Menurut Shinta, terdapat 4 hal yang menjadi alasan rendahnya realisasi stimulus tersebut. Pertama, dari sisi administrasi. Saat pemerintah memutuskan untuk memberikan stimulus, harus ada payung hukum yang menjadi dasar rujukan. Namun dalam prosesnya, penyusunan regulasi hingga sampai ke pelaksaan dinilai cukup lamban dan memakan waktu.
Kedua, birokrasi. Shinta memahami bahwa dalam mengimplementasikan regulasi, pemerintah melakukan dengan hati-hati. Namun seharusnya dalam situasi pandemi ada pemangkasan birokrasi yang bisa mempercepat realisasi program dengan mempertimbangkan jenis perusahaan (besar atau kecil).
“Paham semua ada unsur kehati-hatian. Misalnya untuk subsidi gaji, prosesnya harus ada registrasi verifikasi, kalau perusahaan besar mungkin bisa beberapa pegawai disuruh nunggu untuk registrasi dan verifikasi, dan itu bukan tidak penting. Hanya saja perlu dilihat ‘kan enggak semua karyawan perusahan bisa disuruh menunggu, ini butuh waktu panjang, kebijakan dari atas bagus sampe ke bawah lama. Hati-hati boleh, tapi sistem hangan sampai berlarut-larut, berbulan-bulan,” imbuhnya.
Ketiga, persoalan restrukturisasi. Salah satu stimulus yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha adalah dalam bentuk rekstrukturisasi utang. Namun dalam penerapannya, Shinta mengatakan bahwa banyak bank yang tidak menurunkan suku bunga saat restrukturisasi, sesuai dengan tingkat suku bunga saat ini yang ditetapkan ileh pemerintah. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah.
“Nah Suku bunga ini sudah turun, tapi sampai saat ini masih ada suku pinjaman yang dobel digit. Resturkturisasi, tapi suku bunga tidak diturunkan, jadi hanya ditunda pembayaran dan pas dibayar tetap suku bunga tinggi. Ini harusnya diperhatikan pemerintah dalam reskturkturisasi,” jelasnya.
Dan keempat adalah banyaknya perizinan yang sulit. Di saat ada permintaan pada situasi demand yang menurun, ekspor harus cepat dilakukan. Jika perizinan yang diterapkan masih menggunakan sistem yang sama, maka hasilnya tidak akan maksimal.
“Dengan demand yang slow banget seperti saat ini, kalau udah ada order yang masuk ekspor harus cepat. Maksud saya iklim usaha harus ada sense of crisis dalam situasi seperti saat ini. Perizinan harus dipercepat, dan jangan terlalu banyak birokrasi. Intinya koordinasi, ketepatan dan kecepatan. Kalau perizinan masih tumpang tindih juga masih sulit,” tandasnya.