5 Poin Amicus Curiae Komnas HAM dalam Perkara Haris-Fatia
Terbaru

5 Poin Amicus Curiae Komnas HAM dalam Perkara Haris-Fatia

Komnas HAM menilai tindakan yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bukan pencemaran nama baik, karena dilakukan demi kepentingan umum dan dilindungi dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Haris dan Fatia sudah memenuhi kualifikasi sebagai Pembela HAM.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Foto: Instagram Komnasham
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Foto: Instagram Komnasham

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta tim kuasa hukumnya telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di depan majelis hakim dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Perkara ini menuai sorotan banyak pihak termasuk lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Advokasi Bersihkan Indonesia, tertanggal 23 September 2023, Komnas HAM telah menindaklanjutinya dengan melayangkan pendapat tertulis (Amicus Curiae) kepada Ketua PN Jakarta Timur, Jumat (19/05/2023).

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan dalam pendapat tertulis itu ada 5 poin yang disampaikan Komnas HAM. Pertama, Haris dan Fatia adalah pembela HAM, khususnya bidang lingkungan hidup. Pernah menjadi koordinator KontraS dan banyak mendampingi korban kasus pelanggaran HAM. Haris Azhar pendiri Lokataru Foundation dan banyak melakukan perjuangan HAM khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kedua, tindakan yang dilakukan Haris dan Fatia menurut Uli adalah bentuk tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perjuangan itu dilindungi UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khususnya Pasal 66 yang menyebutkan, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Ketentuan itu telah ditindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

“Di mana SK Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam ranah anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Partisipation) diberikan terhadap pejuang lingkungan yang menempuh ranah litigasi,” ujarnya melalui keterangannya secara tertulis, Senin (27/11/2023) kemarin.

Baca juga:

Ketiga, Uli menjelaskan Bab VI angka 1-3 Pedoman Jaksa Agung No.8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan, “1.Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 2.Perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan antara lain dengan… dst 3.Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan tidak secara melawan hukum dan itikad baik… dst.”

Tags:

Berita Terkait