5 Resolusi Walhi Untuk Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia
Terbaru

5 Resolusi Walhi Untuk Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Seperti mendorong perbaikan sistem legislasi, penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alamn, hingga menciptakan ekosistem Ekonomi Nusantara.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Berbagai persoalan lingkungan hidup terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti kerusakan hutan, abrasi, pencemaran udara, hingga menurunnya keanekaragaman hayati. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) setidaknya mencatat 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana ekologis.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi, berpandangan mengacu data Walhi  sesuai infografis yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjelaskan bencana setiap tahun didominasi banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Pemerintah menyebutnya sebagai bencana hidrometeorologi.

Dia menilai, potensi ancaman  disebabkan sejumlah faktor. Antara lain, langkah pemerintah yang gagap melihat persoalan krisis lingkungan di Indonesia. Mulai di darat maupun di pesisir laut. Misalnya, pemerintah lebih memilih memberi kesempatan luas kepada korporasi besar untuk mengeruk sumber daya alam sekaligus menyingkirkan nelayan tradisional.

Padahal, yang diperlukan adalah melindungi nelayan dan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, di tengah krisis iklim yang mengancam masyarakat pesisir. Persoalan lingkungan itu diperparah kemunduran demokrasi. Zenzi mencatat ada 3 cara yang dilakukan pemerintah untuk memberi ruang kepada korporasi besar. Meliputi jalur legislasi, pembungkaman dan penyempitan ruang publik, dan pembangkangan konstitusi. 

“Istilah autocratic legalism bisa jadi term tepat untuk menggambarkan pembajakan demokrasi di Indonesia,” katanya dalam Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023, Selasa (31/01/2023).

Baca juga:

Nah, dalam membenahi tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, Walhi mengusulkan 5 resolusi. Pertama, mendorong perbaikan sistem legislasi dengan mengedepankan RUU atau kebijakan yang  melindungi lingkungan hidup, penegakan HAM dan demokrasi. Misalnya, RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam memastikan keselamatan rakyat dari krisis iklim dan bencana iklim.

Tags:

Berita Terkait