4 Rekomendasi Praktik Hukum Pidana dan Akses Keadilan di Indonesia
Catatan Akhir Tahun 2023

4 Rekomendasi Praktik Hukum Pidana dan Akses Keadilan di Indonesia

Salah satunya, perlu penguatan pemahaman nilai-nilai jaminan HAM dalam KUHP baru terhadap masyarakat, khususnya pembela HAM dan akademisi hukum pidana dalam rangka memastikan penerapan KUHP yang menjamin prinsip negara hukum.

Agus Sahbani
Bacaan 6 Menit
Sejumlah narasumber dalam media briefing bertajuk 'Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan Akses Keadilan' di ASTON Serang Hotel & Convention Center, Banten, Rabu (27/12/2023). Foto: Istimewa
Sejumlah narasumber dalam media briefing bertajuk 'Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan Akses Keadilan' di ASTON Serang Hotel & Convention Center, Banten, Rabu (27/12/2023). Foto: Istimewa

Menutup akhir tahun 2023, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta) menggelar media briefing bertajuk “Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan Akses Keadilan”.

Ada 4 rekomendasi atas beragam catatan dari ketiga lembaga tersebut terkait penerapan hukum pidana pasca terbitnya KUHP baru melalui UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Pertama, menuntut keseriusan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan jaminan HAM dalam kebijakan dan praktik hukum pidana. Kedua, penguatan konsolidasi korban bersama masyarakat sipil beserta akademisi hukum pidana dalam menjamin penerapan keadilan restoratif demi kepentingan pelaku dan pemulihan kerugian korban.

Ketiga, perlu penguatan pemahaman nilai-nilai jaminan HAM dalam KUHP baru terhadap masyarakat, khususnya pembela HAM dan akademisi hukum pidana dalam rangka memastikan penerapan KUHP yang menjamin prinsip negara hukum. Keempat, perlu memastikan Peraturan Pelaksana KUHP dan dibarengi Revisi KUHAP yang berorientasi pada tegaknya supremasi hukum dan jaminan HAM;  

Ketua Umum ASPERHUPIKI Dr. Fachrizal Afandi menilai secara garis besar potret penegakan hukum pidana dan jaminan akses keadilan di Indonesia masih stagnan dan cenderung mengalami penurunan. “Kalau kita lihat tahun 2023 total skor Indeks Rule of Law (RoL) Indonesia ada di angka 0.53 sama dengan skor RoL pada 2022 dengan skor tertinggi 1,” ujar Ketua Umum ASPERHUPIKI Dr. Fachrizal Afandi saat konferensi pers yang digelar secara hybrid di ASTON Serang Hotel & Convention Center, Banten, Rabu (27/12/2023).

Hukumonline.com

Ketua Umum ASPERHUPIKI Dr. Fachrizal Afandi.

Baca Juga:

Dalam satu tahun terakhir, ada beragam kasus penanganan hukum pidana sepanjang tahun 2023. Bila mengacu data indeks rule of law yang dirilis World Justice Project, misalnya tahun 2023 peradlan pidana di Indonesia hanya meningkat 0,01 dengan skor 0,34 untuk efektivitas sistem penyidikan; ajudikasi pidana tepat waktu yang efektif masuk ke pengadilan hanya meningkat 0,03 dengan skor 0,54; sistem pemasyarakatan untuk mengurangi perilaku kriminal hanya naik 0,03 menjadi skor 0,33.

Tags:

Berita Terkait