Menurut Ohmar, junta militer sangat percaya ASEAN akan mendukung mereka (Myanmar). Karena itu, ASEAN, terutama Indonesia diharapkan mampu menunjukan kepemimpinannya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ohmar melihat ASEAN belum mengambil langkah konkrit untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar. Misalnya, perusahaan dari berbagai negara di ASEAN masih menjalankan hubungan bisnis dengan pemerintah junta militer, termasuk perusahaan yang dimiliki oligarki asal Indonesia.
.jpg "Hukumonline.com")
Founder and Chairperson of Advisory Board Progressive Voice, Khin Ohmar.
Ohmar meminta agar ASEAN perlu mengambil langkah/kebijakan agar perusahaan yang berasal dari negara anggota menghentikan kegiatan bisnisnya di Myanmar. Selain menghentikan kegiatan bisnis, Ohmar menambahkan komunitas internasional perlu melakukan embargo senjata terhadap Myanmar. “Rakyat Myanmar juga berharap masalah ini dibawa ke Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional.”