4 Rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan untuk Negara di Kawasan Asia-Pasifik
Terbaru

4 Rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan untuk Negara di Kawasan Asia-Pasifik

Antara lain mengusulkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik membuat kerangka kelembagaan untuk mendukung transisi ke formalitas dan pekerjaan yang layak.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat acara pertemuan regional ILO kawasan Asia-Pasifik ke-17 di Singapura, Rabu (7/12/2022). Foto: Humas Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat acara pertemuan regional ILO kawasan Asia-Pasifik ke-17 di Singapura, Rabu (7/12/2022). Foto: Humas Kemnaker

Berbagai negara berupaya untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari 2 tahun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan langkah yang perlu dilakukan untuk bangkit setelah pandemi antara lain mendorong produktivitas dan mewujudkan pemulihan yang berpusat pada manusia.

Untuk berbagai negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, Ida mencatat sedikitnya ada 4 prioritas utama yang perlu dilakukan dalam mendorong produktivitas dan pemulihan. Pertama, melanjutkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Ida mengatakan investasi pada pengembangan keterampilan membantu mempersiapkan tenaga kerja, khususnya bagi pemuda, perempuan, pekerja di sektor informal, penyandang disabilitas, dan pekerja migran untuk menghadapi ketidakpastian di dunia kerja di masa mendatang.

"Salah satu strategi inisiatif yang relevan di kawasan Asia-Pasifik yang mungkin sesuai adalah pendekatan pelatihan vokasi berbasis masyarakat," kata Ida Fauziyah dalam sambutannya di acara pertemuan regional ILO kawasan Asia-Pasifik ke-17 yang digelar di Singapura 6-9 Desember 2022 sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Rabu (7/12/2022).

Kedua, Ida mengusulkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik membuat kerangka kelembagaan untuk mendukung transisi ke formalitas dan pekerjaan yang layak. Menurutnya, saat ini pekerjaan dan pekerja sektor informal memiliki kesempatan yang terbatas untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Menurut Ida, transisi dari pekerjaan informal menuju formal dan layak dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan mendorong formalisasi. Misalnya, melalui penyederhanaan pendaftaran, insentif, peningkatan kesadaran, serta dukungan keuangan dan teknis.

Ketiga, Ida merekomendasikan untuk membangun pondasi yang kuat dalam rangka perlindungan sosial dan pekerjaan. "Perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang komprehensif, memadai, dan efektif merupakan pilar utama pertumbuhan yang inklusif. Mereka juga berkontribusi untuk memastikan pasar kerja yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, serta mendorong ketahanan yang lebih besar dalam perekonomian kita," ucapnya.

Tags:

Berita Terkait