat. Apalagi terjadi pada anak-anak yang lebih membutuhkan penanganan khusus dan lebih serius.

Tags:

Berita Terkait