“RUU Perubahan iklim harus didorong untuk memastikan pelibatan penuh rakyat dengan menggunakan pendekatan keadilan antar generasi, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim,” usulnya.
Kedua, penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Kejahatan-kejahatan lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Korporasi menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat adalah bukti lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA. Ketiga, Walhi mendorong Ekonomi Nusantara sebagai sarana pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan.
Ekonomi Nusantara adalah satu bentuk tandingan dari ekonomi ekstraktif yang hari ini menjadi corak sistem pembangunan di Indonesia. Seperti di pembangunan infrastruktur, sektor kehutanan dan perkebunan, pertambangan, sektor pariwisata di pesisir dan pulau-pulau kecil, tata kelola perkotaan hingga skema transisi energi.
Keempat, menciptakan ekosistem Ekonomi Nusantara. Menurutnya, ekosistem Ekonomi Nusantara diharapkan menjadi kesatuan sistem yang diciptakan sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Nusantara yaitu, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat.
Kelima, akademi ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara. Menurutnya, Walhi tidak menempatkan Akademi Ekologi sebagai alat komersialisasi pengetahuan. Penemuan-penemuan yang nantinya dijadikan bahan pengetahuan yang disebarkan untuk pedoman bagi rakyat.